Ecobiz.asia – Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI pada hari ini, Senin (3/2/2025).
RPP KEN ini merupakan hasil penyelarasan dengan kebijakan dan program Kabinet Merah Putih periode 2025-2029, serta telah mengakomodasi target pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029.
Salah satu fokus utama dalam penyusunan RPP KEN adalah memastikan keselarasan antara Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang juga menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%.
Baca juga: Hashim Reveals JETP Will Be Terminated
“Kami telah bekerjasama kurang lebih 2 minggu agar kebutuhan per kapita terhadap listrik bisa mencerminkan di angka 8%. Bapak Presiden telah menyetujui melalui surat persetujuan yang telah ditandatangani pada 17 september kemarin,” terang Bahlil.
Perubahan ini didasarkan pada kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dewan Energi Nasional (DEN), dan INDEF yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 8% dapat tercapai dengan kontribusi dari berbagai sektor seperti industri pengolahan, pertanian, konstruksi, ekonomi digital, pariwisata, transportasi, industri makanan dan minuman, serta jasa keuangan.
Selain itu, Bahlil juga menyampaikan bahwa RPP ini disusun dengan mempertimbangkan peran penting Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dalam mencapai target net zero emission pada tahun 2060.
Baca juga: PHE ONWJ Rangkul Warga Lakukan Penanaman Masal di Desa Cemara Kulon
RPP KEN menargetkan penggunaan EBTKE minimal 60-70% pada periode 2025-2040, sebagai langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menjadikan Indonesia pemimpin dalam energi hijau.
“Dalam penyusunan ini juga telah mempertimbangkan dengan EBTKE dalam rangka net zero emisi 2060 dan targetnya 2025-2040 kedepan 60 – 70% minimal menggunakan EBTKE,” ujar Bahlil.
Pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan bahwa implementasi RPP KEN tidak hanya fokus pada pencapaian target energi, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Diharapkan RPP KEN dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. ***