Ecobiz.asia – Pemodelan berbasis remote sensing mulai memberikan gambaran baru mengenai cadangan karbon ekosistem lamun Indonesia. Peneliti University of Queensland Muhammad Hafizt memperkirakan above-ground carbon lamun Indonesia mencapai 189,6 kiloton karbon pada 2024, sementara estimasi total karbon yang mencakup karbon tanah dan bagian bawah tumbuhan mencapai sekitar 25 juta ton karbon.
Hafizt menyampaikan estimasi tersebut dalam Webinar Seagrass Voice 20, Jumat (25/9/2026), yang mengangkat topik “Restorasi Lamun: Metode, Tantangan, dan Potensi Implementasi di Indonesia” serta pemaparan mengenai perubahan karbon lamun secara nasional di Indonesia.
Menurut Hafizt, estimasi karbon tersebut diperoleh melalui pemodelan remote sensing dengan pendekatan pixel by pixel. Untuk periode 2017–2024, estimasi above-ground carbon lamun Indonesia berada pada kisaran 150–190 kiloton karbon, dengan angka 189,6 kiloton karbon pada 2024.
Hafizt mengatakan angka tersebut baru mencakup karbon yang berada di bagian atas tumbuhan. Untuk memperkirakan total karbon, termasuk soil carbon dan below-ground carbon, ia menggunakan pendekatan rasio berdasarkan sejumlah referensi dan memperoleh estimasi sekitar 25 juta ton karbon.
“Setiap piksel memiliki nilai estimasi karbon sendiri,” kata Hafizt.
Menurut dia, model tersebut menggunakan sejumlah parameter, antara lain keberadaan lamun, morfologi daun, persentase tutupan, biomassa, serta carbon index yang mempertimbangkan perbedaan kandungan karbon antarspesies.
Hafizt mengatakan persentase tutupan lamun saja belum cukup untuk menggambarkan variasi cadangan karbon. Perbedaan kondisi padang lamun dan komposisi spesies menyebabkan kandungan karbon pada setiap lokasi dapat berbeda.
“Kondisi seagrass dapat berupa perbedaan persen kerapatan, perbedaan komposisi, spesies berbeda berkaitan dengan perbedaan organic carbon content. Nah, sehingga pendekatannya itu adalah menghitung, mengestimasi pixel by pixel,” ujarnya.
Selain memetakan karbon, Hafizt mengembangkan Seagrass Alert berbasis citra Sentinel untuk mendeteksi perubahan kondisi lamun dari waktu ke waktu.
Sistem tersebut dapat membantu mengidentifikasi lokasi yang mengalami penurunan tutupan atau kehilangan lamun sehingga lokasi yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut untuk restorasi dapat dipersempit.
“Kalau di musim yang sama terus turun dan tidak naik lagi, berarti seagrass-nya lost di area itu,” kata Hafizt.
Meski demikian, Hafizt menekankan hasil pemodelan tersebut masih memiliki keterbatasan sehingga perlu divalidasi dengan data lapangan.
Pemetaan Bantu Tentukan Lokasi Restorasi
Peneliti Muda Pusat Riset Ekologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andri Irawan mengatakan pemetaan tersebut dapat membantu menentukan lokasi yang perlu diperiksa untuk kegiatan restorasi lamun.
Menurut Andri, tidak seluruh wilayah Indonesia memiliki data monitoring lamun secara rutin sehingga perubahan kondisi padang lamun belum selalu teridentifikasi.
“Dengan datanya Mas Hafiz ini, kita bisa ada gambaran untuk lokasi-lokasi yang tidak ada data monitoringnya,” ujar Andri.
Menurut dia, hasil pemetaan juga dapat mempersempit lokasi yang perlu diperiksa sebelum menentukan metode restorasi. Namun, teknik restorasi tetap harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing lokasi, termasuk kondisi substrat dan perairan.
Andri mengatakan material restorasi dapat berupa biji, semai, maupun potongan rimpang. Teknik penanaman juga dapat berbeda bergantung pada kondisi lokasi.
Tingkat keberhasilan restorasi, kata dia, masih menjadi tantangan. Andri menyebut tingkat survival restorasi lamun secara global berada di kisaran 30–35 persen.
“Tidak semua teknik bisa diterapkan dengan cara yang sama karena karakteristik setiap lokasi berbeda,” ujarnya.
Selain metode restorasi, ketersediaan material tanam menjadi persoalan lain. Menurut Andri, pengembangan nursery atau pembibitan lamun perlu diperkuat karena material tanam saat ini masih dapat berasal dari padang lamun yang sehat.
Andri juga menekankan pentingnya monitoring jangka panjang untuk mengukur keberhasilan restorasi. Menurut dia, keberhasilan program tidak cukup dinilai dalam waktu singkat dan membutuhkan pemantauan lebih dari tiga tahun. *** Jadita Banjar Nahor
