Sustainability Report Berbasis PSPK 1 dan 2 Mulai 2027, Perusahaan Perlu Segera Bersiap

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Penerapan Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan PSPK 2 pada 1 Januari 2027 membuat perusahaan, khususnya emiten, perlu segera memperkuat kesiapan data dan sistem pelaporan keberlanjutan.

Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) Gilman Pradana Nugraha mengatakan pengungkapan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG) tidak lagi sekadar memenuhi kepatuhan minimum. Pengungkapan keberlanjutan semakin berkaitan dengan strategi bisnis, manajemen risiko, tata kelola perusahaan, hingga akses pembiayaan dan keputusan investasi.

“ESG dan sustainability reporting bukan lagi isu yang bersifat nice to have atau sekadar bare minimum compliance,” kata Gilman dalam Webinar Navigating PSPK 1 & 2, Road to 2027 Sustainability Disclosure yang diselenggarakan AEI bersama TruCarbon, Rabu (30/9/2026).

Menurut Gilman, perusahaan perlu memastikan ketersediaan data yang lengkap dan dapat diandalkan, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta koordinasi lintas fungsi antara tim keberlanjutan, keuangan, Corporate Secretary, manajemen risiko, dan manajemen perusahaan.

Penerapan PSPK 1 dan PSPK 2 juga membutuhkan komitmen jajaran direksi karena informasi keberlanjutan semakin berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengidentifikasi dan mengelola risiko serta peluang yang dapat memengaruhi bisnis.

Read also:  ESDM Bongkar Dugaan Tambang di Kebun Sawit, Sejumlah Perusahaan Asing Didalami

Angggota Sustainability Working Team Ikatan Akuntan Indonesia Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Cita Ayu Pratiwi menjelaskan PSPK 1 dan PSPK 2 mengacu pada IFRS S1 dan IFRS S2.

PSPK 1 mengatur pengungkapan umum mengenai risiko dan peluang keberlanjutan, sedangkan PSPK 2 secara khusus mengatur risiko dan peluang terkait iklim.

Kedua standar tersebut mencakup empat aspek utama, yakni tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target.

Cita mengatakan pengungkapan keberlanjutan tidak hanya membahas dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan, tetapi juga bagaimana risiko dan peluang keberlanjutan dapat memengaruhi kondisi keuangan perusahaan, termasuk arus kas, biaya operasional, pendapatan, dan nilai perusahaan.

Karena itu, perusahaan perlu mulai membangun kemampuan analisis risiko dan skenario untuk melihat kemungkinan dampak perubahan iklim terhadap kegiatan usaha.

Ia menyarankan perusahaan mulai dengan meningkatkan pemahaman terhadap standar, melakukan gap analysis, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia.

Data Emisi Jadi Fondasi

Pengalaman PT Bank Central Asia Tbk. menunjukkan bahwa persiapan penerapan PSPK membutuhkan keterlibatan lintas fungsi.

Head of Sustainability & CSR Subdivision BCA Evi Jo mengatakan perusahaan telah melakukan gap analysis dengan membandingkan laporan keberlanjutan yang selama ini diterbitkan dengan persyaratan dalam standar dan regulasi yang akan berlaku.

Read also:  Kemenhut Dorong Kemitraan Lanskap untuk Perkuat Perlindungan Hutan dan Ekonomi Masyarakat

Analisis dilakukan terhadap setiap persyaratan dengan melihat kesiapan perusahaan, keputusan dan komitmen manajemen, serta kapabilitas sumber daya manusia dan internal perusahaan.

Menurut Evi, penyusunan laporan keberlanjutan tidak dapat hanya dibebankan kepada tim sustainability. Unit manajemen risiko, keuangan, akuntansi, dan bisnis juga perlu terlibat.

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah pengumpulan data yang masih dilakukan secara semiautomatis dan semimanual. Kondisi tersebut membuat perusahaan membutuhkan koordinasi dan pemeriksaan silang untuk memastikan akurasi data sebelum dipublikasikan.

“Karena ini akan menyangkut nama baik perusahaan kita, sehingga bukan menuliskan sesuatu yang cantik, indah, tapi menuliskan sesuatu yang terstruktur, transparan, dan accountable,” kata Evi.

Sementara itu, Direktur TruCarbon Debby Renata mengatakan persiapan PSPK tidak berhenti pada penyusunan laporan, tetapi harus dimulai dari pembangunan sistem pengumpulan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Debby, kelonggaran masa transisi, termasuk terkait pengungkapan emisi Scope 3, tidak berarti perusahaan dapat menunda pengumpulan data aktivitas.

Read also:  Menteri ESDM Lantik Dirjen Gatrik dan Sejumlah Eselon II, Ini Daftarnya

“Keringanan itu menunda pengungkapan, tapi bukan menunda pengumpulan data,” ujarnya.

Perusahaan dapat memulai dari identifikasi emisi langsung atau Scope 1 dan emisi tidak langsung dari penggunaan energi atau Scope 2. Untuk Scope 3, perusahaan tidak harus langsung menghitung seluruh 15 kategori, tetapi dapat mengidentifikasi kategori yang relevan dan material bagi kegiatan usaha.

Debby juga menekankan pentingnya financial materiality dalam menilai bagaimana risiko keberlanjutan dan iklim dapat memengaruhi arus kas, biaya, pendapatan, dan nilai perusahaan.

Dengan waktu implementasi yang semakin dekat, perusahaan perlu memastikan data yang dikumpulkan tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat ditelusuri dan dibuktikan. Menurut Debby, proses verifikasi akan melihat apakah angka yang dilaporkan dapat dijelaskan dan didukung bukti yang memadai.

Karena itu, dokumentasi metodologi, audit trail, bukti pengendalian, dan konsistensi data perlu dibangun sejak awal sebagai bagian dari kesiapan perusahaan menghadapi penerapan PSPK 1 dan PSPK 2 pada 2027.

Pada webinar ini, TruCarbon akan membagikan akses premium TruCount, software akuntansi karbon yang dikembangkan oleh TruCarbon, kepada peserta sebagai fasilitas yang akan mempermudah pembuatan pelaporan dan pengungkapan keberlanjutan. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Menhut Tegaskan Tak Akan Terbitkan Izin Tambang di Habitat Badak Jawa Ujung Kulon, Raja Juli: Saya Berjanji

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon...

Emisi Fosil Terus Meningkat, CERAH Dorong Indonesia Dukung Target Elektrifikasi Global 35% pada 2035

Ecobiz.asia – Peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil memperkuat urgensi percepatan elektrifikasi di Indonesia. CERAH mendorong pemerintah mendukung target elektrifikasi global sebesar...

Koalisi Pemantau Independen Desak Kemenhut Buka Data Asal Kayu, Soroti Risiko Kayu Ilegal Masuk Industri

Ecobiz.asia – Koalisi Pemantau Independen yang terdiri atas 66 organisasi masyarakat sipil mendesak Kementerian Kehutanan membuka data asal dan peredaran kayu untuk memperkuat pengawasan...

SKK Migas: Indonesia’s Oil and Gas Future Remains Promising Amid Global Challenges

Ecobiz.asia -- Indonesia’s oil and gas industry continues to have promising prospects despite mounting global challenges, with the future of the upstream sector depending...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...