Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH menggelar Apel Siaga Pengendalian Kebakaran Lahan Tahun 2025 di Kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin (24/02/25).
Apel ini dihadiri berbagai instansi terkait, termasuk TNI, POLRI, BNPB, BMKG, dan pemerintah daerah, dengan dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan.
Apel dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq.
Dalam arahannya Hanif menegaskan pentingnya langkah antisipatif dalam mengurangi risiko kebakaran lahan.
“Kebakaran lahan tidak hanya mengancam lingkungan tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap krisis iklim global,” katanya.
Indonesia memiliki komitmen kuat untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,2% dengan dukungan internasional sesuai target Nationally Determined Contributions (NDC) 2030, serta mencapai Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat.
Salah satu kontribusi terbesar dalam pengurangan emisi berasal dari pengendalian kebakaran lahan.
Menteri Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pentingnya aksi pencegahan kolaboratif yang melibatkan seluruh elemen bangsa.
“Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan akademisi sangat penting untuk menciptakan sistem pencegahan yang efektif. Setiap pihak memiliki peran strategis dalam menjaga kawasan rawan kebakaran agar tetap aman. Dengan kerja sama yang solid, kita dapat mengurangi risiko dan dampak kebakaran secara signifikan,” ujar Menteri Hanif.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah dengan potensi kebakaran tinggi.
Berdasarkan data Satelit Terra/Aqua (NASA) per 23 Februari 2025, terdapat 59 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 32 kejadian kebakaran di berbagai wilayah Indonesia.
Meskipun terdapat penurunan hotspot sebesar 53,17% dibandingkan tahun 2024, risiko kebakaran lahan tetap tinggi. Provinsi dengan potensi kebakaran tertinggi meliputi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Papua, Papua Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. ***
