Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan mengungkapkan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia mencapai 8.594,5 hektare selama periode 1 Januari hingga 31 Juni 2025.
Provinsi dengan dampak terluas adalah Nusa Tenggara Timur (1.424,23 ha), disusul Kalimantan Barat (1.149,02 ha), dan Riau (751 ha).
“Sebesar 80% karhutla berada di tanah mineral. Kemudian untuk kawasannya, sebagian besar ada di luar kawasan hutan, 93%,” kata Sesditjen Penegakan Hukum Kemenhut Lukita Awang NIstyantara di Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Kemenhut juga mengungkapkan, berdasarkan pantauan satelit Terra-Aqua (NASA), sejak awal Januari hingga 22 Juli 2025, terdeteksi 854 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Dari jumlah tersebut, 180 titik berada di Riau, dan 106 di antaranya berada di Rokan Hilir. Setiap hotspot yang terpantau dilakukan pengecekan lapangan dan pemadaman oleh Manggala Agni bersama instansi terkait.
Lukita mengatakan, sebagai respons atas ancaman karhutla yang terus meningkat, Kemenhut mengerahkan 998 personel Manggala Agni di wilayah Sumatera yang tersebar di 17 Daerah Operasional (Daops) dan 12 pondok kerja.
Di Riau, empat Daops aktif yaitu Dumai (62 personel), Pekanbaru (44), Rengat (61), dan Siak (61). Khusus di Kabupaten Rokan Hilir yang mencatat jumlah hotspot tertinggi di Riau, telah diturunkan delapan regu atau sekitar 120 personel. Lima regu dari Riau dan tiga regu bantuan dari Jambi dan Sumatera Selatan.
Langkah pencegahan juga dilakukan melalui patroli kebakaran hutan yang melibatkan 804 posko desa. Patroli dilakukan baik secara mandiri oleh Manggala Agni maupun secara terpadu bersama POLRI, TNI, dan Masyarakat Peduli Api (MPA). Kegiatan ini dilengkapi dengan edukasi publik, sosialisasi, dan kampanye kesadaran melalui berbagai media.
Untuk menurunkan potensi kebakaran di lahan gambut, pemerintah menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Hingga Juli 2025, penyemaian awan dilakukan di tiga provinsi dengan total bahan semai 34.300 kg: Riau (12.600 kg), Jambi (16.900 kg), dan Sumatera Selatan (4.800 kg).
Kasubdit Penanggulangan Kebakaran Hutan Kemenhut Israr Albar menjelaskan untuk pencegahan, Kemenhuit memperkuat peran masyarakat dengan membentuk dan memberdayakan MPA di tingkat tapak. Di sisi kelembagaan, Forum Koordinasi Desk Penanganan Karhutla yang dipimpin Menkopolhukam telah dibentuk sejak 13 Maret 2025 sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektor.
“Langkah-langkah ini menjadi bukti konkret bahwa penegakan hukum kehutanan tidak hanya soal penindakan, tetapi juga pemulihan, pencegahan, dan edukasi,” ujar Israr. “Kami mengajak semua pihak ikut menjaga kelestarian hutan demi masa depan yang berkelanjutan.” ***
