Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan menegaskan pentingnya transformasi pendanaan berkelanjutan untuk mendukung target Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030 yang menargetkan penurunan emisi sebesar -140 juta ton CO₂e pada 2030.
Komitmen ini disampaikan dalam sesi talkshow “Menata Paradigma Baru Tata Kelola Pendanaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan” di Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis VI, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
“Pendanaan hijau bukan sekadar instrumen teknis, tetapi refleksi perubahan cara pandang terhadap sumber daya alam sebagai modal ekologi, bukan komoditas ekonomi. Dalam konteks FOLU Net Sink 2030, ini menjadi pondasi penting bagi aksi mitigasi terstruktur dan terukur,” ujar Haruni Krisnawati, Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim.
FOLU Net Sink 2030 menjadi kebijakan prioritas nasional dalam menurunkan emisi melalui pengurangan deforestasi, pengelolaan hutan lestari, restorasi gambut, rehabilitasi hutan, dan perhutanan sosial.
Kebijakan ini juga disebut sebagai kontribusi nyata Indonesia menjawab triple planetary crisis yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi lingkungan.
Haruni menegaskan bahwa keberhasilan FOLU Net Sink 2030 membutuhkan dukungan pendanaan yang kuat.
“Transformasi kebijakan harus berjalan beriringan dengan transformasi pendanaan. Keduanya saling menopang untuk mendorong perubahan menuju masa depan hijau dan tangguh,” katanya.
Pendanaan untuk mendukung kebijakan ini akan bersumber dari berbagai instrumen seperti APBN, APBD, green sukuk, pasar karbon domestik dan internasional, hingga pembayaran berbasis kinerja (result-based payment/RBP).
Direktur Utama BPDLH, perwakilan Kementerian Keuangan, Gubernur Kalimantan Utara, Bupati Siak, dan Koalisi Masyarakat Sipil turut hadir dalam diskusi yang menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix yaitu pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, dan media, untuk memperkuat tata kelola Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan memastikan akuntabilitas pendanaan.
Konferensi ini juga menyoroti peran BPDLH dalam distribusi pendanaan serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi untuk menjamin efektivitas program.
“Implementasi FOLU Net Sink 2030 bukan hanya soal menghitung karbon, tetapi membangun ketahanan sosial-ekologis yang inklusif dan berkeadilan,” ujar Haruni menambahkan.
Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis VI berlangsung hingga 7 Agustus, menjadi forum lintas sektor untuk mengakselerasi pendanaan hijau yang transformatif di Indonesia. ****
