Ecobiz.asia — Kebutuhan energi industri pertambangan meningkat seiring ekspansi produksi dan hilirisasi, tetapi pelaku usaha menghadapi tantangan menjaga keandalan listrik sekaligus menekan emisi dari kegiatan tambang hingga pengolahan mineral.
Persoalan tersebut dibahas dalam sesi Commitments to Capacity: Turning Industrial Demand into Gigawatts on the Grid pada Electricity Connect Asia 2026 di Tangerang, Selasa (22/9/2026).
Executive Vice President Freeport Indonesia Dharma Hutama Djojonegoro mengatakan kebutuhan energi untuk kegiatan pertambangan berbeda dengan fasilitas pengolahan seperti smelter. Pertambangan di lokasi terpencil masih dapat mengandalkan pembangkit listrik mandiri (captive power), sementara smelter membutuhkan pasokan listrik yang lebih andal untuk menjaga kesinambungan produksi.
“Untuk pertambangan, Anda bisa berada di lokasi terpencil dengan captive power. Tetapi untuk smelting, Anda membutuhkan keandalan,” kata Dharma.
Menurut dia, keandalan pasokan listrik dan gas menjadi salah satu pertimbangan Freeport Indonesia dalam memilih Gresik sebagai lokasi smelter. Gangguan pasokan listrik dapat berdampak langsung terhadap proses produksi, bahkan menyebabkan hilangnya satu batch produksi.
Di sektor nikel, Direktur sekaligus Executive Advisor PT Vale Indonesia Vinicius Mendes Ferreira mengatakan pertumbuhan permintaan nikel, terutama untuk kendaraan listrik (EV), diikuti tuntutan pasar yang semakin ketat.
Produsen tidak lagi hanya dituntut meningkatkan produksi, tetapi juga memenuhi persyaratan terkait keterlacakan produk, sertifikasi, dan kepatuhan.
“Ketika Anda memproduksi nikel untuk EV, itu berbeda. Kami mulai melihat banyak sertifikasi, keterlacakan, dan kepatuhan yang sebelumnya tidak pernah kami temui,” kata Vinicius.
Untuk menjawab tuntutan tersebut, proyek-proyek baru mulai mengadopsi sejumlah teknologi, antara lain pemulihan panas, panel surya, dan Liquefied Natural Gas (LNG), untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memenuhi persyaratan pasar.
Sementara itu, pengelolaan emisi menjadi tantangan lain di sepanjang rantai nilai industri pertambangan.
Executive Director Indonesia Carbon Capture and Storage Center (ICCSC) Belladonna Troxylon Maulianda mengatakan penghitungan emisi perlu mencakup seluruh rantai nilai, mulai dari pembangkit listrik hingga smelter dan produk akhir.
Emisi tersebut mencakup Scope 1, Scope 2, dan Scope 3. Menurut Belladonna, teknologi carbon capture and storage (CCS) masih dibutuhkan selama kegiatan industri menghasilkan emisi.
“Selama masih ada konsumsi energi dan emisi di sepanjang rantai nilai industri, CCS akan tetap memiliki peran,” ujar Belladonna.
Belladonna mengatakan Indonesia memiliki kapasitas penyimpanan karbon bawah permukaan sekitar 600 gigaton yang dapat digunakan untuk menyimpan emisi domestik maupun karbon lintas negara dari Singapura, Korea Selatan, dan Jepang. Penyimpanan karbon tersebut dapat dilakukan di darat maupun lepas pantai.
Selain fungsi pengurangan emisi, CCS juga dinilai berpotensi memberikan manfaat ekonomi melalui kredit karbon bagi perusahaan pertambangan yang memenuhi standar internasional. Indonesia CCS Center turut mendukung adopsi standar ISO untuk CCS menjadi standar nasional. *** Jadita Banjar Nahor
