Ecobiz.asia — Konsumsi gas bumi hampir dipastikan terus meningkat seiring dengan strategi transisi energi yang diusung pemerintah. Apalagi temuan cadangan migas dalam beberapa tahun terakhir didominasi gas. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga sudah menetapkan swasembada sektor energi melalui hilirisasi gas.
Namun demikian di sisi lain ada kesenjangan cukup besar antara lokasi atau sumber pasokan dengan lokasi demand. Untuk itu, pemerintah harus menyiapkan opsi berbagai metode penyaluran atau supply, baik gas pipa maupun dengan beyond pipeline misalnya, seperti LNG.
Baca juga: Perkuat Pasokan Gas Domestik, PGN Beli LNG dari PT NES
Ufo Budiarius Anwar, Vice President Komersialisasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), mengungkapkan dalam beberapa tahun ke belakang serta ke depan temuan gas cukup besar. Hanya saja tantangannya adalah temuan tersebut berada di wilayah timur Indonesia, sementara demand terpusat di Indonesia bagian barat.
“Kita banyak temuan cadangan gas, tapi daerah timur Indonesia jadi bagaimana bawa cadangan gas menjadi produksi dan dikirim ke end user yang ada di jawa dan sumatera,” kata Ufo dalam sesi diskusi Strategi Penguatan Sektor Gas Bumi Indonesia yang digelar Energy Editor Society (E2S), di Jakarta, Jumat (16/5/2025).
Berdasarkan data SKK Migas pada 2024 rata-rata penyaluran gas bumi mencapai 5.613,43 BBTUD dengan persentase pemanfaatan gas bumi sektar 60% lebih diperuntukan untuk kebutuhan domestik. Untuk industri 26,24%, kemudian pupuk dan kelistrikan masing-masing 12,3% dan 12,51%. Sisanya ada untuk LNG domestik 12,39%, untuk lifting minyak 3,73%, untuk LPG 1,37% BBG dan jaringan gas sebesar 0,13% dan 0,22%. Sementara untuk ekspor persentasenya hanya 24,17% untuk ekspor LNG serta ekspor gas pipa yang diekspor ke Singapura 6,95%.
Ufo menuturkan dengan kondisi banyaknya gas yang dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik maka dipastikan bahwa gas merupakan lokomotif penggerak ekonomi energi di Indonesia. Untuk itu perlu ada dorongan serius untuk bisa mengakomodir peningkatan permintaan gas dalam negeri.
“Gas itu lokomotif energi Indonesia sangat cocok dengan transisi energi. Masalahnya ya infrastruktur tadi. Gas paling banyak digunakan paling besar kelistrikan, pupuk. Ada city gas jargas itu adalah potensi kurangi LPG impor tadi,” ucap Ufo.
Data SKK Migas menunjukkan bahwa kebutuhan (total demand) gas nasional mengalami tren peningkatan moderat dari tahun 2025 sebesar 5.613 MMSCFD hingga mencapai 6.229 MMSCFD pada tahun 2033 dan 5.751 MMSCFD pada 2035. Selama periode 2025 hingga 2035, struktur kebutuhan gas bumi nasional menunjukkan pola yang relatif sama. Sektor kelistrikan, pupuk, dan industri manufaktur akan tetap menjadi pengguna utama, yang memerlukan jaminan pasokan berkelanjutan.
Baca juga: Jadi Agregator Gas, PGN Siap Serap Pasokan Gas dari Lapangan Baru
Meskipun pasokan gas secara kumulatif masih berada dalam kondisi surplus, ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan di berbagai wilayah telah menunjukkan kecenderungan yang semakin lebar.
Untuk tahun ini saja masalah pasokan gas cukup dirasakan. Pemerintah memutuskan untuk melalukan swap gas pipa yang diekspor ke Singapura menjadi LNG. Ini membuat kebutuhan gas sampai Juni tahun ini sudah tercukupi.
Pemerintah melakukan Swap Gas sebesar up to 25 BBTUD dari Natuna untuk kebutuhan domestik, khususnya wilayah Batam. Strategi ini efektif rencana dimulai pada 1 Juni 2025.
SKK Migas juga merilis informasi tentang pengalihan ekspor LNG. Kebutuhan LNG domestik sampai dengan bulan Juni 2025 telah terpenuhi dengan total tambahan pasokan LNG domestik periode Januari – Jun 2025 sekitar 18 kargo. Periode Juli – Des 2025 akan dilakukan upaya pengalihan/rescheduling kargo ekspor up to 30 kargo untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Sampai Juni 2025 kita aman ,setelah itu kita coba otak-atik mulai dari penjadwalan pengiriman LNG, hingga meminta PLN dan PGN untuk menghitung lagi kebutuhan gasnya,” kata Ufo.
Rachmat Hidajat, Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis Pertamina Hulu Energi (PHE) mengakui, dengan adanya temuan gas di wilayah timur Indonesia membuat Pertamina sangat berharap kolaborasi dan keterlibatan pemerintah untuk bisa memastikan ketersediaan pasar konsumen gas.
“Harapan ke depan inventory kita banyak, tapi stranded field dan marjinal. Belum bisa optimasi semua. Butuh kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Karena bagaimana caranya agar market mudah akses ke kita. Misalnya, negara chip in infrastruktur ini akan unlock inventory,” ungkap Rachmat.
Sementara itu, Sugeng Suparwoto, Anggota Komisi XII DPR RI, menegaskan bahwa infrastuktur dasar memang harus bisa disiapkan pemerintah. Tanpa infrastruktur dasar yang memadai maka akan ada peningkatan biaya yang ujungnya akan berdampak pada harga gas. “Kita enggak mempunyai infrastruktur dengan pipa. Ada tambahan ongkos kalau bukan pipa (LNG),” ungkap Sugeng.
Keterlibatan pemerintah kata Sugeng jadi kunci untuk bisa menguatkan sektor gas bumi Indonesia. Dia mencontohkan pembangunan pipa gas Cirebon – Semarang (Cisem) yang akhirnya diambil alih oleh negara setelah gagal dibangun dulu oleh Rekind dan Bakrie Grup. “Nanti dari ujung Aceh sampai Jawa Timur pipa tersambung Jawa dan Sumatera. Jadi kaya Arun akan menjadi receiving terminal storage baru alirkannya melalui pipa dan itu bisa murah,” kata Sugeng.
Pada kesempatan yang sama, Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute menuturkan, salah satu kunci untuk bisa meredam potensi kekurangan pasokan gas di beberapa wilayah adalah, pemerintah harus terus menggenjot upaya integrasi maupun penyediaan infrastruktur gas.
Menurut Komaidi dari berbagai data sekitar 80% cadangan gas berada di Indonesia timur, konsumen di bagian barat. “Kalau bangun pipa investor tanya berapa lama cadangan lewat. Kalau 5-10 tahun bangun pipa kemudian kalau balik modal 15 tahun, nggak akan dipilih. Kemudian opsi paling logis mengubah jadi LNG dengan skala kecil lebih mahal sementara konsumen barat sudah terbiasa dengan harga gas murah ini yang perlu diluruskan,” jelas Komaidi.
Salah satu tools yang bisa dimanfaatkan adalah keterlibatan badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta yang memiliki modal kuat untuk bisa mendorong pemanfaatan gas domestik. “Badan usaha ini berperan penting dan utama serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam penyiapan infrastuktur gas bumi dalam mendukung hilirisasi gas bumi,” kata Komaidi.***
