Indonesia opens door for voluntary carbon market standards

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – The Indonesian government is opening doors for the integration of voluntary carbon market standards and methodologies in the country’s carbon trading system.

This announcement was made by the Minister of Environment, Hanif Faisol Nurofiq, during a socialization event in Jakarta on December 10, 2024. The event focused on the outcomes of the recent COP29 UNFCCC Climate Change Conference held in Baku.

Hanif shared key outcomes from COP29, including the introduction of the Baku Climate Unity Pack, which outlines several critical areas for global climate action. 

Read also:  KLH Gelar Karpet Merah Investasi Hijau PSEL, Janjikan Sederet Insentif

Baca juga: ABB Indonesia: Leading the Way in Energy Efficiency, Digital Infrastructure, and Industrial Growth

One major point was the establishment of the New Collective Quantified Goal (NCQG), which sets a climate change funding target of US$300 billion per year by 2035. 

Additionally, the conference saw strengthened commitments to climate change mitigation.

A significant milestone was the agreement on Article 6 of the Paris Agreement, which provides mechanisms for cooperation to support Nationally Determined Contributions (NDCs). 

Read also:  Soroti Stagnansi Pasar Karbon Nasional, DPR Dorong Pembentukan Kementerian Perubahan Iklim

Hanif welcomed this development, particularly the operationalization of Article 6, which will facilitate international carbon trading.

“As part of this, Indonesia will optimize carbon trading opportunities by strengthening national control mechanisms, adhering to the processes within the UNFCCC framework,” Hanif explained.

During the COP29 event, Hanif also met with developers of voluntary carbon market standards to explore potential collaborations. 

Read also:  KLH Kembangkan SIGN-SMART ROBUST untuk Perkuat Pelaporan Emisi Nasional

He emphasized that Indonesia is open to recognizing existing global methodologies.

“We are fully open to incorporating methodologies from international developers such as VERRA, ACRIS, and the Gold Standard,” he said.

The move aims to enhance Indonesia’s carbon trading landscape, with plans to scale up domestic carbon trading beginning in January 2025, in support of meeting the country’s NDC targets. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Prabowo Resmikan Kilang RDMP Balikpapan Senilai Rp123 T, Perkuat Swasembada Energi Hulu-Hilir

Ecobiz.asia — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan di Kalimantan Timur, Senin (12/1), sebagai bagian dari upaya...

Soroti Stagnansi Pasar Karbon Nasional, DPR Dorong Pembentukan Kementerian Perubahan Iklim

Ecobiz.asia — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ateng Sutisna, mendorong pembentukan kementerian atau lembaga khusus perubahan iklim untuk...

Kemenhut Manfaatkan Kayu Hanyutan untuk Pembangunan Hunian Sementara Pascabanjir Aceh dan Sumatera Utara

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memanfaatkan kayu hanyutan akibat bencana hidrometeorologi untuk mendukung pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir di Aceh Utara...

Bauran EBT di Sektor Listrik Capai 16,3 Persen, Lampaui Target RUKN

Ecobiz.asia — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bauran energi baru dan terbarukan (EBT) di sektor ketenagalistrikan mencapai 16,3 persen pada 2025,...

WALHI Tolak Percepatan Pembangunan PSEL, Dinilai Bukan Solusi Krisis Sampah

Ecobiz.asia – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menolak langkah pemerintah yang akan mempercepat pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) dan mendesak penghentian kebijakan...

TOP STORIES

PLN Beberkan Peran PLTA Sipansihaporas dalam Mitigasi Banjir di Sumatra, Seperti Apa?

Ecobiz.asia — PT PLN (Persero) menegaskan peran strategis Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sipansihaporas dalam mitigasi banjir di wilayah Sumatra, khususnya di Kabupaten Tapanuli...

Prabowo Resmikan Kilang RDMP Balikpapan Senilai Rp123 T, Perkuat Swasembada Energi Hulu-Hilir

Ecobiz.asia — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan di Kalimantan Timur, Senin (12/1), sebagai bagian dari upaya...

Krisis Air dan Pentingnya Menjaga ‘Celengan’ Alam

Oleh: Pramono Dwi Susetyo (Pernah Bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penulis Buku Seputar Hutan dan Kehutanan (2021) dan Membangun Hutan Menjaga Lingkungan...

Soroti Stagnansi Pasar Karbon Nasional, DPR Dorong Pembentukan Kementerian Perubahan Iklim

Ecobiz.asia — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ateng Sutisna, mendorong pembentukan kementerian atau lembaga khusus perubahan iklim untuk...

Kemenhut Manfaatkan Kayu Hanyutan untuk Pembangunan Hunian Sementara Pascabanjir Aceh dan Sumatera Utara

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memanfaatkan kayu hanyutan akibat bencana hidrometeorologi untuk mendukung pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir di Aceh Utara...