Ecobiz.asia — Pemerintah membuka peluang penghentian ekspor timah mentah sebagai bagian dari penguatan agenda hilirisasi nasional guna mendorong transformasi ekonomi dan memperkuat basis industri dalam negeri.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, kebijakan hilirisasi telah terbukti menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang efektif dan inklusif.
Dalam Indonesia Economic Outlook di Jakarta, Jumat (13/2/2026), Bahlil mencontohkan dampak signifikan larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan sejak 2018–2019. Kebijakan tersebut mendorong lonjakan nilai ekspor nikel Indonesia hingga sepuluh kali lipat dalam lima tahun.
“Total ekspor nikel kita pada 2018–2019 hanya sekitar USD3,3 miliar. Setelah ekspor dilarang, pada 2024 nilainya melonjak menjadi USD34 miliar. Ini bukti bahwa hilirisasi menciptakan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memberi manfaat yang lebih merata,” ujar Bahlil.
Melanjutkan keberhasilan tersebut, pemerintah akan mengkaji penerapan kebijakan serupa pada komoditas lain. Salah satu yang tengah dipertimbangkan adalah timah, seiring komitmen pemerintah untuk menghentikan ekspor bahan mentah dan mendorong pembangunan industri pengolahan di dalam negeri.
“Tahun lalu kita sudah melarang ekspor bauksit. Ke depan, beberapa komoditas lain akan kita kaji, termasuk timah. Tidak boleh lagi ekspor barang mentah. Silakan bangun investasi hilirisasi di dalam negeri,” tegasnya.
Agenda hilirisasi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang telah menetapkan 18 proyek hilirisasi sebagai prioritas nasional 2026 dengan nilai investasi mencapai Rp618 triliun.
Proyek-proyek tersebut mencakup sektor strategis seperti bauksit, nikel, gasifikasi batubara, hingga pembangunan kilang minyak, dan ditargetkan mulai berjalan tahun ini.
Produk hasil hilirisasi diharapkan mampu menjadi substitusi impor sekaligus memperkuat ketahanan industri nasional. Dalam konteks ini, Bahlil juga mendorong keterlibatan investor domestik, termasuk perbankan nasional, untuk berperan aktif dalam pembiayaan proyek-proyek strategis tersebut.
“Semua produk hilirisasi diarahkan untuk substitusi impor dengan captive market di dalam negeri. Ini peluang besar bagi perbankan untuk masuk membiayai. Jangan sampai pembiayaan hilirisasi justru didominasi pihak luar,” ujarnya. ***
