Dari Migas hingga Tambang, ESG Jadi Standar Baru Industri Energi Nasional

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG) kian mendapat perhatian di sektor energi dan pertambangan. Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat regulasi, sementara perusahaan energi, tambang, dan lembaga independen menekankan pentingnya aksi nyata keberlanjutan.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mencatat, sebanyak 190 izin operasional tambang telah dibekukan karena perusahaan tidak menempatkan dana jaminan reklamasi pascatambang senilai Rp35 triliun.

“Kebijakan ini meningkatkan kepatuhan penempatan dana reklamasi dari 39% menjadi 72%,” ujar Dirjen Minerba sekaligus Plt Dirjen Ketenagalistrikan ESDM Tri Winarno, pada webinar bertajuk “Meneropong Pencapaian ESG di Tengah HUT RI ke-80”, Kamis (25/9/2025).

Read also:  Kemenhut Perkuat Diplomasi Publik, Siapkan SDM Hadapi Negosiasi Kehutanan Global

Tri menegaskan, reklamasi lahan pascatambang menjadi instrumen penting menjaga fungsi lingkungan sekaligus penerimaan negara. Ditjen Minerba juga menyiapkan sistem perizinan digital untuk meminimalisasi konflik kepentingan dan memperkuat tata kelola.

Dari sektor migas, SKK Migas menyebut industri hulu semakin maju dalam penerapan ESG.

“Tidak ada lagi perusahaan hulu migas yang meraih PROPER merah. Fokus utama ada di program CCS/CCUS dan reforestasi dengan target 1,6–2 juta pohon per tahun,” kata Tenaga Ahli SKK Migas, Muhammad Kemal.

Read also:  Pemerintah Percepat Pemulihan PLTP Sarulla, Siapkan Investasi Baru Optimalkan Potensi Panas Bumi 1.100 MW

Sementara itu, PLN menyoroti dampak perubahan iklim terhadap pembangkit listrik, terutama PLTA saat El Nino.

“Percepatan energi terbarukan seperti PLTS Cirata adalah langkah konkret. Skor ESG kami turun ke level 27,4 dan ditargetkan 25 pada 2028,” ujar Direktur Utama PLN Engineering, Chairani Rachmatullah.

Isu sosial juga muncul dalam diskusi. Komisioner Komnas Disabilitas RI Kikin P. Tarigan mengingatkan agar penerapan ESG melibatkan penyandang disabilitas sebagai subjek, bukan sekadar objek.

Read also:  Menteri Jumhur Ajak Akademisi Wujudkan Kedaulatan Ekologis Jelang 81 Tahun Indonesia Merdeka

“ESG harus memastikan akomodasi layak bagi penyandang disabilitas, sifatnya universal,” ujarnya.

Dengan tekanan global menuju keberlanjutan, ESG bukan lagi jargon. Regulasi ketat, praktik bisnis bertanggung jawab, dan keterlibatan masyarakat luas menjadi fondasi industri energi dan pertambangan yang hijau dan inklusif. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Kemenhut Sanksi 6 Perusahaan Terkait Kebekaran Hutan, Satu Izin Dibekukan

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) setelah ditemukan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)...

Prabowo Dorong ‘Ubi Bombing’ untuk Perkuat Pemadaman Karhutla

Ecobiz.asia — Presiden Prabowo Subianto mendorong pengembangan inovasi bahan pemadam kebakaran berbahan baku ubi atau singkong untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)....

Presiden Prabowo Pantau Langsung Penanganan Karhutla di Kalimantan, Perkuat Operasi Pemadaman

Ecobiz.asia — Presiden Prabowo Subianto memantau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan di tengah kondisi cuaca yang sangat kering akibat fenomena...

Karhutla di Sejumlah Wilayah, KLH Catat Penurunan Kualitas Udara

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mencatat penurunan kualitas udara di sejumlah provinsi yang terdampak potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla)...

Kemenhut Laporkan Penurunan Hotspot Nasional 56 Persen, Pastikan Pengendalian Karhutla Diperkuat

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas (hotspot) nasional turun 56,2 persen dalam sehari, dari 2.170 titik pada 19 Agustus menjadi 950 titik...

TOP STORIES

Indonesia Sanctions Six Companies Over Forest Fires, Freezes One Permit

Ecobiz.asia – Indonesia's Ministry of Forestry has imposed administrative sanctions on six forest concession holders after inspections found forest and land fires across a...

Kemenhut Sanksi 6 Perusahaan Terkait Kebekaran Hutan, Satu Izin Dibekukan

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) setelah ditemukan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)...

Dua Bulan Beroperasi, DSI Petakan Ekspor Komoditas Strategis Senilai US$14 Miliar

Ecobiz.asia — PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI telah membangun visibilitas atas sekitar 6.500 deklarasi ekspor komoditas strategis dengan nilai lebih dari US$14...

Indonesia Sets Waste Carbon Trading Rules, Opens Path to International Markets

Ecobiz.asia – Indonesia has established a new framework for carbon trading in the waste sector, covering industrial solid and wastewater as well as domestic...

Prabowo Dorong ‘Ubi Bombing’ untuk Perkuat Pemadaman Karhutla

Ecobiz.asia — Presiden Prabowo Subianto mendorong pengembangan inovasi bahan pemadam kebakaran berbahan baku ubi atau singkong untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)....