Dari Migas hingga Tambang, ESG Jadi Standar Baru Industri Energi Nasional

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG) kian mendapat perhatian di sektor energi dan pertambangan. Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat regulasi, sementara perusahaan energi, tambang, dan lembaga independen menekankan pentingnya aksi nyata keberlanjutan.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mencatat, sebanyak 190 izin operasional tambang telah dibekukan karena perusahaan tidak menempatkan dana jaminan reklamasi pascatambang senilai Rp35 triliun.

“Kebijakan ini meningkatkan kepatuhan penempatan dana reklamasi dari 39% menjadi 72%,” ujar Dirjen Minerba sekaligus Plt Dirjen Ketenagalistrikan ESDM Tri Winarno, pada webinar bertajuk “Meneropong Pencapaian ESG di Tengah HUT RI ke-80”, Kamis (25/9/2025).

Read also:  Survei Terbaru Kemenhut Ungkap Populasi Orangutan Sumatera dan Orangutan Tapanuli, Kondisi Rentan

Tri menegaskan, reklamasi lahan pascatambang menjadi instrumen penting menjaga fungsi lingkungan sekaligus penerimaan negara. Ditjen Minerba juga menyiapkan sistem perizinan digital untuk meminimalisasi konflik kepentingan dan memperkuat tata kelola.

Dari sektor migas, SKK Migas menyebut industri hulu semakin maju dalam penerapan ESG.

“Tidak ada lagi perusahaan hulu migas yang meraih PROPER merah. Fokus utama ada di program CCS/CCUS dan reforestasi dengan target 1,6–2 juta pohon per tahun,” kata Tenaga Ahli SKK Migas, Muhammad Kemal.

Read also:  PHM Ubah Limbah Makanan Menjadi Pendorong Ekonomi Sirkular di Pesisir Kalimantan Timur

Sementara itu, PLN menyoroti dampak perubahan iklim terhadap pembangkit listrik, terutama PLTA saat El Nino.

“Percepatan energi terbarukan seperti PLTS Cirata adalah langkah konkret. Skor ESG kami turun ke level 27,4 dan ditargetkan 25 pada 2028,” ujar Direktur Utama PLN Engineering, Chairani Rachmatullah.

Isu sosial juga muncul dalam diskusi. Komisioner Komnas Disabilitas RI Kikin P. Tarigan mengingatkan agar penerapan ESG melibatkan penyandang disabilitas sebagai subjek, bukan sekadar objek.

Read also:  KLH Rekomendasikan Penataan Ulang Tata Ruang Sumatra, Cegah Bencana Banjir Berulang

“ESG harus memastikan akomodasi layak bagi penyandang disabilitas, sifatnya universal,” ujarnya.

Dengan tekanan global menuju keberlanjutan, ESG bukan lagi jargon. Regulasi ketat, praktik bisnis bertanggung jawab, dan keterlibatan masyarakat luas menjadi fondasi industri energi dan pertambangan yang hijau dan inklusif. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Rancang Peta Arahan, Kemenhut Siapkan 5,67 Juta Hektare Kawasan Hutan untuk Perizinan Berusaha

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyiapkan alokasi sekitar 5,67 juta hektare kawasan hutan dalam Peta Arahan Pemanfaatan Hutan (PAPH) Tahun 2026 sebagai acuan penerbitan...

ClientEarth-CPI Indonesia Teken MoU, Percepat Transisi Energi Berkeadilan

Ecobiz.asia – ClientEarth dan Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mempercepat implementasi energi terbarukan dan transisi energi berkeadilan di Indonesia. Kerja...

Menteri Jumhur Ajak Akademisi Wujudkan Kedaulatan Ekologis Jelang 81 Tahun Indonesia Merdeka

Ecobiz.asia – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat mengajak kalangan akademisi menjadikan kedaulatan ekologis sebagai fondasi baru pembangunan Indonesia...

Kemenhut Perkuat Diplomasi Publik, Siapkan SDM Hadapi Negosiasi Kehutanan Global

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang diplomasi publik dan negosiasi internasional guna mendukung kepemimpinan Indonesia dalam tata kelola...

Menteri LH Ungkap Minat Investasi Hijau di Indonesia Meningkat: Harus Dorong Kesejahteraan Masyarakat

Ecobiz.asia – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa investasi hijau dan berbagai instrumen aksi iklim harus memberikan...

TOP STORIES

Türkiye, Ghana and Luxembourg Join The Coalition to Grow Carbon Markets

Ecobiz.asia – Türkiye, Ghana and Luxembourg have joined the Coalition to Grow Carbon Markets, bringing the number of participating governments to 14 and signaling...

Pertamina Exceeds First-Half 2026 Decarbonization Target by 118%

Ecobiz.asia - Indonesia's state-owned energy company PT Pertamina (Persero) exceeded its first-half 2026 decarbonization target by 118%, driven by emissions reduction initiatives across its...

OJK Develops Carbon Insurance to Unlock Financing for Indonesia’s Carbon Projects

Ecobiz.asia – Indonesia's Financial Services Authority (OJK) is developing carbon insurance and other sustainable finance instruments to strengthen the country's carbon market ecosystem and...

Pertamina Lampaui Target Dekarbonisasi, Emisi Karbon Turun 118% di Atas RKAP

Ecobiz.asia – PT Pertamina (Persero) melampaui target program dekarbonisasi yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026. Sepanjang semester I 2026, Pertamina...

Didukung APP Group, Persemaian Sriwijaya Kemampo Siap Dukung Gerakan ASRI Presiden Prabowo

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meresmikan Pusat Persemaian Sriwijaya Kemampo di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Kemampo, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan,...