Ecobiz.asia — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (MenLH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pentingnya pemanfaatan Fire Danger Rating System (FDRS) milik BMKG sebagai basis proyeksi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara real-time.
Dalam Apel Kesiapsiagaan dan Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2025 di Palembang, Selasa (29/7/2025), Hanif menekankan bahwa penggunaan teknologi seperti FDRS, satelit pemantau, dan drone suhu tinggi harus menjadi standar di lapangan.
“Harapan kami, FDRS dapat memperkuat kesiapsiagaan karhutla di Sumatera Selatan agar kita lebih cepat mengantisipasi ancaman kebakaran yang makin dinamis,” ujarnya.
Hanif mengungkapkan, hingga 23 Juli 2025 tercatat 1.104 titik panas dan 64 kejadian karhutla di Sumsel dengan lahan terdampak seluas 43 hektare.
Secara nasional, dari Januari–Mei 2025 terdapat 983 kejadian karhutla yang membakar 5.485 hektare lahan. Meski demikian, seluruh titik api di Sumsel berhasil dipadamkan berkat kolaborasi Satgas Karhutla, TNI, Polri, BPBD, dan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya pencegahan aktif, deteksi dini berbasis teknologi, dan penegakan hukum tegas. Menurutnya, mayoritas kebakaran tahun ini terjadi di lahan mineral, bukan gambut.
“Jika kebakaran tetap terjadi di gambut dengan muka air stabil, hampir pasti penyebabnya adalah aktivitas manusia,” tegasnya, sembari mengingatkan instruksi penegakan hukum melalui Inpres Nomor 3/2019.
Selain itu, Hanif menyoroti efektivitas Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang tujuh kali dilakukan di Sumsel untuk memperpanjang curah hujan dan menekan hotspot. Namun ia menegaskan OMC bukan solusi tunggal dan perlu perencanaan cermat mengingat biaya tinggi.
Hanif menutup dengan mengajak semua pihak memperkuat patroli terpadu, menjaga kelembapan gambut lewat kanal blocking, meningkatkan kapasitas SDM lokal, dan mendorong program pencegahan berbasis desa.
“Dengan teknologi, sinergi lintas sektor, dan komitmen hukum yang kuat, kita mampu menjaga langit Sumsel tetap biru,” ujarnya. ***
