Rapat dengan Komisi XII DPR, Menteri Bahlil Paparkan Percepatan Pemanfaatan Energi Nuklir

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan proses percepatan pemanfaatan energi nuklir di Indonesia dengan target optimalisasi pada tahun 2032. 

Bahlil bilang, hal itu menjadi langkah penting bagi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan program Asta Cita, yaitu ketahanan energi.

“Menyangkut nuklir, ini adalah langkah terobosan yang harus kita ambil. Di DEN, hal ini telah dibahas secara serius. Targetnya, pada 2032, energi nuklir sudah bisa jalan,” kata Bahlil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin, 2 Desember 2024.

Baca juga: Gelar Forum Bersama Humas Pemerintah, Kementerian ESDM Ajak Masyarakat Mendukung Transisi Energi

Read also:  PERHAPI Ingatkan Risiko Pemodal Kuasai Tambang Prioritas untuk UMKM

Sebelumnya, dalam lawatan ke beberapa negara bulan November lalu, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menjadikan nuklir sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan kebutuhan energi nasional di masa mendatang.

Keseriusan pemanfaatan nuklir ini ditunjukkan pemerintah dengan penyelesaian penyusunan rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) tentang Komite Pelaksana Program Energi Nuklir (KP2EN).

“Pembentukan Komite Pelaksana Program Energi Nuklir telah kami susun dalam draft R-Perpres. Sosialisasi dan diskusi terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) juga telah dilakukan sebagai bagian dari transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) 2060,” ujar Bahlil.

Pemanfaatan nuklir, menurut Bahlil, tidak hanya bertujuan untuk memperluas bauran energi terbarukan, tetapi juga untuk menurunkan biaya pokok penyediaan listrik (BPP). Langkah ini dinilai mampu memberikan solusi atas tantangan energi di masa depan.

Read also:  Indonesia dan Republik Kongo Perkuat Kerja Sama Kayu Lestari, Gambut, dan Mangrove

“Terobosan ini bisa menekan nilai cost listrik sekaligus memperluas penggunaan energi baru-terbarukan. Sebagai tahap awal, kita akan memulai dalam skala kecil, mungkin sekitar 250-500 megawatt. Namun, ke depan, pengembangan akan dilakukan dalam skala yang lebih besar,” jelasnya.

Pemerintah Indonesia meyakini bahwa energi nuklir bisa menjadi solusi jangka panjang yang efisien dan ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia yang terus meningkat. 

Di tengah upaya global untuk menurunkan emisi karbon, pengembangan PLTN akan selaras dengan target pemerintah dalam mencapai bauran energi baru dan terbarukan sebesar 23 persen pada 2025 dan mendukung komitmen NZE pada 2060.

Read also:  Kelahiran Baru di Ujung Kulon dan Jejak Perburuan Sepuluh Badak Jawa

Baca juga: Kementerian ESDM Sebut Penggunaan BBM Rendah Sulfur Untuk Tekan Emisi Karbon Sektor Transportasi

Pemerintah, melalui DEN, juga akan terus melakukan pendampingan teknis dan sosialisasi terkait pembangunan PLTN, termasuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai keamanan dan manfaat teknologi nuklir. Langkah ini penting untuk memastikan penerimaan publik terhadap penggunaan nuklir sebagai salah satu sumber energi strategis.

Dengan rampungnya draft R-Perpres KP2EN, Indonesia kini berada pada jalur yang lebih terarah dalam pengembangan energi nuklir. Meski masih ada sejumlah tantangan, seperti teknologi dan pendanaan, Bahlil optimistis langkah ini akan memberikan kontribusi besar bagi sistem energi nasional yang lebih efisien dan berkelanjutan. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Menhut Tegaskan Tak Akan Terbitkan Izin Tambang di Habitat Badak Jawa Ujung Kulon, Raja Juli: Saya Berjanji

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon...

Emisi Fosil Terus Meningkat, CERAH Dorong Indonesia Dukung Target Elektrifikasi Global 35% pada 2035

Ecobiz.asia – Peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil memperkuat urgensi percepatan elektrifikasi di Indonesia. CERAH mendorong pemerintah mendukung target elektrifikasi global sebesar...

Koalisi Pemantau Independen Desak Kemenhut Buka Data Asal Kayu, Soroti Risiko Kayu Ilegal Masuk Industri

Ecobiz.asia – Koalisi Pemantau Independen yang terdiri atas 66 organisasi masyarakat sipil mendesak Kementerian Kehutanan membuka data asal dan peredaran kayu untuk memperkuat pengawasan...

SKK Migas: Indonesia’s Oil and Gas Future Remains Promising Amid Global Challenges

Ecobiz.asia -- Indonesia’s oil and gas industry continues to have promising prospects despite mounting global challenges, with the future of the upstream sector depending...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...