Ecobiz.asia – Kerja sama regional untuk melindungi dan mengelola ekosistem mangrove secara berkelanjutan diantara Negara-negara ASEAN sangat penting dan harus terus diperkuat. Pasalnya kawasan ini menyimpan sekitar 34 hingga 42 persen total hutan mangrove dunia.
Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan Indonesia, Dyah Murtiningsih mengatakan, ASEAN Mangrove Network (AMNET) yang didukung Pemerintah Jepang mendorong kolaborasi lintas negara dalam pelestarian mangrove yang berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“AMNET menjadi simbol kepemimpinan kawasan dalam pengelolaan mangrove yang tidak hanya penting secara ekologis, tetapi juga berdampak pada stabilitas sosial, ekonomi, dan diplomasi lingkungan,” ujar Dyah saat membuka lokakarya akhir proyek “Mangrove Ecosystem Management in ASEAN Region” di Surabaya, Selasa (25/6/2025).
Baca juga: Mungkinkah Aren Jadi Bahan Baku Bioetanol Nasional?
Dyah menjelaskan negara-negara anggota ASEAN membentuk jejaring kerja sama pengelolaan mangrove melalui AMNET sejak tahun 2014.
“Program ini telah mengembangkan berbagai inisiatif, termasuk inisiatif berbasis data praktik terbaik, strategi regional, hingga pemberdayaan masyarakat lokal,” imbuh Dyah.
Proyek Mangrove Ecosystem Management in ASEAN Region telah berlangsung sejak 2023 dan didanai oleh Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF).
Sejumlah capaian berhasil diraih, seperti penguatan sistem informasi terintegrasi, pengembangan situs percontohan di Indonesia, serta penyusunan 17 pedoman pengelolaan mangrove berkelanjutan yang dapat diterapkan di seluruh kawasan.
First Secretary Mission of Japan to ASEAN, Yosuke Kawamoto, menyampaikan bahwa Jepang berkomitmen mendukung kerja sama di bidang kehutanan dalam kerangka ASEAN-Japan Midori Cooperation Plan.
“Kami berharap pedoman yang telah disusun melalui proyek ini dapat digunakan untuk mendorong konservasi mangrove dan pertanian berkelanjutan, tidak hanya di ASEAN tetapi juga secara global,” ujarnya.
Baca juga: Kementerian Kehutanan Undang Keterlibatan Publik untuk Atasi Tantangan Rehabilitasi Mangrove
Kawamoto menambahkan bahwa pengalaman Jepang dalam pengelolaan mangrove, termasuk praktik budidaya ramah lingkungan seperti Silvofishery, telah dibagikan dalam proyek ini dan menjadi bagian dari pembelajaran bersama antara ASEAN dan Jepang.
Baik Indonesia maupun Jepang menekankan bahwa pelibatan masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan pengelolaan mangrove yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjadi solusi untuk mengurangi potensi konflik sosial atas sumber daya alam.
Lokakarya ini menandai berakhirnya proyek “Mangrove Ecosystem Management in ASEAN Region” tahap pertama, namun para peserta berharap kerja sama regional ini terus diperkuat untuk menjaga ekosistem mangrove yang krusial bagi ketahanan lingkungan dan ekonomi kawasan.
Hadir dalam kesempatan itu sejumlah pakar mangrove seperti Prof Cecep Kusmana dari IPB, Prof. Bambang Widigno (IPB), Prof Hadi S. Alikodra, Pakar mangrove Japan International Cooperation Agency (JICA) Noriaki Sakaguchi, PhD, perwakilan negara-negara ASEAN dan Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi. ****