Gakkum LHK Raih Dua Penghargaan dari PBB–Interpol, Tegakkan Hukum Lingkungan Kehutanan Lintas Batas

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum LHK) meraih dua penghargaan bergengsi pada ajang Asia Environmental Enforcement Recognition of Excellence (AEERE) 2024–2025.

Penghargaan ini diberikan atas kinerja Ditjen Gakkum LHK selama 2023–2024 dalam penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan hidup lintas batas (transboundary crime).

Penyerahan penghargaan dilaksanakan secara virtual dari kantor UNEP Asia Pasifik di Bangkok, Jumat (17/10/2025). Penghargaan diterima oleh Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK periode 2015–2025, yang saat ini menjabat sebagai Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

“Penghargaan dari badan-badan PBB dan INTERPOL ini penting sebagai pengakuan dan apresiasi internasional atas komitmen dan konsistensi Pemerintah Indonesia dalam melawan kejahatan lingkungan hidup, khususnya transboundary crime,” kata Rasio Ridho Sani dalam pernyataannya, Sabtu (18/10/2025).

Read also:  Kementerian Kehutanan Tegaskan Legalitas Kayu yang Diangkut di Sungai Kapuas

Dua penghargaan diraih Ditjen Gakkum LHK untuk kategori Collaboration dan Impact.

Kategori Collaboration diberikan atas komitmen dan konsistensi kerja kolaboratif dalam penanganan kasus pencemaran minyak oleh supertanker MT Arman 114 pada 2023–2024 bersama BAKAMLA, Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau, Kejaksaan Negeri Batam, dan Kantor Imigrasi Kota Batam.

Kolaborasi penegakan hukum atas kasus pencemaran minyak tersebut berhasil memproses hukum nakhoda MT Arman 114 dengan vonis pengadilan tujuh tahun penjara dan denda Rp5 miliar. Kapal beserta muatan minyak mentah sebanyak 166.975,63 metrik ton disita untuk negara, menjadikannya salah satu putusan terbesar dalam sejarah penegakan hukum lingkungan laut di Indonesia.

Sementara kategori Impact diberikan atas keberhasilan Satgas Operasi Taman Nasional Ujung Kulon, hasil kolaborasi antara Ditjen Gakkum LHK, Balai Taman Nasional Ujung Kulon, dan Polda Banten, dalam mengungkap jaringan besar perburuan dan perdagangan ilegal cula badak Jawa (Rhinoceros sondaicus).

Read also:  KLH Dorong Pengelolaan Sampah Naik, Pelanggaran Turun

Ajang AEERE 2024–2025 diselenggarakan oleh UN Environment Programme (UNEP) bersama INTERPOL, CITES, Basel Convention Secretariat, UNDP, UNODC, dan World Customs Organization (WCO), serta didukung mitra baru seperti World Bank Global Wildlife Programme, Ozone Secretariat, dan Secretariat of the Minamata Convention on Mercury.

Tahun ini menjadi edisi kesembilan AEERE dengan tema “Fighting Transboundary Crimes that Affect the Environment.” Ditjen Gakkum LHK telah beberapa kali menerima penghargaan Asian Environmental Award untuk berbagai kategori berbeda yaitu pada 2019 untuk Inovasi, Integritas, dan Kepemimpinan Gender; pada 2021 untuk Kolaborasi; dan pada 2022 untuk Kepemimpinan Gender.

Read also:  PGN Alokasikan CAPEX USD 353 Juta pada 2026 untuk Pengembangan Infrastruktur Gas

Rasio Ridho Sani menegaskan bahwa, penghargaan yang diterima merupakan penghargaan bersama untuk seluruh aparat penegak hukum dan mitra lembaga yang telah bekerja melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam Indonesia.

Dia menyampaikan apresiasi kepada BAKAMLA, Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau, Kejaksaan Negeri Kota Batam, dan Kantor Imigrasi Kota Batam, serta kepada Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon dan Polda Banten. Disampaikan juga apresiasi kepada Majelis Hakim PN Batam, PN Pandeglang, dan PN Palembang atas putusan maksimal.

“Ini bukti bahwa capaian dan kerja kolaboratif dalam penegakan hukum yang kita lakukan diakui dunia,” ujar Rasio Ridho Sani. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Kemenhut Kerahkan Manggala Agni Amankan Jalur Mudik Sumatera dari Karhutla

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengerahkan tim Manggala Agni untuk mengamankan jalur mudik di Pulau Sumatera dari potensi kebakaran hutan dan lahan menjelang Idul...

Tindak Lanjut COP30, KLH Susun Dua Peta Jalan Transisi Energi dan Hutan

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) tengah merumuskan dua konsep peta jalan nasional yang berkaitan dengan transisi energi dan pengendalian deforestasi...

Sudah Kantongi Izin Lingkungan dan Hutan, INPEX Tegaskan Komitmen Percepat Proyek Masela

Ecobiz.asia — INPEX Corporation menegaskan komitmennya untuk mempercepat pengembangan Proyek Abadi Masela setelah proyek gas raksasa tersebut mengantongi sejumlah perizinan kunci dari pemerintah Indonesia,...

RI–Jepang Teken Kerja Sama Mineral Kritis dan Pengembangan Energi Nuklir

Ecobiz.asia — Pemerintah Indonesia dan Jepang menandatangani nota kerja sama di bidang mineral kritis dan energi nuklir untuk memperkuat ketahanan energi serta mendukung pengembangan...

Bahlil: Jika Pasokan Minyak Tak Aman, RI Akan Perbesar Biodiesel dari CPO

Ecobiz.asia — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia siap meningkatkan pemanfaatan minyak sawit menjadi biodiesel jika pasokan minyak dunia tidak...

TOP STORIES

Danantara Inisiasi Hibah PLTS di Sumenep, Gantikan Genset Diesel

Ecobiz.asia — Danantara memfasilitasi kerja sama pemanfaatan dua unit pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, yang diproyeksikan memasok listrik bersih...

Kemenhut Kerahkan Manggala Agni Amankan Jalur Mudik Sumatera dari Karhutla

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengerahkan tim Manggala Agni untuk mengamankan jalur mudik di Pulau Sumatera dari potensi kebakaran hutan dan lahan menjelang Idul...

Indonesia Explores Carbon, Biodiversity Credits to Finance National Park Management

Ecobiz.asia — The government is exploring alternative financing schemes, including carbon trading and biodiversity credits, to support the management of national parks and reduce...

Pemerintah Jajaki Kredit Karbon dan Biodiversity Credit untuk Biayai Pengelolaan Taman Nasional

Ecobiz.asia — Pemerintah mulai menjajaki berbagai skema pendanaan alternatif untuk pengelolaan taman nasional, termasuk perdagangan karbon dan kredit keanekaragaman hayati (biodiversity credit), guna mengurangi...

Tindak Lanjut COP30, KLH Susun Dua Peta Jalan Transisi Energi dan Hutan

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) tengah merumuskan dua konsep peta jalan nasional yang berkaitan dengan transisi energi dan pengendalian deforestasi...