Ecobiz.asia – PT Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) bersama PT Inhutani I menyiapkan proyek konservasi sekitar 37.000 hektare hutan alam di Kalimantan Utara melalui penghentian pembalakan komersial mulai 1 Januari 2027. Proyek karbon Rangkong Basakian tersebut dirancang berlangsung selama 40 tahun dengan target penerbitan kredit karbon pertama pada Januari 2029.

Perwakilan Divisi Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero), Merdiani Aghnia Mokobombang, mengatakan penghentian pembalakan komersial akan menjadi dasar perubahan pengelolaan kawasan dari pemanfaatan kayu menjadi konservasi hutan jangka panjang.

“Jadi, mulai 1 Januari 2027, seluruh kegiatan pembalakan komersial di dalam area proyek akan dihentikan, dan hal ini akan memungkinkan kawasan hutan yang berharga ini dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan,” kata Merdiani pada sesi Carbon Connection for Climate Action di Paviliun Indonesia, COP31, Antalya, Türkiye, Selasa (10/11/2026).

Dalam skema tersebut, Inhutani berperan sebagai pemegang konsesi, sedangkan Pertamina NRE menjadi pengembang proyek sekaligus pemasar kredit karbon. Dengan mencegah pembalakan yang direncanakan, proyek ini menargetkan penghindaran emisi sekitar 272.000 ton setara karbon dioksida per tahun.

Merdiani menjelaskan, pendekatan proyek tidak hanya mencakup perbaikan pengelolaan hutan dan perlindungan habitat, tetapi juga pengembangan mata pencaharian masyarakat di sekitar kawasan.

Nama Rangkong Basakian menggabungkan nama burung rangkong yang hidup di kawasan tersebut dengan Gunung Basakian yang berada di dekat lokasi proyek. Sejumlah satwa yang disebut menghuni kawasan itu antara lain rangkong badak, macan dahan Sunda, beruang madu, dan owa.

“Kami percaya proyek ini seharusnya memberikan lebih dari sekadar pengurangan emisi,” ujarnya.

Karena itu, pengembang menargetkan sertifikasi tingkat Gold dalam Climate, Community & Biodiversity Standards (CCB), standar yang menilai manfaat proyek bagi iklim, masyarakat, dan keanekaragaman hayati. Sasaran proyek mencakup dukungan adaptasi perubahan iklim, manfaat bagi masyarakat, serta konservasi keanekaragaman hayati.

Penghentian pembalakan komersial tidak berarti menutup seluruh aktivitas masyarakat di kawasan tersebut. Merdiani mengatakan kegiatan tradisional yang berkelanjutan, seperti menangkap ikan, bertani, dan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, tetap dapat dilakukan.

Proyek juga direncanakan membuka peluang ekonomi melalui agroforestri, penciptaan lapangan kerja lokal, dan pelatihan. Perempuan dan kelompok muda akan dilibatkan dalam pengembangan kegiatan tersebut.

Dari sisi pasar, Pertamina NRE membuka peluang perjanjian pembelian pengurangan emisi atau Emission Reduction Purchase Agreement (ERPA) bagi calon pembeli kredit karbon proyek Rangkong Basakian. Merdiani menyebut estimasi penawaran kredit karbon mencapai 1,78 juta ton untuk periode 10 tahun.

Kerja sama pembelian tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan proyek mulai 2027, sedangkan penerbitan kredit karbon pertama ditargetkan pada Januari 2029. Unit karbon terverifikasi atau Verified Carbon Units (VCU) yang dihasilkan direncanakan dicatat dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) untuk mencegah penghitungan ganda dan memungkinkan pemerintah memantau penerbitan unit karbon.

Pertamina NRE juga membuka peluang kerja sama untuk memperluas model konservasi tersebut ke konsesi lain di Indonesia. Pengembangan selanjutnya diarahkan untuk memadukan standar karbon, perlindungan keanekaragaman hayati, keterlibatan masyarakat, dan pembagian manfaat antarmitra.

Proyek Rangkong Basakian menjadi salah satu kerja sama komersial yang diperkenalkan dalam Carbon Connection for Climate Action atau Carbonnex di COP31. Forum yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) tersebut mempertemukan pengembang proyek karbon Indonesia dengan pembeli, investor, lembaga keuangan, korporasi, dan mitra pembangunan internasional.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat mengatakan pertemuan tersebut perlu menghasilkan langkah kerja yang jelas, investasi untuk pengurangan emisi, serta manfaat bagi masyarakat.

“Kredibilitas pasar karbon bertumpu pada kredibilitas mitigasi yang mendasarinya. Kita harus jelas mengenai apa yang dihasilkan, bagaimana hasil itu diverifikasi, dan bagaimana hasil itu diperhitungkan,” kata Jumhur saat membuka Carbonnex, Selasa (10/11/2026).

Menurut Jumhur, pemerintah menyiapkan peta jalan perdagangan karbon nasional untuk menjaga pencapaian kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC), sekaligus mengidentifikasi proyek dan unit karbon yang memenuhi syarat untuk memperoleh otorisasi.

Melalui Indonesia Climate and Carbon Partnership (ICCP), pemerintah juga menghubungkan pengembang proyek dengan mitra pembangunan internasional untuk mendukung kebutuhan kebijakan, kelembagaan, pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV), infrastruktur digital, integritas karbon, kesiapan proyek, serta investasi.

“Pendekatannya harus praktis, identifikasi kebutuhan, tetapkan apa yang dapat disumbangkan setiap mitra, dan sepakati langkah berikutnya,” ujar Jumhur. ***