Ecobiz.asia – Indonesia menawarkan pengembangan proyek karbon kehutanan kepada Jepang melalui mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM), seiring penerapan wajib sistem perdagangan emisi Jepang atau Green Transformation Emissions Trading System (GX-ETS) pada 2026. Jepang menargetkan pengadaan sekitar 100 juta ton CO₂ pada 2030, yang membuka peluang bagi proyek karbon berbasis alam Indonesia.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyampaikan peluang tersebut dalam pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang Hiroshi Ono di Paviliun Indonesia, Antalya, Türkiye, Senin (9/11/2026), di sela konferensi perubahan iklim COP31 UNFCCC.
Rohmat mengatakan Indonesia berupaya memanfaatkan Pasal 6 Perjanjian Paris dan mekanisme JCM untuk membangun kemitraan yang menghubungkan proyek karbon kehutanan dengan pertumbuhan ekonomi, terutama di tingkat masyarakat.
“Kita berupaya membangun kemitraan yang menghubungkan proyek karbon kehutanan berintegritas tinggi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, khususnya di tingkat masyarakat,” kata Rohmat.
Kementerian Kehutanan melihat peluang untuk mengembangkan dan memasok kredit karbon pengimbang berintegritas tinggi dari proyek berbasis alam Indonesia guna memenuhi kebutuhan pasar Jepang. Salah satu potensi yang ditawarkan adalah proyek penyerapan karbon melalui pemulihan 12 juta hektare lahan terdegradasi.
Selain proyek penyerapan karbon, Indonesia menyiapkan empat agenda utama pengembangan karbon kehutanan. Agenda tersebut mencakup perlindungan 50 juta hektare hutan melalui proyek penghindaran emisi (carbon avoidance), pengembangan proyek karbon perhutanan sosial seluas 8,3 juta hektare, serta pengembangan hutan adat seluas 1,4 juta hektare.
Menurut Rohmat, komitmen tersebut perlu diterjemahkan menjadi proyek konkret dengan metodologi yang kuat, perlindungan lingkungan dan sosial, serta partisipasi masyarakat.
Indonesia juga mendorong ekosistem gambut dan mangrove menjadi bagian utama kerja sama JCM. Kedua ekosistem tersebut termasuk dalam portofolio proyek karbon yang sedang disiapkan pemerintah.
“Proyek gambut dan mangrove harus menjadi salah satu ciri utama kerja sama kehutanan Indonesia melalui JCM sekaligus menjadi kontribusi khas bagi aksi iklim global yang berintegritas tinggi,” ujar Rohmat.
Ia menambahkan, nilai proyek karbon berbasis alam tidak hanya ditentukan oleh jumlah karbon yang diserap atau dihindari. Perlindungan keanekaragaman hayati, ketahanan ekosistem, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga harus menjadi bagian dari manfaat proyek. ***
