Ecobiz.asia — Indonesia mendorong penguatan aksi nasional dan kerja sama internasional untuk menghentikan dan membalikkan deforestasi serta degradasi hutan pada 2030. Pemerintah menilai upaya tersebut membutuhkan penguatan kebijakan nasional, pendanaan yang lebih mudah diakses, serta dukungan teknologi dan peningkatan kapasitas.
Pandangan tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim Haruni Krisnawati dalam peluncuran COP30 Presidency Roadmap on Enhancing Efforts towards Halting and Reversing Deforestation and Forest Degradation by 2030 di rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Senin (9/11/2026).
Indonesia menyambut peluncuran peta jalan tersebut dan mengapresiasi kepemimpinan Brasil dalam mempertemukan negara-negara serta mitra internasional untuk memperkuat perlindungan hutan. Namun, pemerintah menekankan keberhasilan peta jalan harus diukur dari kemampuannya membantu negara memperkuat kebijakan nasional dan mengatasi kendala implementasi di lapangan.
Dalam forum tersebut, Indonesia menyampaikan tiga prioritas berdasarkan pengalaman pengelolaan hutan tropis. Pertama, perlindungan hutan dan pemulihan ekosistem terdegradasi melalui agenda Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Melalui agenda tersebut, pemerintah berupaya menekan deforestasi dan degradasi hutan, memulihkan hutan dan lahan gambut terdegradasi, meningkatkan pengelolaan hutan berkelanjutan, serta menambah cadangan karbon hutan. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan juga menjadi prioritas melalui penguatan sistem peringatan dini, pencegahan berbasis masyarakat, dan respons cepat, terutama di wilayah rawan kebakaran dan ekosistem gambut.
Prioritas kedua adalah memperkuat kelayakan ekonomi pengelolaan hutan berkelanjutan. Indonesia mengembangkan skema Multi Usaha Kehutanan yang memperluas kegiatan usaha di kawasan hutan, tidak hanya melalui produksi kayu, tetapi juga hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, dan usaha kehutanan berkelanjutan lainnya.
Pemerintah juga mengembangkan pembiayaan konservasi melalui mekanisme Badan Layanan Umum (BLU) di sejumlah taman nasional. Skema ini diharapkan memberikan fleksibilitas pengelolaan penerimaan untuk mendukung konservasi dan pengelolaan kawasan.
Adapun prioritas ketiga adalah memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui program Perhutanan Sosial. Indonesia telah memberikan akses kelola masyarakat terhadap kawasan hutan seluas lebih dari 8,3 juta hektare, dengan penerima manfaat sekitar 1,4 juta kepala keluarga.
Pemerintah kini mendorong peningkatan manfaat ekonomi dari akses tersebut melalui pendampingan teknis, pembiayaan, pengembangan usaha masyarakat, dan perluasan akses pasar.
Selain penguatan aksi di dalam negeri, Indonesia meminta dukungan internasional berupa pendanaan yang lebih dapat diprediksi dan mudah diakses. Salah satunya melalui mekanisme pembayaran berbasis hasil (results-based payments) REDD+ dan instrumen pembiayaan inovatif lainnya.
Dukungan alih teknologi dan peningkatan kapasitas juga diperlukan, terutama untuk pencegahan kebakaran hutan, restorasi ekosistem, pemantauan hutan, serta pelaporan yang transparan. Kemitraan internasional diharapkan membuka akses pasar bagi produk kehutanan berkelanjutan, usaha berbasis masyarakat, dan investasi swasta yang bertanggung jawab.
Indonesia juga menyoroti perlunya koordinasi lintas sektor karena tekanan terhadap hutan tidak hanya berasal dari kegiatan kehutanan. Kebijakan penggunaan lahan, aktivitas ekonomi, dan rantai pasok komoditas turut memengaruhi kondisi hutan.
Dalam kerja sama internasional, pemerintah menekankan pentingnya kepemilikan dan kepemimpinan nasional (country-driven), penghormatan terhadap kondisi masing-masing negara, serta pembagian manfaat yang adil bagi masyarakat lokal.
Indonesia menilai peta jalan tersebut perlu memperkuat strategi dan komitmen nasional yang telah berjalan, sekaligus menghubungkan prioritas negara dengan kemitraan internasional dan sumber pendanaan untuk menghasilkan capaian yang terukur.
Peluncuran peta jalan merupakan bagian dari tindak lanjut hasil Global Stocktake pertama Perjanjian Paris, khususnya target global untuk menghentikan dan membalikkan deforestasi serta degradasi hutan pada 2030.
Acara tersebut dihadiri Presiden COP30 André Corrêa do Lago, Sekretaris Eksekutif UNFCCC Simon Stiell, dan CEO COP30 Ana Toni. Perwakilan organisasi internasional seperti UNEP, FAO, dan UNDP, serta negara-negara berhutan tropis, mitra pembangunan, masyarakat adat, dan organisasi masyarakat sipil juga terlibat dalam forum tersebut. ***
