Ecobiz.asia — PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menargetkan uji coba co-firing amonia hingga 3% di PLTU Labuan pada 2027 sebagai tahap awal pemanfaatan amonia sebagai bahan bakar rendah karbon untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Uji coba tersebut akan menjadi dasar untuk menguji kesiapan teknis, keekonomian, serta rantai pasok amonia sebelum penerapannya dikembangkan ke skala lebih besar.
Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir pada diskusi yang berlangsung saat Electricity Connect 2026 mengatakan PLN EPI saat ini masih melakukan kajian, termasuk dari sisi pasokan dan teknologi.
“Untuk amonia, kami sedang melakukan kajian, termasuk dari sisi pasokan dan teknologi. Kita perlu mulai dari pilot project untuk melihat aspek teknis sekaligus keekonomiannya,” ujar Hokkop, dikutip Minggu (4/10/2026).
Pengembangan tersebut menjadi bagian dari roadmap hidrogen dan amonia PLN EPI periode 2026–2030. Pada 2026, perusahaan melakukan studi pasokan amonia, dengan Pupuk Kujang Cikampek sebagai salah satu sumber yang dikaji.
Tahap berikutnya adalah uji coba co-firing maksimal 3% di PLTU Labuan pada 2027. Hasil uji coba akan digunakan untuk evaluasi teknis dan studi keekonomian pada 2028.
Pada 2029, PLN EPI menargetkan pengembangan integrasi rantai pasok amonia. Selanjutnya, pada 2030 dilakukan studi kelayakan penerapan co-firing sekitar 3%–5% atau lebih.
Hokkop mengatakan pengembangan co-firing amonia perlu dilakukan bertahap karena tantangannya berbeda dengan bahan bakar pembangkit konvensional. Selain kemampuan pembangkit menerima campuran amonia, harga dan ketersediaan pasokan menjadi faktor penting.
“Untuk saat ini, harganya masih menjadi tantangan. Karena itu, kita perlu melakukan pilot terlebih dahulu, belajar dari sana, kemudian melihat bagaimana teknologi dan keekonomiannya berkembang,” katanya.
Ketersediaan pasokan juga menjadi perhatian karena amonia saat ini memiliki kebutuhan besar di sektor industri, terutama pupuk. Pemanfaatan amonia untuk pembangkit perlu memperhitungkan keseimbangan pasokan antarsektor serta kesiapan infrastruktur dan logistik.
“Kalau kita berbicara dengan produsen amonia di Indonesia, ada persoalan kebutuhan untuk pembangkit dan kebutuhan industri. Jadi harus dilihat bagaimana prioritas pemanfaatannya,” ujar Hokkop.
PLN EPI juga mengkaji perkembangan harga amonia, opsi produksi dan pengadaan, serta kepastian volume, infrastruktur, dan kontinuitas pasokan sebelum penerapan ditingkatkan.
Dalam forum tersebut, potensi co-firing dengan porsi lebih tinggi juga dibahas untuk konfigurasi pembangkit tertentu. Salah satunya PLTU Jawa 9 dan 10 berkapasitas 2 x 1.000 MW yang berdasarkan kajian disebut berpotensi menerapkan co-firing amonia hingga 60% dengan modifikasi tertentu.
Namun, angka 60% tersebut merupakan potensi teknis pada konfigurasi pembangkit tertentu dan bukan target implementasi PLN EPI untuk seluruh PLTU. PLN EPI tetap memulai penerapan dari uji coba hingga 3% untuk memperoleh data teknis dan keekonomian.
Pengembangan amonia menjadi bagian dari agenda dekarbonisasi PLN Group menuju Net Zero Emissions 2060, bersama berbagai opsi lain seperti biomass co-firing, peningkatan efisiensi pembangkit, hidrogen, dan amonia.
“Untuk Indonesia, pembangkit yang ada sudah berjalan. Tidak mungkin semuanya langsung diganti dengan energi terbarukan. Jadi, transisi harus dilakukan secara bertahap,” kata Hokkop. ***
