KLH Siapkan Standar Pengelolaan E-Waste, Sektor Informal Jadi Tantangan

MORE ARTICLES


Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyiapkan standar baku pengelolaan limbah elektronik (e-waste) dari hulu hingga hilir, menyusul meningkatnya penggunaan perangkat elektronik dan masih dominannya pengelolaan oleh sektor informal.

Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup (PSILH) KLH/BPLH Upik Siti Asliah mengatakan standar tersebut diperlukan untuk menutup celah dalam tata kelola e-waste, terutama terkait pemilahan, pengkategorian, pengangkutan, hingga pengolahan limbah elektronik.

“Pengelolaan e-waste harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Namun dalam implementasinya ternyata masih banyak gap yang memerlukan kepastian kebijakan, sehingga PSILH saat ini sedang menyusun standar pengelolaan e-waste untuk menjadi rujukan,” kata Upik dikutip Minggu (27/9/2026).

Read also:  Reklamasi Tambang Jadi Ujian ESG, ESDM Minta Hasilnya Bisa Diukur

Penggodokan standar pengelolaan e-waste dibahasa pada forum Standardisasi Pengelolaan Sampah Elektronik di Bekasi, Jawa Barat.

Standar tersebut akan mencakup limbah dari perangkat yang menggunakan sumber daya listrik dan/atau baterai, baik berukuran kecil maupun perangkat berukuran besar (bulky). Fokus awal mencakup e-waste yang berasal dari rumah tangga dan perkantoran.

Tantangan terbesar saat ini berada pada rantai pengelolaan di masyarakat yang masih banyak bergantung pada pengepul dan pelapak. Pembongkaran perangkat elektronik secara manual tanpa standar operasional prosedur (SOP) yang memadai berisiko menimbulkan pencemaran, terutama ketika prosesnya melibatkan bahan kimia berbahaya.

Read also:  Kemenhut Bongkar 'Pencucian' Kayu Merbau Ilegal, 23 Kontainer Senilai Rp20,9 Miliar Diamankan

Persoalan juga muncul dalam pengelolaan perangkat elektronik bekas milik pemerintah, khususnya Barang Milik Negara (BMN). Alur pemusnahan barang elektronik tersebut dinilai perlu diintegrasikan dengan aspek perlindungan lingkungan.

Karena itu, KLH/BPLH akan memperkuat koordinasi dengan Direktorat Lelang dan Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk memasukkan aspek lingkungan dalam proses pemindahtanganan BMN.

Di tingkat daerah, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta telah mengembangkan mekanisme pengumpulan e-waste melalui drop box di sejumlah fasilitas umum serta layanan penjemputan langsung. Praktik tersebut menjadi salah satu masukan dalam penyusunan standar nasional.

Read also:  Strategi Komunikasi Berkelanjutan Semakin Dibutuhkan, CSCP Hadir Jembatani Sains, Kebijakan, dan Masyarakat

Upik mengatakan forum lintas sektor tersebut diperlukan untuk memastikan standar yang disusun tidak berhenti sebagai ketentuan teknis, tetapi dapat diterapkan oleh pemerintah, swasta, dan penyedia layanan publik.

“Melalui forum ini, masukan yang didapatkan dari seluruh pemangku kepentingan termasuk best practice yang sudah dilakukan dapat menyempurnakan standar yang disusun. Harapan kami, agar standar pengelolaan e-waste ini juga dapat menjadi pedoman yang implementatif dan efektif untuk diterapkan secara menyeluruh oleh semua pemangku kepentingan,” pungkas Upik. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Menhut Tegaskan Tak Akan Terbitkan Izin Tambang di Habitat Badak Jawa Ujung Kulon, Raja Juli: Saya Berjanji

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon...

Emisi Fosil Terus Meningkat, CERAH Dorong Indonesia Dukung Target Elektrifikasi Global 35% pada 2035

Ecobiz.asia – Peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil memperkuat urgensi percepatan elektrifikasi di Indonesia. CERAH mendorong pemerintah mendukung target elektrifikasi global sebesar...

Koalisi Pemantau Independen Desak Kemenhut Buka Data Asal Kayu, Soroti Risiko Kayu Ilegal Masuk Industri

Ecobiz.asia – Koalisi Pemantau Independen yang terdiri atas 66 organisasi masyarakat sipil mendesak Kementerian Kehutanan membuka data asal dan peredaran kayu untuk memperkuat pengawasan...

SKK Migas: Indonesia’s Oil and Gas Future Remains Promising Amid Global Challenges

Ecobiz.asia -- Indonesia’s oil and gas industry continues to have promising prospects despite mounting global challenges, with the future of the upstream sector depending...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...