WWF Indonesia dan DIPI Dorong Transformasi Ritel untuk Perkuat Pangan Sehat dan Berkelanjutan

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Transformasi sistem pangan di Indonesia perlu didorong dari hulu hingga hilir dengan melibatkan peritel sebagai penghubung utama antara produsen dan konsumen. Penguatan peran ritel dinilai dapat memperluas akses masyarakat terhadap pangan sehat dan berkelanjutan sekaligus membuka ruang lebih besar bagi produk pangan lokal.

Direktur Eksekutif Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) Prof. Jatna Supriatna mengatakan lembaganya telah melakukan berbagai kajian mengenai dampak sistem pangan yang tidak berkelanjutan di Indonesia. DIPI, kata dia, berupaya mengintegrasikan persoalan pangan dari hulu hingga hilir.

“DIPI berupaya untuk mengintegrasikan masalah pangan dari hulu ke hilir untuk mendorong pangan yang berkelanjutan,” kata Jatna dalam pemaparan hasil riset di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Read also:  Kemenhut Siapkan Biodiversity Credits untuk Pembiayaan Konservasi, Seperti Apa?

Business Engagement and Development Specialist WWF Indonesia Samuel Pablo Pareira mengatakan transformasi pangan tidak hanya berkaitan dengan penerapan pola hidup sehat, tetapi juga menjadi peluang untuk memperkuat keberadaan pangan lokal di sektor ritel.

Menurut Samuel, perubahan tersebut dapat dimulai dari segmen konsumen menengah ke atas sebelum diperluas ke kelompok masyarakat yang lebih luas. Dukungan regulasi pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, juga diperlukan untuk membangun ekosistem ritel yang mendukung pangan sehat dan berkelanjutan.

“Secara konkret, terdapat dua bentuk intervensi yang dapat diperkuat, yaitu regulasi dan kampanye publik,” ujar Samuel.

Hal tersebut menjadi bagian dari temuan studi “Retail Mapping Study: Identifying Gaps in Indonesian Retailers Based on WWF Planet-Based Diet Retailer Methodology” yang dilakukan WWF Indonesia bersama DIPI. Riset tersebut memetakan kondisi pasar, hambatan, serta peluang untuk mengintegrasikan konsep pola makan sehat, berkelanjutan, dan Planet-Based Diet ke dalam sektor ritel Indonesia.

Read also:  Data Karhutla Terbaru, Kemenhut Ungkap Hotspot High Confidence Turun

Nia Sarinastiti, Research Advisor PuruPiru, lembaga yang melakukan riset tersebut mengatakan peritel memiliki posisi strategis karena menjadi penghubung antara produsen dan konsumen melalui penyediaan produk, penetapan harga, promosi, informasi kepada konsumen, serta strategi pemasaran.

“Namun, terdapat dilema dalam menerapkan keberlanjutan di sektor ritel. Hal ini karena peritel berada di antara tuntutan hilir dan kesiapan ekosistem hulu,” kata Nia.

Studi tersebut menemukan sejumlah peluang untuk mempercepat transformasi ritel. Di antaranya melalui penguatan regulasi dan insentif, peningkatan ketersediaan produk lokal dan produk bersertifikasi berkelanjutan, serta komunikasi kepada konsumen mengenai pola makan sehat dan berkelanjutan.

Read also:  B50 Sudah Mengalir di 94% SPBU, Pemerintah Kejar Deadline Transisi 1 Oktober

Penelitian dilakukan melalui analisis basis data Scopus periode 2016–2026, pemantauan 156 artikel media daring pada April 2025–Maret 2026, wawancara dengan enam peritel utama, serta diskusi kelompok terarah dengan empat peritel di Bandung.

Transformasi juga dinilai membutuhkan kolaborasi produsen atau petani, media dan platform, akademisi, peritel, serta pemerintah. Kolaborasi dapat dilakukan melalui penyusunan kampanye bersama dan penerjemahan konsep healthy and sustainable diets ke dalam istilah yang lebih mudah dipahami masyarakat. *** Jadita Banjar Nahor

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Pantauan Karhutla Kemenhut: Hotspot Kalteng dan Kalbar Turun Tajam, Sumsel Malah Naik

Ecobiz.asia — Jumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) secara nasional turun 400 titik menjadi 1.037 titik hingga Selasa (15/9/2026) malam....

B50 Sudah Mengalir di 94% SPBU, Pemerintah Kejar Deadline Transisi 1 Oktober

Ecobiz.asia — Implementasi biodiesel 50% atau B50 telah menjangkau 6.050 dari 6.412 SPBU di seluruh Indonesia atau sekitar 94%. Pemerintah kini mengejar penyelesaian transisi...

KKP Tetapkan 683.826,89 Ha Perairan di Maluku Tengah Jadi Kawasan Konservasi, Habitat Penting Hiu Martil

Ecobiz.asia — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan perairan Pulau Teon, Nila, dan Serua (TNS), Maluku Tengah, Maluku, seluas 683.826,89 hektare sebagai Kawasan Konservasi...

Kemenhut Blak-blakan Penegakan Hukum Karhutla, 31 Kasus Libatkan Perorangan hingga Korporasi

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengungkap penanganan 31 kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di 10 provinsi dengan total areal terdampak mencapai 3.625 hektare....

Kemenhut Siapkan Biodiversity Credits untuk Pembiayaan Konservasi, Seperti Apa?

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyiapkan biodiversity credits sebagai salah satu instrumen pembiayaan inovatif untuk mendukung konservasi dan pengelolaan taman nasional. Instrumen tersebut akan dibangun...

TOP STORIES

Pantauan Karhutla Kemenhut: Hotspot Kalteng dan Kalbar Turun Tajam, Sumsel Malah Naik

Ecobiz.asia — Jumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) secara nasional turun 400 titik menjadi 1.037 titik hingga Selasa (15/9/2026) malam....

B50 Sudah Mengalir di 94% SPBU, Pemerintah Kejar Deadline Transisi 1 Oktober

Ecobiz.asia — Implementasi biodiesel 50% atau B50 telah menjangkau 6.050 dari 6.412 SPBU di seluruh Indonesia atau sekitar 94%. Pemerintah kini mengejar penyelesaian transisi...

Trans Mall Group Resmikan PLTS Atap Terluas di Indonesia, Kolaborasi dengan Xurya

Ecobiz.asia — Trans Mall Group meresmikan instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di 16 lokasi yang tersebar di 14 kota dan 11 provinsi...

KKP Tetapkan 683.826,89 Ha Perairan di Maluku Tengah Jadi Kawasan Konservasi, Habitat Penting Hiu Martil

Ecobiz.asia — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan perairan Pulau Teon, Nila, dan Serua (TNS), Maluku Tengah, Maluku, seluas 683.826,89 hektare sebagai Kawasan Konservasi...

Indonesia Moves Biodiversity Credits Toward National Park Conservation Finance

Ecobiz.asia — Indonesia is moving to develop biodiversity credits as a potential financing mechanism for national park conservation, with the Ministry of Forestry now...