Koperasi Tidak Membangun Desa, Village Governance Menentukan: Pembelajaran dari China dan Thailand bagi Implementasi KDMP

Oleh: Diah Suradiredja

Ecobiz.asia – Indonesia sedang memasuki babak baru pembangunan perdesaan. Melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah menargetkan terbentuknya kelembagaan ekonomi desa yang mampu memperkuat ketahanan pangan, memperpendek rantai distribusi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional, bukan lagi sekadar objek pembangunan.

Langkah tersebut patut diapresiasi. Selama satu dekade terakhir, pemerintah juga telah mengalokasikan Dana Desa dalam jumlah yang sangat besar, memperkuat kewenangan desa melalui Undang-Undang Desa, serta mendorong berbagai instrumen pembangunan seperti Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), digitalisasi desa, penguatan pelayanan publik, hingga pemberdayaan masyarakat. Kini, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi simpul baru yang mampu mengintegrasikan berbagai potensi ekonomi desa ke dalam sistem produksi dan distribusi nasional.

Namun demikian, pengalaman pembangunan desa di berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak pernah ditentukan semata-mata oleh keberadaan sebuah institusi ekonomi. Desa yang berhasil bukanlah desa yang memiliki koperasi paling banyak, dana terbesar, atau infrastruktur paling lengkap. Desa yang berhasil adalah desa yang memiliki tata kelola (village governance) yang mampu membangun kepercayaan, mengelola kolaborasi, serta menyinergikan berbagai aktor pembangunan di tingkat lokal.

Di sinilah letak tantangan utama Indonesia. Berbagai program pembangunan desa sering kali berfokus pada pembentukan organisasi baru, penyaluran anggaran, maupun pembangunan infrastruktur fisik. Sementara itu, perhatian terhadap kualitas tata kelola, bagaimana keputusan diambil, bagaimana masyarakat dilibatkan, bagaimana konflik diselesaikan, bagaimana akuntabilitas dibangun, serta bagaimana berbagai kelembagaan desa bekerja secara sinergis, sering kali belum memperoleh perhatian yang sama besarnya.

Padahal, pembangunan desa pada hakikatnya bukan hanya persoalan membangun institusi, melainkan membangun ekosistem kelembagaan. Pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, koperasi, BUM Desa, kelompok tani, kelompok perempuan, kelompok pemuda, lembaga adat, pelaku usaha lokal, lembaga keuangan, hingga masyarakat sipil bukanlah institusi yang berdiri sendiri-sendiri. Seluruhnya merupakan bagian dari sistem tata kelola desa yang saling bergantung satu sama lain. Ketika hubungan antaraktor tersebut berjalan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, maka berbagai program pembangunan akan saling memperkuat. Sebaliknya, apabila hubungan tersebut lemah, maka institusi yang dibangun berisiko berjalan sendiri-sendiri, saling tumpang tindih, bahkan menjadi sumber konflik baru.

Pengalaman internasional memberikan pelajaran yang sangat berharga. Provinsi Yunnan di Tiongkok dan berbagai wilayah di Thailand menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak dimulai dari pembentukan koperasi semata. Yang dibangun terlebih dahulu adalah sistem tata kelola desa yang mampu menghubungkan pemerintah lokal, organisasi masyarakat, kelembagaan ekonomi, kepemimpinan desa, serta partisipasi warga ke dalam satu ekosistem pembangunan yang terintegrasi. Dalam konteks tersebut, koperasi bukan menjadi tujuan akhir pembangunan desa, melainkan salah satu instrumen untuk memperkuat tata kelola ekonomi lokal.

Tulisan ini berangkat dari catatan perjalanan dan dan pembelajaran, yang memperlihatkan bahwa masa depan KDMP  sangat ditentukan oleh kualitas Tata Kelola Desanya. Oleh karena itu, pembelajaran dari Yunnan dan Thailand menjadi relevan bukan untuk ditiru secara mekanis, melainkan untuk memahami prinsip-prinsip kelembagaan yang membuat pembangunan desa mampu bertahan, beradaptasi, dan menghasilkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Desa Hongtang, Yunnan, mengapa menjadi menarik?

Sebelum membahas pelajaran mengenai Village Governance, penting untuk memahami konteks Desa Hongtang. Desa ini terletak di Fengshan Town, Fengqing County, Lincang City, Provinsi Yunnan, wilayah barat daya Tiongkok yang berbatasan dengan Myanmar. Secara geografis, Hongtang merupakan desa pegunungan dengan luas sekitar 20 km², terdiri atas 4 desa alami (natural villages) dan 17 kelompok warga (villager groups/xiaozu). Pada tahun 2020 desa ini dihuni sekitar 2.649 jiwa atau 662 rumah tangga. 

Karakteristik demografis Hongtang juga mencerminkan tantangan yang banyak dihadapi desa-desa berkembang. Sebagian besar penduduk usia produktif bekerja di kota-kota sekitar sehingga struktur penduduk didominasi oleh lansia, perempuan, dan anak-anak. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan tenaga kerja produktif sekaligus melemahkan dinamika sosial dan ekonomi desa. 

Secara ekonomi, masyarakat Hongtang menggantungkan hidup pada budidaya teh (Dianhong Tea) dan walnut, dua komoditas utama Kabupaten Fengqing yang dikenal sebagai salah satu sentra teh merah (black tea) terkenal di Tiongkok. Pada tahun 2020 total pendapatan ekonomi desa tercatat sekitar CNY 4,23 juta, sementara pendapatan disposabel per kapita masyarakat masih relatif rendah sehingga desa ini menjadi salah satu lokasi prioritas dalam implementasi kebijakan Rural Revitalization pasca keberhasilan program pengentasan kemiskinan nasional. 

Berbeda dengan banyak contoh pembangunan desa yang bertumpu pada kawasan wisata atau kawasan konservasi, Hongtang bukanlah desa yang berada di dalam taman nasional ataupun kawasan lindung. Nilai penting Hongtang justru terletak pada kemampuannya mentransformasikan desa pegunungan biasa menjadi laboratorium inovasi tata kelola desa melalui pendekatan partisipatif. Karena itu, Hongtang menjadi contoh yang sangat relevan bagi negara-negara berkembang yang ingin memperkuat pembangunan desa berbasis kelembagaan dan partisipasi masyarakat.

Mengapa Hongtang Dipilih sebagai Lokasi Percontohan?

Dalam perjalanan saya dan tinggal di Desa Hongtang selama dua bulan, saya mencatat desa ini  mewakili berbagai persoalan klasik desa-desa di Tiongkok bagian barat, yaitu kemiskinan, rendahnya kualitas permukiman, lemahnya kegiatan kolektif masyarakat, dan terbatasnya kapasitas kelembagaan desa. Desa ini telah berhasil keluar dari status kemiskinan pada tahun 2019, namun keberhasilan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh terbentuknya modal sosial (social capital) yang kuat. Kegiatan bersama masyarakat masih terbatas, ruang publik belum berkembang, dan hubungan antarwarga masih relatif lemah. 

Berangkat dari kondisi tersebut, Sun Yat-sen University, melalui China Regional Coordinated Development and Rural Construction Institute, bersama pemerintah daerah menyusun program Beautiful Hongtang Rural Planning. Yang menarik, fokus utama program ini bukan membangun gedung atau infrastruktur besar, melainkan memperkuat partisipasi masyarakat, membangun kepercayaan, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan desa. Para perencana menggunakan pendekatan yang mereka sebut IMEE (Intervene Motivate Enable Empower), yaitu intervensi yang secara bertahap membangkitkan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, memperkuat kemampuan mereka, dan pada akhirnya mendorong masyarakat mengambil kepemimpinan dalam pembangunan desanya sendiri.

Peran Partai Komunis Tiongkok dalam Village Governance

Salah satu karakteristik yang membedakan sistem Village Governance di Tiongkok dengan banyak negara lain adalah keberadaan Village Party Branch (VPB) atau Cabang Partai Komunis Tiongkok (Communist Party of China/CPC) di setiap desa. Dalam konteks Desa Hongtang, keberadaan organisasi partai bukan sekadar simbol politik, tetapi merupakan bagian dari arsitektur kelembagaan yang mendukung implementasi pembangunan desa.

Struktur tata kelola desa menunjukkan bahwa VPB bekerja berdampingan dengan Village Committee (VC),sebagai dua institusi yang memiliki fungsi berbeda tetapi saling melengkapi. VC  bertanggung jawab terhadap administrasi pemerintahan desa, pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan, serta memfasilitasi partisipasi warga. Sementara itu, VPB berperan memberikan arah kepemimpinan politik, menjaga konsistensi pelaksanaan kebijakan nasional, mengoordinasikan berbagai aktor pembangunan, serta memobilisasi partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan desa.

Dalam praktiknya, hubungan kedua institusi tersebut bersifat komplementer. VC mengelola aspek operasional pemerintahan desa, sedangkan VPB memastikan bahwa agenda pembangunan desa tetap selaras dengan kebijakan nasional seperti Targeted Poverty Alleviation dan Rural Revitalization Strategy. Dengan demikian, kepemimpinan politik tidak menggantikan fungsi pemerintahan desa, tetapi memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat desa.

Pengalaman Hongtang juga menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh keberadaan VPB. Berbagai penelitian menekankan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil interaksi antara beberapa institusi yang bekerja secara terpadu, yaitu pemerintah kabupaten (County Government), pemerintah kecamatan (Township Government), VPB, VC, organisasi masyarakat, kelompok perempuan, kelompok tani, koperasi, serta perguruan tinggi yang berperan sebagai fasilitator dalam proses participatory planning. Setiap aktor memiliki fungsi yang berbeda, namun seluruhnya diarahkan untuk membangun aksi kolektif (collective action) dalam pembangunan desa.

Dalam perspektif kebijakan publik, yang menarik untuk dipelajari bukanlah sistem politik yang melatar belakanginya, melainkan mekanisme koordinasi antar-lembaga yang memungkinkan berbagai institusi tersebut bekerja secara sinergis. VPB berfungsi sebagai bridging institution, yaitu penghubung antara kebijakan nasional dengan kebutuhan masyarakat desa. Melalui fungsi tersebut, berbagai program pemerintah dapat diterjemahkan ke dalam rencana pembangunan desa yang lebih kontekstual, sekaligus memperoleh legitimasi sosial melalui partisipasi masyarakat.

Pelajaran penting bagi Indonesia bukanlah mengadopsi struktur politik Tiongkok, melainkan memahami bahwa keberhasilan pembangunan desa memerlukan kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan berbagai aktor pembangunan ke dalam satu ekosistem tata kelola. Dalam konteks Indonesia, fungsi integratif tersebut dapat dijalankan melalui kolaborasi antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), KDMP, BUM Desa, kelompok tani, kelompok perempuan, lembaga adat, pendamping desa, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, serta pemerintah kabupaten. Dengan kata lain, keberhasilan VG tidak ditentukan oleh satu institusi tertentu, tetapi oleh kemampuan seluruh institusi tersebut untuk bekerja secara terpadu menuju tujuan pembangunan desa yang sama.

Salah satu pelajaran terpenting dari Hongtang adalah bahwa pembangunan desa tidak pernah dijalankan oleh satu institusi. Keberhasilan desa lahir dari kemampuan membangun institutional coherence, yaitu keselarasan antara kepemimpinan politik, administrasi pemerintahan, organisasi masyarakat, kelembagaan ekonomi, perguruan tinggi, dan partisipasi warga. Dengan demikian, yang menjadi kekuatan utama bukanlah Partai Komunis Tiongkok sebagai organisasi politik, melainkan kapasitas sistem pemerintahan untuk mengintegrasikan seluruh aktor pembangunan ke dalam satu kerangka VG yang koheren.

Mengapa Hongtang Berhasil? Empat Pilar Village Governance

Inti pelajaran dari Hongtang adalah bahwa keberhasilan pembangunan desa bukanlah hasil dari satu institusi yang kuat, melainkan dari empat pilar Village Governance yang bekerja secara sinergis: kepemimpinan yang terarah, kelembagaan yang efektif, masyarakat yang berpartisipasi, serta pengetahuan yang mendorong inovasi. Keempat pilar inilah yang kemudian melahirkan kelembagaan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan.

Belajar dari Ban Mae Kampong, Thailand: Community Enterprise Dibangun di Atas Village Governance

Ban Mae Kampong merupakan sebuah desa pegunungan yang terletak di Huai Kaeo Subdistrict, Mae On District, Provinsi Chiang Mai, sekitar 50 kilometer di sebelah timur Kota Chiang Mai, Thailand Utara. Desa ini berada pada ketinggian sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah sekitar 6,2 km². Lanskapnya didominasi oleh pegunungan, hutan hujan dataran tinggi, aliran sungai kecil, serta kebun teh dan kopi yang tumbuh pada lereng-lereng pegunungan. Kondisi agroklimat yang sejuk sepanjang tahun menjadikan desa ini sangat sesuai untuk pengembangan komoditas dataran tinggi. 

Secara historis, Ban Mae Kampong telah berusia lebih dari 100 tahun. Penduduk awal merupakan masyarakat yang bermigrasi dari Distrik Doi Saket untuk membuka lahan pertanian dan mengembangkan budidaya miang, yaitu teh fermentasi khas Thailand Utara yang selama puluhan tahun menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Seiring menurunnya permintaan pasar terhadap miang pada akhir abad ke-20, masyarakat mulai melakukan diversifikasi ekonomi melalui budidaya kopi arabika, pengolahan hasil pertanian, homestay, usaha mikro, dan pariwisata berbasis masyarakat (Community-Based Tourism/CBT). 

Saat saya berkesempatan ke Desa Ban Mae Kampong, Tahun 2023,  data Kementerian Pariwisata dan Olahraga Thailand tahun 2021 (Ministry of Tourism & Sports, 2021), desa ini dihuni sekitar  lebih 132 rumah tangga dengan jumlah penduduk lebih dari 362 jiwa. Sebagian besar penduduk bekerja pada sektor pertanian, perdagangan lokal, jasa wisata, dan pengolahan produk teh maupun kopi. Masyarakat masih mempertahankan budaya Lanna, memiliki hubungan kekerabatan yang kuat, serta memegang teguh aturan-aturan komunitas yang disepakati bersama. Penelitian-penelitian mengenai Mae Kampong menunjukkan bahwa modal sosial (social capital) menjadi salah satu faktor utama yang menjelaskan keberhasilan pembangunan desa tersebut. 

Berbeda dengan banyak contoh desa wisata yang berkembang akibat investasi swasta berskala besar, Ban Mae Kampong tumbuh secara bertahap melalui kepemimpinan masyarakat sendiri. Desa ini juga menjadi salah satu lokasi Royal ProjectThailand yang mendukung pengembangan komoditas bernilai tinggi di wilayah pegunungan, khususnya kopi dan tanaman hortikultura, tanpa menghilangkan fungsi ekologis kawasan hutan di sekitarnya. 

Komoditas dan Infrastruktur Ekonomi Desa

Transformasi ekonomi Ban Mae Kampong tidak bergantung pada satu komoditas tunggal, tetapi dibangun melalui diversifikasi usaha yang saling mendukung. Komoditas utama yang dikembangkan meliputi:

1. Miang (fermented tea leaves) sebagai komoditas tradisional yang telah menjadi identitas desa selama lebih dari satu abad.
2. Kopi arabika, yang berkembang melalui dukungan Royal Project dan kini menjadi salah satu sumber pendapatan utama masyarakat.
3. Produk olahan lokal, termasuk teh, kopi sangrai, makanan tradisional, dan produk kerajinan rumah tangga.
4. Community-Based Tourism (CBT) melalui homestay, pemandu wisata lokal, trekking, wisata budaya, dan wisata alam.
5. One Tambon One Product (OTOP) yang memperkuat akses pasar bagi produk-produk unggulan desa. 

Selain itu, Ban Mae Kampong memiliki pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang dibangun sejak dekade 1980-an. Yang menarik bukan hanya teknologinya, tetapi kelembagaan pengelolaannya. Pembangkit tersebut dikelola melalui koperasi komunitas sehingga manfaat ekonominya tidak hanya dinikmati oleh individu, tetapi juga menjadi sumber pembiayaan bagi kegiatan-kegiatan pembangunan desa. Model ini menunjukkan bagaimana infrastruktur fisik dapat dikelola sebagai aset kolektif yang memperkuat tata kelola desa. 

Mengapa Ban Mae Kampong Berhasil?

Catatan saya tentang keberhasilan Ban Mae Kampong sering kali dikaitkan dengan pesona alamnya, kopi, maupun homestay yang terkenal. Namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor penentu keberhasilan desa ini justru terletak pada Village Governance.

Pemerintah Thailand tidak memulai transformasi desa dengan membangun industri pariwisata atau memperbesar koperasi. Yang dibangun terlebih dahulu adalah kelembagaan lokal, kepemimpinan masyarakat, aturan bersama (community rules), mekanisme pembagian manfaat (benefit-sharing), dan sistem pengambilan keputusan yang partisipatif. Setiap keluarga memiliki kesempatan yang relatif setara untuk memperoleh manfaat ekonomi melalui mekanisme yang disepakati bersama. Pendapatan dari kegiatan wisata dan berbagai usaha komunitas sebagian dialokasikan kembali ke dalam community fund yang digunakan untuk membiayai kegiatan sosial, konservasi lingkungan, serta pengembangan desa. 

Dengan demikian, community enterprise di Ban Mae Kampong bukanlah titik awal pembangunan desa, melainkan hasil dari tata kelola desa yang matang. Koperasi, homestay, kelompok usaha, maupun produk OTOP berkembang karena masyarakat telah memiliki modal sosial yang kuat, kepemimpinan lokal yang dipercaya, aturan yang dipatuhi bersama, dan mekanisme kolaborasi yang telah terbangun sebelumnya.

Village Governance sebagai Mekanisme Integrasi Pembangunan Desa

Pengalaman Desa Hongtang di Provinsi Yunnan, Tiongkok, dan Desa Ban Mae Kampong di Provinsi Chiang Mai, Thailand, memperlihatkan bahwa tidak terdapat satu model baku dalam membangun Village Governance. Kedua desa berkembang dalam konteks politik, sosial, dan kelembagaan yang sangat berbeda. Hongtang tumbuh di bawah sistem pemerintahan yang sangat terintegrasi dengan struktur negara dan Partai Komunis Tiongkok, sedangkan Ban Mae Kampong berkembang dalam sistem pemerintahan lokal Thailand yang lebih terdesentralisasi melalui Tambon Administrative Organization, kepemimpinan desa, dan organisasi masyarakat.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa VG tidak ditentukan oleh bentuk sistem politik, melainkan oleh kemampuan suatu negara membangun mekanisme integrasi antaraktor pembangunan di tingkat desa. Dengan kata lain, setiap negara dapat memiliki struktur kelembagaan yang berbeda, tetapi keberhasilan pembangunan desa selalu ditentukan oleh kualitas hubungan antarlembaga yang bekerja di dalamnya.

Di Hongtang, integrasi dibangun melalui hubungan yang kuat antara pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan (Township Government), Village Party Branch, Village Committee, organisasi masyarakat, koperasi, serta perguruan tinggi sebagai fasilitator pembangunan partisipatif. Struktur tersebut memungkinkan kebijakan nasional seperti Rural Revitalization Strategy diterjemahkan menjadi program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Kepemimpinan politik, administrasi pemerintahan, dan partisipasi masyarakat berjalan dalam satu kerangka kelembagaan yang relatif terpadu.

Sebaliknya, Ban Mae Kampong memperlihatkan mekanisme integrasi yang berbeda. Kepemimpinan desa, organisasi masyarakat, kelompok usaha komunitas, koperasi, Community Fund, dan pemerintah lokal bekerja melalui proses deliberasi yang relatif lebih horizontal. Penguatan community enterprise, pengembangan kopi, homestay, maupun produk OTOP tidak lahir dari instruksi pemerintah semata, tetapi melalui kesepakatan bersama mengenai aturan komunitas (community rules), mekanisme pembagian manfaat (benefit-sharing), dan komitmen kolektif untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Walaupun kedua desa memiliki mekanisme tata kelola yang berbeda, keduanya memperlihatkan prinsip yang sama, yaitu bahwa pembangunan desa yang berhasil selalu diawali dengan pembangunan kapasitas institusi, modal sosial, dan mekanisme kolaborasi, sebelum memperluas kelembagaan ekonomi. Dalam kedua kasus tersebut, koperasi, usaha kolektif, maupun community enterprise bukanlah titik awal pembangunan desa, melainkan hasil dari tata kelola yang telah mampu membangun kepercayaan, kepemimpinan, koordinasi, dan partisipasi masyarakat.

Pelajaran inilah yang menjadi relevan bagi Indonesia dalam implementasi Koperasi Desa Merah Putih. Pembentukan koperasi merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi desa, namun keberhasilannya tidak cukup ditentukan oleh regulasi, penyertaan modal, maupun pembangunan infrastruktur ekonomi. Yang jauh lebih penting adalah kemampuan desa membangun mekanisme integrasi yang menyatukan seluruh aktor pembangunan, mulai dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Koperasi Desa Merah Putih, BUM Desa, kelompok tani, kelompok perempuan, lembaga adat, pelaku usaha lokal, perguruan tinggi, hingga pemerintah kabupaten.

Dengan demikian, pelajaran utama dari Hongtang maupun Ban Mae Kampong bukanlah bagaimana membangun koperasi, melainkan bagaimana membangun Village Governance yang mampu mengintegrasikan berbagai sumber daya, kelembagaan, dan kepentingan ke dalam satu visi pembangunan desa. Dalam perspektif ini, koperasi bukan tujuan akhir pembangunan desa, melainkan salah satu instrumen yang bekerja secara efektif apabila ditopang oleh tata kelola yang baik.

Pelajaran bagi Indonesia

Pengalaman Ban Mae Kampong memberikan pelajaran yang sangat relevan bagi implementasi Koperasi Desa Merah Putih. Infrastruktur ekonomi seperti koperasi memang penting, tetapi keberhasilannya tidak ditentukan oleh jumlah koperasi yang dibentuk ataupun besarnya modal yang disalurkan. Yang jauh lebih menentukan adalah kualitas Tata Kelola Desa yang menopangnya.

Koperasi akan tumbuh sehat apabila berada dalam ekosistem desa yang telah memiliki kepemimpinan yang kuat, mekanisme pengambilan keputusan yang partisipatif, aturan bersama yang dipatuhi, sistem pembagian manfaat yang adil, serta hubungan saling percaya antarwarga. Dalam perspektif ini, koperasi bukanlah tujuan pembangunan desa, melainkan salah satu instrumen untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola yang baik.

Pengalaman Hongtang dan Ban Mae Kampong menunjukkan bahwa tidak ada satu model Village Governance yang dapat diterapkan secara universal. Yang bersifat universal bukanlah bentuk kelembagaannya, melainkan prinsip tata kelolanya. Desa yang berhasil adalah desa yang mampu mengintegrasikan aktor, sumber daya, pengetahuan, dan kepentingan pembangunan ke dalam satu sistem yang koheren. Oleh karena itu, keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih pada akhirnya tidak akan ditentukan oleh berapa banyak koperasi yang dibentuk, tetapi oleh seberapa kuat Village Governance mampu menjadi fondasi bagi tumbuhnya kelembagaan ekonomi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. ***