Ecobiz.asia – Indonesia menegaskan komitmennya membangun pasar biodiversity credit yang berintegritas, inklusif, dan berpihak kepada masyarakat adat serta komunitas lokal sebagai penjaga utama keanekaragaman hayati.
Posisi tersebut disampaikan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dalam forum internasional “Making Nature Credits Market Work in Asia and the Pacific” pada rangkaian London Climate Action Week di London, Inggris, Selasa (23/6/2026).
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat mengatakan Indonesia tengah menyusun instrumen ekonomi lingkungan yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan manfaat yang nyata bagi masyarakat yang menjaga ekosistem.
“Izinkan saya menegaskan bahwa fondasi utama dari kredit keanekaragaman hayati yang sukses adalah pemberian manfaat yang adil dan merata bagi komunitas lokal dan masyarakat adat yang melakukan kerja keras nyata dalam konservasi di lapangan,” ujar Jumhur.
Kehadiran delegasi Indonesia dalam forum tersebut merupakan tindak lanjut undangan khusus dari Co-Chairs International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB), Dame Amelia Fawcett dan Sylvie Goulard. Hal itu menunjukkan skema biodiversity credit yang sedang dikembangkan Indonesia dinilai memiliki kredibilitas dan berpotensi menjadi acuan bagi negara-negara Asia-Pasifik.
Saat ini Indonesia, tengah merancang skema multi-credit yang tidak hanya menghitung luas tutupan hutan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi terhadap perlindungan spesies endemik serta kualitas ekosistem.
Melalui pendekatan tersebut, keberhasilan menjaga habitat satwa langka seperti harimau dan orangutan akan menjadi bagian dari valuasi ekonomi dalam pasar keanekaragaman hayati.
Dalam penyusunannya, KLH/BPLH mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bappenas, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan masyarakat adat.
Dalam forum tersebut, Indonesia juga menginisiasi pembentukan Asia-Pacific Roundtable on Biodiversity Credits sebagai wadah kerja sama regional untuk menyelaraskan regulasi, berbagi pengalaman teknis, serta memperkuat posisi negara-negara Asia-Pasifik dalam pengembangan pasar biodiversity credit global.
Jumhur mengajak seluruh negara menjadikan biodiversity credit bukan sekadar instrumen keuangan, tetapi sebagai mekanisme yang mampu mempercepat pemulihan ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kini saatnya bagi ekonomi kita untuk akhirnya berinvestasi kembali pada alam. Mari kita bekerja sama untuk memastikan bahwa kredit keanekaragaman hayati melampaui sekadar instrumen keuangan dan menjadi kekuatan nyata bagi kebangkitan ekologi dan kesejahteraan manusia,” kata Jumhur.
Dukungan terhadap langkah Indonesia juga disampaikan Co-Chair IAPB Dame Amelia Fawcett. Menurutnya, posisi Indonesia sangat strategis dalam arsitektur pendanaan konservasi global.
“Apa yang tengah dilakukan oleh Indonesia memiliki dampak yang sangat krusial dan melampaui batas-batas negaranya. Langkah maju yang diambil Pemerintah Indonesia bersama Satuan Tugas Kredit Keanekaragaman Hayati dalam merancang pasar berintegritas tinggi dan inklusif harus menjadi model yang patut dicontoh oleh negara lain, baik di tingkat regional maupun global,” ujar Amelia.
Ia menambahkan bahwa kekayaan terumbu karang, hutan tropis, dan hutan mangrove Indonesia merupakan aset alam yang sangat penting bagi stabilitas iklim dunia sehingga membutuhkan mekanisme pendanaan yang mampu menjaga keberlanjutannya. ***
