Cegah Karhutla, Pemerintah Percepat Pembangunan Sekat Kanal dan Perkuat Budaya Ekologis Gambut

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Pemerintah memperkuat strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mempercepat pembangunan sekat kanal, menjaga tata kelola air gambut, serta membangun budaya ekologis masyarakat di wilayah rawan kebakaran.

Langkah ini menjadi prioritas menghadapi musim kemarau dan ancaman El Nino yang berpotensi meningkatkan risiko karhutla di berbagai daerah.

Upaya tersebut ditegaskan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat saat memimpin penguatan kolaborasi lintas sektor di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Kampar–Sungai Gaung, Kabupaten Pelalawan, Riau, Kamis (18/6/2026).

Menurut Jumhur, pengendalian karhutla di lahan gambut tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika kebakaran terjadi. Pencegahan harus dilakukan sejak awal dengan memastikan gambut tetap basah melalui pengelolaan tata air yang baik.

Read also:  Hotspot Kalbar Turun Tajam hingga 71%, Kemenhut Terus Perkuat Pengendalian Karhutla

“Gerakan bersama menggenangi lahan melalui pembangunan sekat kanal dan pengaturan debit air merupakan bagian penting dari mitigasi kebakaran lahan,” ujarnya saat meninjau Pulau Mendol.

Kabupaten Pelalawan menjadi salah satu wilayah prioritas pengendalian karhutla nasional karena memiliki hamparan gambut yang luas di KHG Sungai Kampar–Sungai Gaung. Pemerintah menilai keberhasilan menjaga kelembapan gambut di kawasan ini akan berpengaruh besar terhadap upaya pencegahan kebakaran di tingkat nasional.

Data KLH/BPLH menunjukkan Indonesia memiliki sekitar 13,36 juta hektare lahan gambut, dengan sekitar 3,31 juta hektare di antaranya berada dalam kondisi terdegradasi dan memerlukan pemulihan. Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah pembangunan sekat kanal untuk mempertahankan muka air gambut agar tidak mengering saat musim kemarau.

Read also:  Orangutan Mati Terpapar Asap Karhutla, Paru-paru Alami Kerusakan

Namun, kebutuhan infrastruktur tersebut masih jauh dari ideal. Dari total kebutuhan sekitar 538.568 unit sekat kanal di tujuh provinsi rawan karhutla, saat ini baru tersedia sekitar 45.430 unit yang mengamankan sekitar 269.284 kilometer kanal.

Untuk mempercepat pemulihan gambut, KLH/BPLH juga memperkuat Program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) yang telah diterapkan di 2.354 desa. Program ini mengintegrasikan pendekatan 3R, yakni rewetting (pembasahan kembali), revegetasi, dan revitalisasi ekonomi masyarakat sebagai fondasi pembangunan budaya ekologis di kawasan gambut.

Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menerapkan pemantauan muka air tanah secara real-time dan sistem water sharing guna menjaga kelembapan gambut selama puncak musim kemarau.

Read also:  Pantauan Kemenhut: Kalsel Nihil Hotspot, Pengendalian Karhutla di Kalbar-Kalteng Diperkuat

Upaya tersebut mendapat dukungan dunia usaha. Direktur APP Group Suhendra Wiriadinata mengatakan pencegahan tetap menjadi strategi paling efektif dalam pengendalian karhutla.

“Kami sependapat bahwa pencegahan merupakan kunci utama pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Karena itu diperlukan kolaborasi kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat,” katanya.

Dukungan juga datang dari Masyarakat Peduli Api (MPA) Teluk Meranti yang selama ini terlibat dalam patroli dan pengawasan lapangan. Perwakilan MPA, Marlizar, mengatakan masyarakat terus melakukan patroli rutin untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini.

“Setiap hari kami melakukan patroli bersama masyarakat. Semoga semakin banyak sekat kanal yang dibangun karena sangat penting untuk mencegah kebakaran,” ujarnya. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Menhut Raja Juli Kembali Cabut Izin Lima PBPH Terkait Karhutla, Sebut Perintah Prabowo

Ecobiz.asia — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kembali mencabut izin usaha lima perusahaan yang berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah sebagai...

WWF-Indonesia dan CPOPC Jalin Kerja Sama Penguatan Transparansi Rantai Pasok Sawit Berkelanjutan

Ecobiz.asia - WWF-Indonesia dan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) sepakat menjalin kemitraan strategis untuk memperkuat sistem komoditas berkelanjutan sekaligus meningkatkan pengakuannya di...

Prabowo Instruksikan Persiapan BBM E50, Susul Penerapan B50

Ecobiz.asia — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah segera menyiapkan langkah konkret untuk mengembangkan bahan bakar minyak (BBM) campuran bioetanol 50% atau E50 di Indonesia. Menteri...

Pantauan Karhutla Kemenhut: Hotspot Kalteng dan Kalbar Turun Tajam, Sumsel Malah Naik

Ecobiz.asia — Jumlah titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) secara nasional turun 400 titik menjadi 1.037 titik hingga Selasa (15/9/2026) malam....

B50 Sudah Mengalir di 94% SPBU, Pemerintah Kejar Deadline Transisi 1 Oktober

Ecobiz.asia — Implementasi biodiesel 50% atau B50 telah menjangkau 6.050 dari 6.412 SPBU di seluruh Indonesia atau sekitar 94%. Pemerintah kini mengejar penyelesaian transisi...

TOP STORIES

AFD-Backed Roadmap Seeks to Unlock Investment in Indonesia’s Blue Carbon Ecosystems

Ecobiz.asia – Indonesia has launched a 2026–2045 roadmap for protecting and managing its blue carbon ecosystems, with French development agency Agence Française de Développement...

PHI Raih Tujuh Penghargaan IABC Indonesia Awards 2026

Ecobiz.asia -- PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) meraih tujuh penghargaan dalam ajang International Association of Business Communicators (IABC) Indonesia Awards 2026, sebagai bentuk apresiasi...

Pertamina Drilling Kelola 58 Rig, Bidik National Champion Well Construction

Ecobiz.asia -- PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) tak ingin hanya dikenal sebagai perusahaan yang mengelola armada pengeboran besar. Dengan 58 rig yang...

MedcoEnergi Catat Kinerja Solid pada Semester I 2026

Ecobiz.asia -- PT Medco Energi Internasional Tbk (”MedcoEnergi” atau ”Perseroan”) mengumumkan laporan keuangan untuk semester pertama tahun 2026 yang telah diaudit pada hari ini....

Bappenas Luncurkan Peta Jalan Karbon Biru 2026–2045, Dorong Investasi dan Perlindungan Ekosistem Pesisir

Ecobiz.asia – Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan Peta Jalan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru Indonesia 2026–2045 sebagai panduan integrasi pengelolaan ekosistem pesisir dan laut ke...