Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola kehutanan yang transparan, profesional, dan berbasis ilmu pengetahuan untuk menjawab tantangan pengelolaan hutan yang semakin kompleks.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki saat memimpin upacara Hari Bakti Rimbawan 2026 di Jakarta, Senin (16/3/2026).
Menurut Rohmat, sektor kehutanan saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari dampak perubahan iklim, ancaman kebakaran hutan dan lahan, hingga meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor akibat degradasi lingkungan.
“Karena itu, Kemenhut terus mendorong transformasi kebijakan kehutanan nasional melalui pendekatan kolaboratif dan penguatan prinsip Good Governance,” katanya.
Sejumlah langkah strategis yang dijalankan pemerintah antara lain memperkuat perlindungan hutan dan penegakan hukum lingkungan, memperluas program perhutanan sosial, serta meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk pemulihan daerah aliran sungai.
Selain itu, pemerintah juga mengembangkan ekonomi hijau di sektor kehutanan melalui pengelolaan jasa lingkungan, perdagangan karbon, serta skema multiusaha kehutanan yang membuka peluang ekonomi baru tanpa mengorbankan kelestarian hutan.
Kemenhut juga mendorong modernisasi tata kelola kehutanan melalui digitalisasi layanan dan integrasi data, termasuk pengembangan Decision Support System untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang lebih cepat, transparan, dan berbasis data.
Dalam peringatan tersebut, Kemenhut juga memberikan penghargaan Satyalancana Wira Karya dan Satyalancana Karya Satya kepada sejumlah aparatur sipil negara sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dan loyalitas dalam menjalankan tugas negara.
Penghargaan tersebut diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menunjukkan dedikasi, integritas, dan disiplin selama masa pengabdian minimal 10, 20, hingga 30 tahun di lingkungan Kementerian Kehutanan. ***
