PNBP Lingkungan Melonjak, KLH Siapkan Pasar Karbon Nasional Sebagai Sumber Peneriman Baru

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mencatat kinerja luar biasa dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025.

Hingga triwulan III, realisasi PNBP mencapai Rp509,38 miliar, atau 543,21 persen dari target tahunan sebesar Rp93,77 miliar.

Capaian lebih dari lima kali lipat ini menunjukkan meningkatnya efektivitas tata kelola lingkungan yang transparan, produktif, dan berintegritas.

Untuk terus memperkuat kontribusi sektor lingkungan terhadap pendapatan negara, KLH kini mengembangkan pasar karbon nasional sebagai salah satu instrumen strategis peningkatan PNBP.

Read also:  Kemenhut Sanksi Tiga Perusahaan PBPH Akibat Karhutla di Kaltim

Melalui pengembangan tata kelola karbon, pemerintah menyiapkan mekanisme sertifikasi pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), memperluas partisipasi sektor swasta dalam perdagangan karbon, dan merancang skema label karbon bagi organisasi dan produk yang memenuhi standar berkelanjutan.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif mengatakan peningkatan penerimaan PNBP menjadi bukti bahwa kebijakan lingkungan hidup dapat berjalan selaras dengan pembangunan ekonomi.

“Setiap rupiah dari PNBP bukan sekadar angka di laporan keuangan, tetapi wujud komitmen kita menjaga bumi untuk generasi mendatang,” ujarnya di Jakarta, Selasa (8/10/2025).

Read also:  WWF-Indonesia dan CPOPC Jalin Kerja Sama Penguatan Transparansi Rantai Pasok Sawit Berkelanjutan

Menurutnya, PNBP berperan penting sebagai sumber pendanaan tambahan bagi program prioritas nasional di bidang lingkungan hidup, termasuk rehabilitasi kawasan hutan, penguatan sistem pemantauan kualitas udara, serta peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan di berbagai daerah.

Pengelolaan PNBP oleh KLH/BPLH dilakukan berdasarkan PMK Nomor 155 Tahun 2021 jo. PMK Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 serta PP Nomor 47 Tahun 2023, yang mencakup layanan seperti perizinan lingkungan, uji laboratorium, sertifikasi, serta pelatihan lingkungan hidup.

Read also:  Hilirisasi dan Transisi Energi Kini Dikoordinasikan Satu Pintu, Bahlil Jadi Menko

Seluruh proses pelaporan dilakukan secara digital melalui portal
ssdpnbp.kemenkeu.go.id yang terintegrasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan transparansi dan akurasi data secara real time.

Untuk mempertahankan tren positif ini hingga akhir tahun, KLH/BPLH menyiapkan sejumlah langkah strategis, antara lain memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam pembinaan unit usaha agar patuh terhadap ketentuan lingkungan, serta meningkatkan kapasitas layanan laboratorium agar hasil uji diakui secara nasional dan internasional.

***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Satgas PKH Kuasai Kembali 6,21 Juta Hektare Kawasan Hutan Jadi Sawit, 14.633,79 Hektare Jadi Tambang

Ecobiz.asia — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menguasai kembali kawasan hutan seluas 6.206.212,14 hektare pada sektor perkebunan sawit dan 14.633,79 hektare...

Beralih dari Energi Fosil, Hashim Ungkap Strategi Indonesia Kembangkan PLTS, Nuklir hingga Biofuel

Ecobiz.asia — Pemerintah menyiapkan sejumlah program untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, mulai dari pengembangan pembangkit listrik tenaga surya...

Indonesia Sukses Swasembada Beras, Hashim Sebut Perluasan Sawah di Kawasan Hutan tak Lagi Diperlukan

Ecobiz.asia — Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan tercapainya swasembada beras membuat pemerintah tidak lagi melihat kebutuhan untuk memperluas budidaya...

Pemerintah Didesak Segera Terbitkan Regulasi Safeguard AI dan Standar Data Center Hijau

Ecobiz.asia — Institute for Essential Services Reform (IESR) mendesak pemerintah segera menetapkan regulasi safeguard untuk pengembangan kecerdasan buatan (AI) dan standar data center hijau...

Menhut Ungkap Pengaruh BP-GMN terhadap Konsesi PBPH dan Perkebunan di Lahan Gambut

Ecobiz.asia — Pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BP-GMN) akan membawa pengaruh pada tata kelola kawasan gambut, termasuk pada areal yang dikelola perusahaan...

TOP STORIES

Satgas PKH Kuasai Kembali 6,21 Juta Hektare Kawasan Hutan Jadi Sawit, 14.633,79 Hektare Jadi Tambang

Ecobiz.asia — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menguasai kembali kawasan hutan seluas 6.206.212,14 hektare pada sektor perkebunan sawit dan 14.633,79 hektare...

Salurkan Dana Bergulir Skala Mikro Berkelanjutan, BPDLH Gandeng JB Cocoa dan Rainforest Alliance

Ecobiz.asia — Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) memperluas pembiayaan skala mikro bagi usaha masyarakat sekitar hutan dengan menggandeng PT Jebe Trading Indonesia (JB...

Indonesia-Norwegia Luncurkan Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink Periode Kelima, Targetkan 300 Kelompok

Ecobiz.asia — Indonesia dan Norwegia kembali memperluas dukungan pendanaan berbasis masyarakat untuk agenda FOLU Net Sink 2030. Pada periode kelima, Layanan Dana Masyarakat FOLU Net...

Beralih dari Energi Fosil, Hashim Ungkap Strategi Indonesia Kembangkan PLTS, Nuklir hingga Biofuel

Ecobiz.asia — Pemerintah menyiapkan sejumlah program untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, mulai dari pengembangan pembangkit listrik tenaga surya...

Jadi Offtaker dan Transporter, PGN Siapkan Infrastruktur Gas Biomethane dari Limbah Sawit

Ecobiz.asia — PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menyiapkan infrastruktur gas untuk menyalurkan biomethane yang diproduksi dari limbah pabrik kelapa sawit di Sumatera Selatan...