Ecobiz.asia — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan capaian kinerja sektor kehutanan tahun 2025 dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (24/11). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Ahmad Yohan dan dihadiri Wamenhut Rohmat Marzuki serta jajaran Eselon I Kementerian Kehutanan.
Dalam laporannya, Menteri Kehutanan menyampaikan sejumlah kemajuan, termasuk penurunan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penguatan akses kelola masyarakat, serta peningkatan kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian nasional.
“Kami berkomitmen dengan sisa waktu yang ada untuk terus bekerja serius dalam mencapai target-target lainnya,” ujar Raja.
Komisi IV menyatakan dukungan terhadap program-program Kementerian Kehutanan yang memperkuat peran masyarakat sekitar hutan, terutama melalui skema pemberdayaan dan peningkatan ekonomi rakyat.
Raja juga menegaskan bahwa pemerintah akan mempercepat pemberian hak kepada Masyarakat Hukum Adat. “Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan di COP30 bahwa kita akan mempercepat pemberian hak masyarakat adat. Kami mengalokasikan 1,4 juta hektare sampai 2029. Faktanya, mereka adalah pihak yang paling baik dalam menjaga hutan,” katanya.
Komisi IV meminta Kementerian Kehutanan untuk memperluas berbagai program berbasis pemberdayaan masyarakat, termasuk perhutanan sosial dengan agroforestri, Kebun Bibit Rakyat, pengembangan usaha perhutanan sosial, dan program masyarakat peduli api.
Menhut menjelaskan bahwa Kementerian akan mengalokasikan anggaran berbasis masyarakat sebesar Rp511,9 miliar pada 2026, meningkat 37,5 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada 2026, fokus program meliputi rehabilitasi hutan, perluasan akses kelola hutan, penguatan pengendalian karhutla, serta percepatan digitalisasi layanan kehutanan.
Mengakhiri paparannya, Raja menyampaikan apresiasi kepada Komisi IV atas dukungan yang diberikan. “Amanah yang berat ini bisa kita selesaikan melalui kerja sama yang baik seperti selama ini,” ujarnya. ***
