KLH-WWF Kolaborasi Atasi Krisis Lingkungan, Dari Sampah Plastik hingga Keanekaragaman Hayati

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Pemerintah dan masyarakat sipil menegaskan pentingnya kolaborasi terpadu untuk mengatasi krisis lingkungan yang saling terkait: polusi plastik, perubahan iklim, dan penurunan keanekaragaman hayati.

Komitmen itu ditegaskan melalui Plastic, Climate, and Biodiversity Forum yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama WWF-Indonesia di Jakarta, Selasa (28/10).

Forum ini menjadi tonggak penguatan kemitraan lintas sektor dalam menjawab Triple Planetary Crisis. Momentum tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara KLH/BPLH dan WWF-Indonesia terkait pembangunan lingkungan berkelanjutan, serta kerja sama antara WWF Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat pelestarian di tingkat lokal.

Read also:  Kemenhut Perkuat Koordinasi dan Penegakan Hukum Terkait Tambang Ilegal di Mandalika

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa isu lingkungan saat ini saling terkait dan membutuhkan solusi yang terintegrasi.

“Krisis polusi plastik, perubahan iklim, dan penurunan keanekaragaman hayati membentuk satu kesatuan tantangan yang tidak bisa diselesaikan secara parsial. Diperlukan solusi kolaboratif lintas sektor,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah menempatkan ekonomi sirkular sebagai strategi kunci untuk menekan tekanan terhadap lingkungan, terutama di sektor pengelolaan sampah.

Read also:  Kemenhut, Pemerintah Papua, dan Masyarakat Adat Sepakat Berdamai Usai Insiden Mahkota Cenderawasih

“Sinergi lintas sektor menjadi kunci agar Indonesia benar-benar menuju lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Melalui kebijakan ekonomi sirkular, kita bergerak bersama memastikan bumi tetap layak huni bagi generasi mendatang,” katanya.

Hanif juga menyebutkan bahwa dalam rancangan Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas), pemerintah mendorong penerapan Extended Producer Responsibility (EPR) atau tanggung jawab produsen yang diperluas sebagai bagian dari ekonomi hijau berkelanjutan.

Read also:  Kemenhut Susun FOREST-D, Panduan Diplomasi Internasional untuk Penurunan Emisi Kehutanan

CEO WWF Indonesia Aditya Bayunanda menegaskan dukungan penuh lembaganya terhadap upaya pemerintah.

“WWF Indonesia telah melakukan kajian dampak sampah plastik terhadap keanekaragaman hayati dan krisis iklim. Melalui program Plastic Smart Cities, kami bertekad mengurangi kebocoran plastik ke alam dan mendukung pengelolaan sampah bersama para mitra,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi langkah KLH/BPLH dalam penegakan hukum dan inovasi pengelolaan sampah nasional. ***

TOP STORIES

MORE ARTICLES

Ujung Tombak di Tingkat Tapak, Kemenhut akan Efektifkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Ecobiz.asia - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akan mengefektifkan peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di seluruh Indonesia sebagai garda terdepan pengelolaan hutan berkelanjutan. Menteri Kehutanan Raja Juli...

Kemenhut, Pemerintah Papua, dan Masyarakat Adat Sepakat Berdamai Usai Insiden Mahkota Cenderawasih

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Pemerintah Provinsi Papua, dan masyarakat adat sepakat berdamai dan memperkuat kerja sama dalam menjaga kelestarian alam serta nilai-nilai budaya...

Tekan Timbulan Sampah, KLH Minta Produsen Perkuat Tanggung Jawab

Ecobiz.asia - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memperkuat penerapan Extended Producer Responsibility (EPR) atau tanggung jawab produsen yang diperluas, sebagai langkah strategis mempercepat pengurangan timbulan...

Kemenhut dan Kejaksaan Agung Sepakat Percepat Penanganan Perkara Kehutanan

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkum) dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung menandatangani...

Indonesia Resmi Serahkan Second NDC ke UNFCCC, Pertegas Komitmen Aksi Iklim

Ecobiz.asia - Pemerintah Indonesia secara resmi menyampaikan dokumen Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) kepada Sekretariat UNFCCC sebagai wujud kelanjutan komitmen nasional dalam pengendalian...

TOP STORIES

Forty Indonesian Green Projects to Offer 90 Million Tonnes of Carbon Credits at COP30 in Belém

Ecobiz.asia – Forty carbon projects from 20 Indonesian companies will offer a total of 90.1 million tonnes of carbon dioxide equivalent (CO₂e) in credits...

Empat Puluh Proyek Hijau Indonesia Tawarkan Kredit Karbon 90 Juta Ton CO₂e di COP30 Belém

Ecobiz.asia - Sebanyak 40 proyek karbon dari 20 perusahaan akan menawarkan kredit karbon dengan volume total 90.101.796 ton setara karbon dioksida (CO₂e) di Paviliun...

Ujung Tombak di Tingkat Tapak, Kemenhut akan Efektifkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Ecobiz.asia - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akan mengefektifkan peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di seluruh Indonesia sebagai garda terdepan pengelolaan hutan berkelanjutan. Menteri Kehutanan Raja Juli...

Kemenhut, Pemerintah Papua, dan Masyarakat Adat Sepakat Berdamai Usai Insiden Mahkota Cenderawasih

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Pemerintah Provinsi Papua, dan masyarakat adat sepakat berdamai dan memperkuat kerja sama dalam menjaga kelestarian alam serta nilai-nilai budaya...

Kemenhut Gelar Foresta Showbiz, Temukan Kelompok Tani Hutan dengan Offtaker Produk Hasil Hutan

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM menyelenggarakan Foresta Showbiz, ajang temu usaha dan pameran yang mempertemukan Kelompok Tani Hutan...