KLH-WWF Kolaborasi Atasi Krisis Lingkungan, Dari Sampah Plastik hingga Keanekaragaman Hayati

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Pemerintah dan masyarakat sipil menegaskan pentingnya kolaborasi terpadu untuk mengatasi krisis lingkungan yang saling terkait: polusi plastik, perubahan iklim, dan penurunan keanekaragaman hayati.

Komitmen itu ditegaskan melalui Plastic, Climate, and Biodiversity Forum yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama WWF-Indonesia di Jakarta, Selasa (28/10).

Forum ini menjadi tonggak penguatan kemitraan lintas sektor dalam menjawab Triple Planetary Crisis. Momentum tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara KLH/BPLH dan WWF-Indonesia terkait pembangunan lingkungan berkelanjutan, serta kerja sama antara WWF Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat pelestarian di tingkat lokal.

Read also:  Indonesia Tegaskan Aksi Iklim Usai COP30, Siapkan Implementasi Cepat dan Terukur

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa isu lingkungan saat ini saling terkait dan membutuhkan solusi yang terintegrasi.

“Krisis polusi plastik, perubahan iklim, dan penurunan keanekaragaman hayati membentuk satu kesatuan tantangan yang tidak bisa diselesaikan secara parsial. Diperlukan solusi kolaboratif lintas sektor,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah menempatkan ekonomi sirkular sebagai strategi kunci untuk menekan tekanan terhadap lingkungan, terutama di sektor pengelolaan sampah.

Read also:  Gakkum Kehutanan dan TNI Amankan Tujuh Ekskavator Ilegal di Taman Nasional Kutai

“Sinergi lintas sektor menjadi kunci agar Indonesia benar-benar menuju lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Melalui kebijakan ekonomi sirkular, kita bergerak bersama memastikan bumi tetap layak huni bagi generasi mendatang,” katanya.

Hanif juga menyebutkan bahwa dalam rancangan Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas), pemerintah mendorong penerapan Extended Producer Responsibility (EPR) atau tanggung jawab produsen yang diperluas sebagai bagian dari ekonomi hijau berkelanjutan.

Read also:  Areal Perhutanan Sosial Dijadikan Tambang Pasir, Gakkum Kehutanan Lakukan Penindakan

CEO WWF Indonesia Aditya Bayunanda menegaskan dukungan penuh lembaganya terhadap upaya pemerintah.

“WWF Indonesia telah melakukan kajian dampak sampah plastik terhadap keanekaragaman hayati dan krisis iklim. Melalui program Plastic Smart Cities, kami bertekad mengurangi kebocoran plastik ke alam dan mendukung pengelolaan sampah bersama para mitra,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi langkah KLH/BPLH dalam penegakan hukum dan inovasi pengelolaan sampah nasional. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Berkas Lengkap, Gakkum Kehutanan Segera Bawa 4 Tersangka Perambahan Tahura Jadi Sawit di Jambi ke Persidangan

Ecobiz.asia — Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatera menuntaskan penanganan kasus perambahan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Orang Kayo Hitam (OKH) di Kabupaten...

Bakal Rugikan Petani, POPSI Tolak Wacana Kenaikan Pungutan Ekspor Sawit untuk Program B50

Ecobiz.asia — Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menolak wacana kenaikan pungutan ekspor (PE) kelapa sawit pada 2026 yang dikaitkan dengan rencana peningkatan mandatori...

Menteri LH Gandeng Muslimat NU, Perkuat Gerakkan Pengendalian Sampah dan Krisis Lingkungan

Ecobiz.asia — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menggandeng Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) untuk memperkuat gerakan nasional...

BPDLH Selesaikan Tiga Proyek Pembiayaan Lingkungan untuk Dukung Ekonomi Sirkular dan Ketahanan Iklim

Ecobiz.asia — Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menutup tiga proyek pendanaan yang bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat dan UMKM dalam pengelolaan lingkungan hidup serta...

Mengenal EEHV: Virus Mematikan yang Mengancam Gajah Sumatera

Ecobiz.asia — Dalam beberapa tahun terakhir, para konservasionis gajah di Indonesia menghadapi ancaman baru selain kehilangan habitat dan konflik manusia–satwa: sebuah virus yang dapat...

TOP STORIES

Gandeng Kelompok Tani, Pertamina Hulu Mahakam Rehabilitasi 345 Hektare DAS

Ecobiz.asia – PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Wilayah Kalimantan Sulawesi merehabilitasi Daerah Aliran...

Indonesia Opens Access to Performance-Based REDD+ Carbon Financing Through ART-TREES

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Forestry (Kemenhut) has opened opportunities for subnational governments to access performance-based REDD+ carbon financing through the ART-TREES mechanism, as...

Berkas Lengkap, Gakkum Kehutanan Segera Bawa 4 Tersangka Perambahan Tahura Jadi Sawit di Jambi ke Persidangan

Ecobiz.asia — Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatera menuntaskan penanganan kasus perambahan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Orang Kayo Hitam (OKH) di Kabupaten...

Bakal Rugikan Petani, POPSI Tolak Wacana Kenaikan Pungutan Ekspor Sawit untuk Program B50

Ecobiz.asia — Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menolak wacana kenaikan pungutan ekspor (PE) kelapa sawit pada 2026 yang dikaitkan dengan rencana peningkatan mandatori...

PetroChina Sukses Rehabilitasi 34 Hektare DAS di Jambi, Tingkat Keberhasilan Vegetasi Capai 95 Persen

Ecobiz.asia — SKK Migas–PetroChina International Jabung Ltd. menyelesaikan rehabilitasi lahan seluas 34 hektare di Kawasan Hutan Lindung Gambut (HLG) Londerang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,...