Kemenhut Luncurkan MOOC, Kembangkan Kompetensi Pendamping Perhutanan Sosial

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan meluncurkan program Pengembangan Kompetensi Pendamping Perhutanan Sosial melalui MOOC (Massive Open Online Course) menggunakan Learning Management System (LMS).

Peluncuran ini menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kapasitas pendamping sebagai penghubung strategis antara kebijakan nasional dan implementasi langsung di tingkat tapak.

Peluncuruan dilakukan saat webinar bertajuk “Penguatan Pendampingan Perhutanan Sosial untuk Mendukung Ketahanan Pangan, Air dan Energi”, Rabu (30/4/2025).

Baca juga: Pertamina Dukung 13 Kelompok Perhutanan Sosial untuk Penguatan Komoditas Pangan, Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Dalam sambutannya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan apresiasi tinggi terhadap peran para pendamping perhutanan sosial yang dianggap sebagai “middle range of leadership”, yaitu pemimpin yang menjembatani antara kebijakan di pusat dan realitas di lapangan. 

Read also:  Kemenhut Perketat Aturan Pendakian Gunung Nasional, Rinjani Masuk Level Sulit

Para pendamping tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai evaluator, pengkritik yang konstruktif, dan penyumbang gagasan untuk penyempurnaan kebijakan.

“Tanpa pendamping, gagasan besar perhutanan sosial mustahil dapat diimplementasikan dengan baik,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya para pendamping untuk terus belajar, berpikir kritis, dan aktif memberikan umpan balik berdasarkan pengalaman mereka bersama masyarakat.

Read also:  Link Download Permen LH No 8/2025 Tentang Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove (BPEGM)

Melalui MOOC ini, pendamping di seluruh Indonesia dapat mengakses pelatihan berkualitas secara daring, meningkatkan literasi kebijakan, serta menyelaraskan pengetahuan teknis dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.

Lebih lanjut, Menhut menyampaikan program Perhutanan Sosial kini telah memberikan akses kelola hutan seluas 8 juta hektar kepada masyarakat, dan direncanakan akan bertambah hingga 300 ribu hektar. 

Baca juga: Dukung Perhutanan Sosial KLHK, Subholding Upstream Pertamina Teken Lima Perjanjian Kerja Sama dengan KUPS

Meski demikian, tantangan masih besar, terutama dalam mendorong produktivitas dan keberlanjutan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS). Saat ini, hanya 0,58% dari KUPS yang telah mencapai kategori standar tinggi, menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan berbagi praktik baik antar wilayah.

Read also:  Indonesia Tawarkan Kolaborasi Strategis Pengelolaan Hutan dan Mangrove ke Sri Lanka

Pada kesempatan itu, diluncurkan pula inisiatif regenerative farming yang mengintegrasikan kebutuhan pasar internasional dengan praktik agroforestri berkelanjutan. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian hutan.

Pada kesempatan itu Menhut menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pendamping yang telah bekerja keras mendampingi masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. ***

TOP STORIES

MORE ARTICLES

DAS Sehat Jadi Kunci Mitigasi Iklim dan Nilai Ekonomi Karbon

Ecobiz.asia – Menjaga kesehatan Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan salah satu strategi utama untuk mengatasi perubahan iklim sekaligus membuka peluang pembiayaan hijau melalui Nilai...

Kemenhut dan Satgas PKH Musnahkan 360 Hektare Sawit Ilegal di TN Gunung Leuser

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama Satgas Garuda Penertiban Kawasan Hutan (PKH) memulai langkah pemulihan ekosistem Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dengan memusnahkan ratusan...

RAPIMNAS APHI Pilih Soewarso Sebagai Ketua Umum Usai Indroyono Soesilo Jadi Dubes AS

Ecobiz.asia - Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) 2025 menetapkan Dr. Soewarso sebagai Ketua Umum Pergantian Antar Waktu untuk masa bakti...

Link Download Permen LH No 8/2025 Tentang Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove (BPEGM)

Ecobiz.asia – Berikut ini adalah link download Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja...

KLH Bentuk Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove (BPEGM), Ini Tugasnya

Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) resmi membentuk Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove (BPEGM), sebagai unit pelaksana teknis (UPT) yang...

TOP STORIES

Punya PLTMH dan Wisata Edukasi, Rantau Dedap Jadi Desa Energi Berdikari

Ecobiz.asia - PT Pertamina (Persero) meresmikan program Desa Energi Berdikari (DEB) di Rantau Dedap, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dengan menghadirkan fasilitas energi bersih...

Hari Pelanggan Nasional, Pertagas Tegaskan Komitmen Energi Bersih dan Layanan Prima

Ecobiz.asia — PT Pertamina Gas (Pertagas), bagian dari Subholding Gas Pertamina, menegaskan komitmen menghadirkan energi bersih dan layanan prima bagi pelanggan industri, UMKM, hingga...

Indonesia sees healthy watersheds as cornerstone of climate policy, carbon markets

Ecobiz.asia – Keeping Indonesia’s watersheds healthy is critical to tackling climate change and unlocking green finance through the country’s carbon pricing scheme, officials said...

DAS Sehat Jadi Kunci Mitigasi Iklim dan Nilai Ekonomi Karbon

Ecobiz.asia – Menjaga kesehatan Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan salah satu strategi utama untuk mengatasi perubahan iklim sekaligus membuka peluang pembiayaan hijau melalui Nilai...

Elnusa Gelar Khitanan Massal untuk 75 Anak di Kabupaten PALI

Ecobiz.asia – PT Elnusa Tbk (ELNUSA) menggelar program tanggung jawab sosial bertajuk Sehat Bersama, Harmonis & Terpadu Edukasi (SEHATI) melalui kegiatan khitanan massal di...