Ecobiz.asia — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pembangunan pasar karbon internasional harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, kedaulatan negara, dan semangat kolaboratif.
Hal ini disampaikannya dalam peluncuran Coalition to Grow Carbon Market (CGCM), di mana Indonesia hadir sebagai negara undangan utama, di London, Inggris, Selasa (24/6/2025).
Menurut Menteri Hanif, pasar karbon bukan semata urusan ekonomi, tetapi juga menyangkut moralitas dan keadilan iklim global.
Ia menekankan bahwa pasar karbon harus menjadi sarana untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat lokal dan mendukung pencapaian target mitigasi perubahan iklim nasional.
“Upaya membangun pasar karbon global harus didasarkan pada keadilan dan semangat saling melengkapi antarnegara. Ini bukan hanya tentang perdagangan, tetapi tentang memperjuangkan kehidupan manusia dan keberlanjutan bumi,” tegas Hanif.
Hanif menyoroti peran penting pasar karbon sukarela (voluntary carbon market/VCM) dalam mengisi kesenjangan kapasitas antarnegara dan antaraktor.
Ia menyebut bahwa VCM harus diarahkan untuk memperkuat pelaku di tingkat tapak—khususnya masyarakat adat, komunitas lokal, dan para pelaksana aksi iklim di lapangan.
“Kolaborasi antara pemerintah dan pelaku pasar sangat diperlukan untuk menyiapkan transisi menuju pasar karbon global yang terintegrasi, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat lokal,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan perlunya konsolidasi peran negara dalam pelaksanaan NDC dan menyampaikan keprihatinan atas proyek-proyek karbon yang berjalan secara parsial dan tidak terkait langsung dengan prioritas nasional.
“Seluruh pemangku kepentingan harus mengedepankan kolaborasi strategis, berdasarkan rencana nasional yang mengintegrasikan manfaat iklim dengan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Baca juga: Terima VERRA dan ICVCM, Menhut Mau Selaraskan Metodologi dan Pastikan Integritas Karbon
Menteri Hanif menilai bahwa skema perdagangan karbon tidak boleh didominasi oleh pendekatan pasar semata, melainkan juga mempertimbangkan dimensi sosial dan lingkungan.
Indonesia, katanya, terus memperkuat posisinya melalui kerangka kerja nasional yang mendukung integritas, transparansi, dan kedaulatan.
Ia pun menyambut pembentukan CGCM sebagai langkah awal penting untuk membangun kepercayaan dan menyusun kerangka kerja kolaboratif yang mendorong keselarasan aksi global terhadap target Persetujuan Paris.
“Indonesia mendukung kerja sama internasional yang saling menghormati dan saling melengkapi, demi memperbaiki iklim bumi dan mewujudkan kemakmuran bagi seluruh umat manusia,” tutup Hanif. ***
