Bahlil Ancam Cabut Izin KKKS Migas yang Biarkan Sumur Idle: Untuk Penataan 

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan akan mencabut wilayah kerja (WK) migas yang tidak dioptimalkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), termasuk BUMN.

Kebijakan tegas itu dilakukan demi peningkatan lifting minyak nasional.

Bahlil menyampaikan bahwa saat ini terdapat 5.000 sumur idle di Indonesia. Bahlil mendesak operator wilayah kerja untuk segera mengoptimalkan sumur-sumur tersebut. 

“Setelah dicek, dari 16.000 sumur yang idle, masih ada 5.000 sumur yang mungkin dapat dioptimalkan produksinya,” ujar Bahlil dalam acara BNI Investor Daily di Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024.

Read also:  BIM Dorong Ekstraksi Logam Tanah Jarang dari Limbah Tambang dan Sampah Elektronik

Baca juga: Pemerintah Terbitkan PP 36 Tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP pada KLHK, Bandrol Penggunaan Kawasan Hutan Naik

Jika sumur-sumur ini tidak dioptimalkan, Bahlil menyampaikan akan mencabut izin wilayah kerja dan menawarkan kepada pihak yang bersedia mengembangkan lapangan yang idle tersebut. 

“Tampaknya ada potensi bagi kami untuk melakukan penataan terhadap sumur-sumur yang tidak dikerjakan baik oleh KKKS maupun BUMN. Kami akan ambil alih dan menawarkannya kepada perusahaan yang mampu meningkatkan lifting minyak nasional kita,” ujar Bahlil.

Read also:  Harga Nikel dan Biaya Modal Pengaruhi Kelayakan Proyek, Ekonomom Soroti Daya Saing Baterai

Beberapa waktu lalu Direktur Pengembangan Usaha Hulu Migas di Kementerian ESDM Ariana Soemanto, menyampaikan ada empat strategi yang sedang ditinjau untuk mendorong optimalisasi lifting minyak nasional. 

Pertama, kontraktor migas didorong untuk segera memulai operasi di wilayah kerja idle yang berpotensi. 

“Jika diperlukan, penyesuaian ekonomi dapat diusulkan kepada Kementerian ESDM melalui SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA),” katanya.

Kedua, kontraktor didorong untuk bekerja sama dengan entitas lain untuk memanfaatkan teknologi canggih yang sesuai dengan norma industri dalam mengoperasikan wilayah kerja idle yang berpotensi. 

Read also:  Subsidi Energi Salah Sasaran, Reformasi Berpotensi Hemat Rp116 Triliun

Baca juga: Bahlil Minta Perguruan Tinggi di Indonesia Timur Lebih Adaptif Demi Kelola SDA Berkelanjutan

Ketiga, kontraktor dapat mengusulkan agar wilayah kerja idle ini dikelola oleh kontraktor lain sesuai dengan ketentuan regulasi.

Keempat, kontraktor dapat mengembalikan wilayah kerja idle tersebut kepada Kementerian dengan mempertimbangkan kewajiban pasca-operasi, pengembalian data hulu migas, dan kewajiban lainnya, untuk diklasifikasikan ulang dan ditawarkan sebagai wilayah kerja baru sesuai dengan ketentuan regulasi. 

Strategi-strategi ini sedang dievaluasi dengan rekomendasi waktu yang ditentukan oleh SKK Migas atau BPMA. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Menhut Tegaskan Tak Akan Terbitkan Izin Tambang di Habitat Badak Jawa Ujung Kulon, Raja Juli: Saya Berjanji

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon...

Emisi Fosil Terus Meningkat, CERAH Dorong Indonesia Dukung Target Elektrifikasi Global 35% pada 2035

Ecobiz.asia – Peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil memperkuat urgensi percepatan elektrifikasi di Indonesia. CERAH mendorong pemerintah mendukung target elektrifikasi global sebesar...

Koalisi Pemantau Independen Desak Kemenhut Buka Data Asal Kayu, Soroti Risiko Kayu Ilegal Masuk Industri

Ecobiz.asia – Koalisi Pemantau Independen yang terdiri atas 66 organisasi masyarakat sipil mendesak Kementerian Kehutanan membuka data asal dan peredaran kayu untuk memperkuat pengawasan...

SKK Migas: Indonesia’s Oil and Gas Future Remains Promising Amid Global Challenges

Ecobiz.asia -- Indonesia’s oil and gas industry continues to have promising prospects despite mounting global challenges, with the future of the upstream sector depending...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...