Mau Luncurkan Indonesia Carbon Credit, RI Pantau Kerangka Operasi Perdagangan Karbon di COP29 

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan, salah satu misi delegasi Indonesia menghadiri konferensi perubahan iklim COP29 di Baku, Azerbaijan adalah untuk melihat kondisi aktual kerangka operasional implementasi perdagangan karbon.

“Sepulang dari Baku, kita akan men-declare Indonesia Carbon Credit,” kata Hanif saat ditemui ketika memantau kesiapan delegasi Indonesia jelang pembukaan COP29, di Kota Baku, Minggu, 10 November 2024.

Read also:  Gold Standard Rilis Metodologi Kredit Karbon untuk Proyek Pensiun Dini PLTU

Hanif menjelaskan, pemerintah saat ini sedang melakukan persiapan terkait rencana untuk meluncurkan Indonesia Carbon Credit. Berbagai hal yang menghambat perdagangan karbon akan diselesaikan.

Baca juga: Disaksikan Presiden Xi Jinping dan Presiden Prabowo, RI-China Sepakati Pengembangan Mineral Hijau

“Sumbatan-sumbatan akan kita selesaikan. Ada strategi yang kita susun yang nanti akan kami sampaikan,” katanya.

Perdagangan karbon untuk mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), menjadi salah satu mekanisme yang diatur dalam Artikel 6 Paris Agreement.

Read also:  Pakar IPB: Perdagangan Karbon Sah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Baca juga: Reduksi Emisi Capai 1,2 juta Ton C02, Realisasi Dekarbonisasi Pertamina Lampaui Target 2024

Terkait pemanfaatan nilai ekonomi karbon, Hanif menyatakan Utusan Khusus Presiden untuk Energi Lingkungan Hashim Djojohadikusumo akan mengumumkan perjanjian kerja sama dengan Jepang terkait mekanisme Joint Credit Mechanism (JCM) di Paviliun Indonesia.

Lebih Lanjut Menteri LH mengatakan, perdagangan karbon membuka kesempatan bagi Indonesia untuk mendapat manfaat ekonomi. Meski demikian dia menegaskan bahwa Indonesia tetap perlu berhati-hati. 

Read also:  Terdaftar di IDX Carbon, NBE Tawarkan Kredit Karbon dari Proyek Biogas Limbah Sawit

“Mungkin kita akan mendapat manfaat ekonomi banyak, tapi kita perlu hati hati next-nya karbon akan dimaninkan dimana,” kata Hanif. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Gold Standard Rilis Metodologi Kredit Karbon untuk Proyek Pensiun Dini PLTU

Ecobiz.asia — Lembaga sertifikasi iklim Gold Standard meluncurkan metodologi baru untuk mendukung percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara sekaligus memastikan transisi...

Pakar IPB: Perdagangan Karbon Sah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ecobiz.asia — Perdagangan karbon dinilai dapat diterima dalam perspektif ekonomi syariah sepanjang memenuhi prinsip transparansi, verifikasi ilmiah, serta bebas dari unsur spekulasi dan riba. Ketua...

KKP Susun Baseline Emisi Ekosistem Lamun, Pondasi Penting Pengelolaan Karbon Biru

Ecobiz.asia — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun baseline emisi gas rumah kaca (GRK) dari ekosistem lamun sebagai langkah memperkuat tata kelola karbon biru...

PGE Gandeng South Pole, Percepat Transisi Portofolio Karbon ke Mekanisme Paris Agreement

Ecobiz.asia — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) mempercepat transisi portofolio proyek karbon panas buminya ke mekanisme pasar karbon global berdasarkan Pasal 6.4 Paris...

Dari Energi hingga Limbah, Lebih dari 165 Proyek Siap Masuk Mekanisme Kredit Karbon Paris Agreement

Ecobiz.asia — Lebih dari 165 proyek yang telah disetujui negara tuan rumah sedang dalam proses transisi dari mekanisme Clean Development Mechanism (CDM) menuju mekanisme...

TOP STORIES

Govt Reviews Scheme as Norway Eyes Carbon Credits from Indonesia Floating Solar Projects

Ecobiz.asia — The government is currently reviewing the scheme in greater detail, including assessing long-term price considerations and mechanisms to ensure that potential funding...

Gold Standard Rilis Metodologi Kredit Karbon untuk Proyek Pensiun Dini PLTU

Ecobiz.asia — Lembaga sertifikasi iklim Gold Standard meluncurkan metodologi baru untuk mendukung percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara sekaligus memastikan transisi...

Pakar IPB: Perdagangan Karbon Sah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ecobiz.asia — Perdagangan karbon dinilai dapat diterima dalam perspektif ekonomi syariah sepanjang memenuhi prinsip transparansi, verifikasi ilmiah, serta bebas dari unsur spekulasi dan riba. Ketua...

Dua Perusahaan Besi dan Baja Segera Disidangkan Atas Pidana Lingkungan, KLH Tak Toleransi Pencemar

Ecobiz.asia — Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak...

Indonesia Removes Sea Sand Export Provision in New Marine Sedimentation Rule

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Marine Affairs and Fisheries has issued a new regulation revising the implementation rules for managing marine sedimentation, including the...