PLN Beberkan Strategi Pengembangan Ekosistem Biomassa Berbasis Masyarakat untuk Produksi Energi Bersih

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – PT PLN (Persero) terus melakukan pengembangan ekosistem energi biomassa untuk mendukung langkah Pemerintah dalam upaya pengurangan emisi karbon serta peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui dukungan suplai energi bersih. 

“PLN membangun ekosistem biomassa berbasis ekonomi kerakyatan. Dalam hal ini kami menjalin kolaborasi dengan masyarakat, pemerintah daerah dan pemangku kebijakan terkait dengan memanfaatkan lahan-lahan kritis menjadi penyuplai biomassa dengan sistem pertanian terpadu,” ungkap Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

Darmawan memaparkan, hingga triwulan 3 tahun 2024, PLN telah memanfaatkan 3 juta ton biomassa dalam program co-firing untuk 46 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) serta berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 3,2 juta ton CO2e. 

Baca juga: PLN Resmikan Pengembangan Ekosistem Biomassa di Tasikmalaya, Libatkan Masyarakat Produksi Bahan Baku Co-firing PLTU

Read also:  PLN Bidik Pasar Pengisian Listrik Alat Berat, SPKLU Truk dan Bus Disiapkan pada 2027

Pemanfaatan biomassa ini juga memberikan nilai ekonomi untuk masyarakat hingga Rp2 triliun per tahun dan melibatkan sebanyak 250 ribu orang.

“Jumlah pemanfaatan biomassa ini akan terus ditingkatkan menjadi 10 juta ton di tahun 2025 guna memenuhi kebutuhan biomassa di 52 PLTU milik PLN,” imbuhnya.

Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) sekaligus Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Wiluyo Kusdwiharto menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan kolaborasi dengan BUMN maupun swasta guna mengembangkan lahan kosong untuk ditanami tanaman energi. 

Selain itu, pihaknya juga mendorong pemanfaatan limbah sebagai biomassa untuk pembangkit listrik. 

Read also:  ANTAM Tanam 10.000 Mangrove untuk Dukung Pemulihan Ekosistem Pesisir

Wiluyo juga mengajak setiap pihak yang berkepentingan untuk menjalin kolaborasi bersama. Sehingga, ekosistem yang kokoh bisa terbentuk untuk dapat memanfaatkan potensi besar biomassa di tanah air. 

“Biomassa ini adalah potensi yang sangat melimpah di Indonesia dan merupakan salah satu kekuatan pertahanan energi. Karena materi dari biomassa memiliki banyak manfaat, hanya tinggal bagaimana kita memanfaatkannya,” kata Wiluyo saat METI Green Talk bertajuk “Strategi Penjaminan Penyediaan Bahan Baku dan Peningkatan Keekonomian untuk Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm),” Senin, 30 September 2024.

Baca juga: Manfaatkan Bahan Baku dari Sumber Lestari, Industri Biomassa Kayu Berpotensi Tumbuh Berkelanjutan

Sementara itu, Koordinator Investasi dan Kerja Sama Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Trois Dilisusendi memaparkan, Pemerintah sangat mendukung inisiatif PLN-METI untuk terus meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), khususnya biomassa. 

Read also:  PGN Jaga Keandalan Pasokan Gas Bumi bagi 41.000 Pelanggan di Cirebon

Pasalnya, kata Trois, potensi biomassa terutama untuk sektor kelistrikan atau PLTBm cukup besar, yakni mencapai 57 gigawatt (GW).  

“Kita sangat paham bahwa bioenergi adalah bagian dari dunia energi yang memang bisa dikatakan paling lengkap. Kenapa? Karena dia bisa menggantikan seluruh energi fosil. Kemudian sektor yang (digantikannya) bisa lengkap, bisa kelistrikan, bisa sebagai pembangkit bioenergi, bisa untuk transportasi menggantikan BBM,” jelasnya. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

SKK Migas Raih Penghargaan Top Performance Corporate 2026 dari Garuda Indonesia

Ecobiz.asia – SKK Migas meraih penghargaan Top Performance Corporate 2026 dari PT Garuda Indonesia dalam ajang Garuda Indonesia MICE Experience 2026. Penghargaan tersebut diberikan...

PHM Targetkan Penanaman 600 Ribu Mangrove di Mahakam, Total Program Capai 3,1 Juta Bibit

Ecobiz.asia – PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) bersama Pertamina Foundation menargetkan penanaman sekitar 600 ribu pohon mangrove di lahan seluas 32,41 hektare di Kalimantan...

Sumur GBD-B Medco di Tarakan Hasilkan 500 Barel Minyak per Hari, Lampaui Target Awal

Ecobiz.asia -- Optimalisasi lapangan migas mature masih menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi nasional. Hal ini ditunjukkan oleh keberhasilan...

April Group Tunggu Penjelasan Resmi soal Pencabutan Izin Konsesi 338.536 Hektare PT RAPP di Riau

Ecobiz.asia – Manajemen April Group menyatakan masih menunggu pemberitahuan resmi dan penjelasan pemerintah setelah menerima informasi mengenai pencabutan izin konsesi kehutanan seluas sekitar 338.536...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...