PLN Beberkan Strategi Pengembangan Ekosistem Biomassa Berbasis Masyarakat untuk Produksi Energi Bersih

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – PT PLN (Persero) terus melakukan pengembangan ekosistem energi biomassa untuk mendukung langkah Pemerintah dalam upaya pengurangan emisi karbon serta peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui dukungan suplai energi bersih. 

“PLN membangun ekosistem biomassa berbasis ekonomi kerakyatan. Dalam hal ini kami menjalin kolaborasi dengan masyarakat, pemerintah daerah dan pemangku kebijakan terkait dengan memanfaatkan lahan-lahan kritis menjadi penyuplai biomassa dengan sistem pertanian terpadu,” ungkap Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

Darmawan memaparkan, hingga triwulan 3 tahun 2024, PLN telah memanfaatkan 3 juta ton biomassa dalam program co-firing untuk 46 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) serta berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 3,2 juta ton CO2e. 

Baca juga: PLN Resmikan Pengembangan Ekosistem Biomassa di Tasikmalaya, Libatkan Masyarakat Produksi Bahan Baku Co-firing PLTU

Read also:  Dua Kapal Berhasil Keluar dari Area Konflik Timur Tengah, Pertamina Pastikan Pasokan Energi Normal

Pemanfaatan biomassa ini juga memberikan nilai ekonomi untuk masyarakat hingga Rp2 triliun per tahun dan melibatkan sebanyak 250 ribu orang.

“Jumlah pemanfaatan biomassa ini akan terus ditingkatkan menjadi 10 juta ton di tahun 2025 guna memenuhi kebutuhan biomassa di 52 PLTU milik PLN,” imbuhnya.

Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) sekaligus Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Wiluyo Kusdwiharto menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan kolaborasi dengan BUMN maupun swasta guna mengembangkan lahan kosong untuk ditanami tanaman energi. 

Selain itu, pihaknya juga mendorong pemanfaatan limbah sebagai biomassa untuk pembangkit listrik. 

Read also:  Pertamina Pastikan Stok BBM Aman Meski Dua Kapal Masih Tertahan di Selat Hormuz

Wiluyo juga mengajak setiap pihak yang berkepentingan untuk menjalin kolaborasi bersama. Sehingga, ekosistem yang kokoh bisa terbentuk untuk dapat memanfaatkan potensi besar biomassa di tanah air. 

“Biomassa ini adalah potensi yang sangat melimpah di Indonesia dan merupakan salah satu kekuatan pertahanan energi. Karena materi dari biomassa memiliki banyak manfaat, hanya tinggal bagaimana kita memanfaatkannya,” kata Wiluyo saat METI Green Talk bertajuk “Strategi Penjaminan Penyediaan Bahan Baku dan Peningkatan Keekonomian untuk Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm),” Senin, 30 September 2024.

Baca juga: Manfaatkan Bahan Baku dari Sumber Lestari, Industri Biomassa Kayu Berpotensi Tumbuh Berkelanjutan

Sementara itu, Koordinator Investasi dan Kerja Sama Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Trois Dilisusendi memaparkan, Pemerintah sangat mendukung inisiatif PLN-METI untuk terus meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), khususnya biomassa. 

Read also:  Samindo Resources Targetkan Pemindahan 34,5 Juta BCM Batuan Penutup pada 2026

Pasalnya, kata Trois, potensi biomassa terutama untuk sektor kelistrikan atau PLTBm cukup besar, yakni mencapai 57 gigawatt (GW).  

“Kita sangat paham bahwa bioenergi adalah bagian dari dunia energi yang memang bisa dikatakan paling lengkap. Kenapa? Karena dia bisa menggantikan seluruh energi fosil. Kemudian sektor yang (digantikannya) bisa lengkap, bisa kelistrikan, bisa sebagai pembangkit bioenergi, bisa untuk transportasi menggantikan BBM,” jelasnya. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

PGN Perkuat Integrasi Infrastruktur Gas untuk Perluas Akses Energi Bersih

Ecobiz.asia -- PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Subholding Gas PT Pertamina (Persero), terus memperkuat pengembangan infrastruktur gas bumi nasional guna memperluas akses energi...

Chandra Asri Pasok Aspal Plastik Daur Ulang di Proyek Jalan PLTU Jawa 9 dan 10

Ecobiz.asia — Produsen petrokimia PT Chandra Asri Pacific Tbk memasok material plastik daur ulang untuk campuran aspal plastik yang digunakan pada pembangunan jalan di...

PGE Bidik Rekor Produksi Listrik 5.255 GWh pada 2026, Begini Caranya

Ecobiz.asia — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) menargetkan produksi listrik mencapai sekitar 5.255 gigawatt hour (GWh) pada 2026 atau tumbuh sekitar 3,14% secara...

PLN Nusantara Power Percepat Pengembangan PLTS Terapung Karangkates 100 MW

Ecobiz.asia -- PT PLN Nusantara Power melalui anak usahanya PLN Nusantara Renewables mempercepat pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung Karangkates yang berlokasi...

Elnusa Realisasikan 95% Capex 2025 untuk Perkuat Teknologi dan Kapasitas Layanan Energi

Ecobiz.asia — PT Elnusa Tbk (IDX: ELSA) terus memperkuat fondasi pertumbuhan bisnis melalui realisasi belanja modal (capital expenditure/Capex) yang solid sepanjang 2025. Perusahaan jasa...

TOP STORIES

Govt Reviews Scheme as Norway Eyes Carbon Credits from Indonesia Floating Solar Projects

Ecobiz.asia — The government is currently reviewing the scheme in greater detail, including assessing long-term price considerations and mechanisms to ensure that potential funding...

Gold Standard Rilis Metodologi Kredit Karbon untuk Proyek Pensiun Dini PLTU

Ecobiz.asia — Lembaga sertifikasi iklim Gold Standard meluncurkan metodologi baru untuk mendukung percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara sekaligus memastikan transisi...

Pakar IPB: Perdagangan Karbon Sah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ecobiz.asia — Perdagangan karbon dinilai dapat diterima dalam perspektif ekonomi syariah sepanjang memenuhi prinsip transparansi, verifikasi ilmiah, serta bebas dari unsur spekulasi dan riba. Ketua...

Dua Perusahaan Besi dan Baja Segera Disidangkan Atas Pidana Lingkungan, KLH Tak Toleransi Pencemar

Ecobiz.asia — Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak...

Indonesia Removes Sea Sand Export Provision in New Marine Sedimentation Rule

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Marine Affairs and Fisheries has issued a new regulation revising the implementation rules for managing marine sedimentation, including the...