Ecobiz.asia — Pemerintah Indonesia menyiapkan skema pembiayaan jangka panjang untuk mendukung konservasi 13 taman nasional prioritas dan dua lanskap konservasi spesies ikonik. Rencana tersebut dipaparkan dalam Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 di Antalya, Turkiye, Senin (9/11/2026).
Penyusunan skema pembiayaan tersebut dipimpin Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.
Ketua Satgas Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan, Indonesia memiliki 57 taman nasional yang menjadi habitat berbagai spesies terancam punah. Karena itu, perlindungan kawasan konservasi membutuhkan sumber pendanaan jangka panjang dan kolaborasi antara pemerintah, filantropi, serta sektor swasta.
“Indonesia tidak sekadar mencari tambahan dana untuk konservasi. Kita membutuhkan pembiayaan jangka panjang agar perlindungan alam dapat terus berjalan. Melalui Satgas ini, kami berupaya memperluas kolaborasi antara pemerintah, filantropi, dan sektor swasta untuk mendukung perlindungan taman nasional, spesies ikonik, dan lanskap prioritas,” kata Hashim, yang juga menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi.
Di COP31, Satgas juga menghimpun masukan internasional terhadap draf White Paper Pembiayaan Konservasi Indonesia. Dokumen tersebut memuat peta jalan pembentukan wadah investasi konservasi nasional (national conservation investment vehicle) untuk menghimpun, mengagregasi, dan menyalurkan pendanaan dari berbagai sumber.
Konsultasi tersebut melanjutkan pembahasan nasional pada 2 November 2026 yang melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, organisasi nonpemerintah, dunia usaha, dan ahli konservasi.
Dalam pembahasan di COP31, Satgas memaparkan sejumlah instrumen pembiayaan yang diadaptasi dari praktik internasional. Instrumen tersebut mencakup kredit keanekaragaman hayati (biodiversity credit), pendanaan permanen berbasis proyek (Project Finance for Permanence/PFP), obligasi konservasi satwa liar (Wildlife Conservation Bonds), serta pembiayaan berbasis hasil (outcome-based finance), termasuk model Rhino Bond.
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan, pemerintah berkomitmen mengembangkan pembiayaan konservasi inovatif untuk memperkuat tata kelola taman nasional. Pengembangan diarahkan dari proyek percontohan menuju platform nasional yang menghubungkan pendanaan, kelembagaan, pengelolaan di lapangan, dan hasil konservasi yang terukur.
“Taman nasional Indonesia tetap berada di bawah kewenangan negara, dengan konservasi sebagai tujuan utamanya. Pemerintah tetap bertanggung jawab atas prioritas konservasi, keputusan pengelolaan, dan pengawasan,” kata Rohmat.
Menurut Rohmat, pemerintah memprioritaskan pembentukan arsitektur pembiayaan yang kredibel, pengembangan instrumen yang memberikan manfaat konservasi, reformasi regulasi dan fleksibilitas keuangan, serta penguatan sumber daya manusia dan kapasitas pengelolaan.
Salah satu agenda yang disiapkan adalah transformasi Badan Layanan Umum (BLU) di empat taman nasional, yakni Komodo, Bromo Tengger Semeru, Gunung Rinjani, dan Way Kambas. Pelaksanaannya tetap mengikuti proses persetujuan yang berlaku.
Wadah investasi konservasi nasional juga dirancang untuk memperkuat kemandirian pendapatan di tingkat tapak melalui ekowisata, kemitraan strategis, dan model bisnis berkelanjutan lainnya.
CEO WWF Indonesia sekaligus anggota Satgas Aditya Bayunanda menyambut langkah pemerintah membangun arsitektur pembiayaan tersebut. Menurut dia, kolaborasi pemerintah, lembaga keuangan, korporasi, dan mitra internasional membuka peluang untuk mengembangkan pendanaan konservasi yang tidak hanya bergantung pada sumbangan atau kegiatan filantropi.
“Kami melihat adanya sinyal positif yang sangat kuat dari pendekatan terstruktur yang diambil Indonesia,” kata Aditya.
Sejumlah mitra internasional turut hadir dalam sesi pembahasan, antara lain perwakilan Pemerintah Inggris Ruth Davis selaku UK Special Representative for Nature, Bezos Earth Fund, Enduring Earth, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia (ADB).
Melalui konsultasi di COP31, pemerintah berharap dapat menghimpun dukungan teknis, studi kelayakan, dan pendanaan katalitik untuk mengembangkan ekosistem pembiayaan konservasi nasional. ***
