Ecobiz.asia – Kerja sama penyimpanan cadangan minyak darurat dinilai tetap penting bagi ASEAN meskipun kawasan ini beralih ke energi terbarukan. Selain menjaga ketahanan pasokan di tengah gangguan energi global, skema cadangan bersama berpotensi menghemat biaya hingga US$610 juta per tahun, berdasarkan kajian Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA).
Chief Operating Officer ERIA Takayuki Yamanaka mengatakan gangguan pasokan energi global menunjukkan pentingnya kesiapan dan kerja sama antarnegara untuk menjaga ketahanan energi.
Menurutnya, upaya memperkuat ketahanan energi juga perlu berjalan seiring dengan pertumbuhan hijau dan transformasi digital untuk meningkatkan daya saing serta memperkuat integrasi ekonomi kawasan.
“Salah satu topik utama yang akan kita bahas adalah ketahanan energi ASEAN, khususnya kajian regional kami mengenai cadangan minyak bersama dan mekanisme respons di sektor energi,” kata Yamanaka saat membuka Second East Asia Media Caucus di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Ekonom Energi Senior ERIA Han Phoumin menjelaskan, kajian tersebut menggunakan cadangan setara 90 hari konsumsi minyak sebagai patokan. ERIA mengasumsikan perusahaan telah memiliki stok operasional setara 30 hari konsumsi. Dengan demikian, tambahan cadangan yang perlu disediakan mencapai 60 hari konsumsi.
Dalam skenario yang lebih mengandalkan penyimpanan nasional, tambahan cadangan tersebut terdiri atas stok nasional setara 45 hari konsumsi, cadangan bersama 10 hari, dan hak menggunakan stok yang disimpan pihak lain selama lima hari. Biaya penyediaan dan penyimpanan skema ini diperkirakan mencapai US$2,80 miliar per tahun.
Biaya tersebut turun menjadi US$2,19 miliar per tahun ketika porsi cadangan bersama ditingkatkan dari setara 10 hari menjadi 30 hari konsumsi. Biaya penyimpanan per barel juga berkurang dari US$9,76 menjadi US$7,29 per tahun.
Dalam skema yang diusulkan ERIA, minyak yang disimpan bersama tetap menjadi milik produsen atau mitra penyimpanan. Negara peserta memperoleh hak untuk menggunakan stok tersebut berdasarkan kesepakatan. Adapun biaya pengiriman saat keadaan darurat dan pengisian kembali cadangan belum termasuk dalam perhitungan.
Han menegaskan, skema tersebut masih berupa rekomendasi yang membutuhkan pertimbangan dan persetujuan pemerintah negara terkait. Selain kesepakatan mengenai hak akses, negara peserta juga perlu menyiapkan prosedur pelepasan stok, memastikan kesesuaian jenis bahan bakar, serta membangun sarana distribusi ke wilayah yang membutuhkan.
Ia mencontohkan pengalaman Jepang setelah kecelakaan Fukushima. Meskipun memiliki cadangan minyak, Jepang menghadapi kesulitan mengirimkan bahan bakar ke sejumlah wilayah terpencil yang membutuhkan pasokan.
“Hak untuk menggunakan cadangan darurat baru merupakan langkah awal. Setiap negara perlu memiliki prosedur yang jelas untuk mengeluarkan cadangan, bahan bakar yang sesuai dengan kebutuhan, dan sarana untuk mengirimkannya ke tempat yang membutuhkan. Melalui uji coba sukarela, pemerintah dan operator dapat menguji apakah semua itu berjalan dengan baik sebelum pasokan terganggu,” ujar Han.
Dari sisi industri, Kepala Kantor Secretary-in-Charge ASEAN Council on Petroleum and Energy (ASCOPE) Sri Konsep Harum Wicaksono menyoroti kesiapan infrastruktur pengolahan dan distribusi. Menurut dia, jika suatu negara membutuhkan bensin sementara stok yang tersedia berupa minyak mentah, kilang harus mampu mengolah minyak tersebut menjadi bahan bakar sesuai spesifikasi yang dibutuhkan.
“Peluang ekonominya cukup menjanjikan untuk diuji, tetapi nilainya bergantung pada kepastian bahwa hak akses dapat ditegakkan, dan juga pada biayanya,” kata Sri.
Ia mengatakan pemerintah dan perusahaan perlu menyepakati pihak yang menanggung biaya penyimpanan serta pihak yang berwenang melepas stok ketika suatu negara meminta bantuan. Sebelum membangun fasilitas baru, industri juga perlu memetakan kilang, tangki penyimpanan, dan dermaga yang dapat dimanfaatkan.
Latihan bersama antara pemerintah dan operator diperlukan untuk menguji proses distribusi, mulai dari pengajuan permintaan, pelepasan stok, pengurusan dokumen kepabeanan, hingga pengiriman bahan bakar ke negara penerima.
Kebutuhan cadangan minyak tersebut dinilai masih relevan meskipun ASEAN terus beralih ke sumber energi yang lebih bersih. Senior Energy System Modeller ASEAN Centre for Energy (ACE) Yudiandra Yuwono mengatakan, pemodelan dalam ASEAN Energy Outlook menunjukkan kawasan ini masih akan mengonsumsi minyak dalam jumlah besar pada masa mendatang.
“Namun, bahkan dalam skenario ambisius itu, kita masih akan mengonsumsi 3 juta barel minyak per hari pada 2060,” kata Yudiandra.
Menurut dia, pengurangan penggunaan minyak pada pembangkit listrik berbahan bakar diesel relatif lebih memungkinkan karena tersedia sumber energi alternatif. Namun, peralihan pada sektor logistik dan kegiatan operasional berat masih menghadapi tantangan. Distribusi pangan, misalnya, masih bergantung pada angkutan berbahan bakar diesel sehingga gangguan pasokan minyak dapat memengaruhi pengiriman kebutuhan sehari-hari masyarakat. ***
