Ecobiz.asia – Fluktuasi harga nikel, nilai tukar rupiah, dan tingginya biaya modal menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi kelayakan investasi proyek nikel di Indonesia. Di sisi hilir, industri baterai berbasis nikel juga menghadapi tantangan harga untuk bersaing dengan teknologi baterai lain, terutama pada segmen mobil listrik berukuran kecil.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sekaligus Senior Advisor on Economics and Policy BRI Danareksa Sekuritas, Prof. Telisa Aulia Falianty, mengatakan harga nikel dan kepastian pasokan menjadi pertimbangan utama dalam menilai kelayakan proyek. Selain itu, nilai tukar, biaya pendanaan, dan biaya energi turut memengaruhi perhitungan investasi.

“Jadi, dari grafik ini kami menyimpulkan bahwa kelayakan proyek nikel bergantung pada harga atau pasokan. Dari sisi makroekonomi, tantangan yang kita hadapi ada pada nilai tukar, biaya modal, dan biaya energi,” ujar Telisa dalam The 5th Nickel Producers, Processors, and Buyers Conference di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Menurut dia, pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya pembelian barang impor yang digunakan dalam proses produksi. Sementara itu, suku bunga yang bertahan tinggi membuat biaya pembiayaan semakin mahal. Kenaikan harga minyak juga berpotensi menambah beban biaya operasional.

Karena itu, pengembang proyek perlu menunjukkan kemampuan investasi menghadapi berbagai tekanan tersebut untuk memperoleh pendanaan. Kepastian pasokan, kredibilitas operator, dan keberadaan calon pembeli menjadi sejumlah faktor yang diperhitungkan. Pengelolaan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), termasuk hubungan perusahaan dengan masyarakat sekitar, juga menjadi perhatian.

Pada pengembangan baterai kendaraan listrik, Telisa menyoroti persaingan teknologi dan harga antara baterai berbasis nikel dan litium besi fosfat (LFP). Menurut dia, baterai LFP memiliki harga lebih rendah sehingga baterai berbasis nikel lebih sulit mencapai skala ekonomis untuk kendaraan listrik berukuran kecil.

Ia menilai baterai berbasis nikel lebih memungkinkan digunakan pada mobil listrik berukuran sedang hingga besar.

Telisa mengatakan saat ini dirinya terlibat dalam kajian bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengenai pengembangan baterai kendaraan listrik berbasis nikel. Salah satu opsi insentif yang dibahas adalah pembedaan perlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kendaraan listrik berdasarkan jenis baterainya.

“Bagaimana kita membedakan PPN untuk kendaraan listrik dengan baterai LFP dan kendaraan listrik dengan baterai NMC? Seharusnya ada pembedaan antara kedua jenis baterai tersebut, misalnya,” katanya.

Menurut Telisa, pembahasan mengenai insentif tersebut selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan. Kajian yang sedang berjalan juga menghitung manfaat pengolahan nikel menjadi baterai di dalam negeri, termasuk nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. ***