Ecobiz.asia – Indonesia mendorong mekanisme pendanaan keanekaragaman hayati global dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik yang lebih adil bagi negara berkembang.
Kedua isu tersebut menjadi agenda yang dikawal delegasi Indonesia dalam Konferensi Para Pihak ke-17 Konvensi Keanekaragaman Hayati (COP CBD ke-17) di Yerevan, Armenia, pada 19–30 Oktober 2026.
Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Noer Adi Wardjojo mengatakan Indonesia mendorong mekanisme pendanaan global dan pembagian keuntungan yang transparan agar negara-negara berkembang pemilik kekayaan biodiversitas memperoleh dukungan yang memadai.
“Kita terus mendorong agar mekanisme mobilisasi pendanaan global dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik dapat berjalan secara adil dan transparan, sehingga negara-negara berkembang pemilik megabiodiversitas mendapatkan dukungan yang memadai,” kata Noer Adi yang memimpin Delegasi Indonesia dalam keterangannya, Kamis (29/10/2026).
Dalam perundingan tersebut, delegasi Indonesia juga mengawal sejumlah isu strategis, antara lain penguatan kapasitas dan alih teknologi, pemanfaatan informasi digital sumber daya genetik (Digital Sequence Information), mekanisme multilateral pembagian keuntungan, keamanan hayati, biologi sintetis, kawasan lindung, serta perlindungan masyarakat lokal dan masyarakat adat.
COP CBD ke-17 menjadi forum evaluasi pelaksanaan Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework/KMGBF), yang menjadi acuan internasional untuk menghentikan dan membalikkan kehilangan keanekaragaman hayati.
Di tingkat nasional, Indonesia mengandalkan Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP) 2025–2045 yang memuat 20 target nasional. Indonesia juga telah menyampaikan Laporan Nasional Ketujuh kepada Sekretariat Konvensi Keanekaragaman Hayati pada Februari 2026.
Untuk mendukung Target 19 KMGBF mengenai mobilisasi sumber daya, Indonesia memperkenalkan sejumlah inisiatif pendanaan biodiversitas. Inisiatif tersebut mencakup kajian dan proyek percontohan Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), pengembangan platform KIRANAS bersama Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), serta penerapan biodiversity budget tagging melalui sistem KRISNA untuk memantau alokasi anggaran pemerintah bagi pelestarian alam.
Selain agenda pendanaan, Indonesia juga mendorong penyempurnaan regulasi, pengendalian spesies asing invasif dan pencemaran, integrasi kebijakan iklim dan konservasi, serta perlindungan sumber daya genetik.
Delegasi Indonesia dipimpin Noer Adi Wardjojo dengan melibatkan perwakilan lintas kementerian dan lembaga. Selain mengikuti perundingan formal, delegasi juga menyampaikan pengalaman Indonesia dalam perlindungan ekosistem dan spesies prioritas, pembiayaan konservasi, serta keterkaitan antara pelestarian keanekaragaman hayati dan mitigasi perubahan iklim. ***
