Indonesia Sukses Swasembada Beras, Hashim Sebut Perluasan Sawah di Kawasan Hutan tak Lagi Diperlukan

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan tercapainya swasembada beras membuat pemerintah tidak lagi melihat kebutuhan untuk memperluas budidaya padi di kawasan hutan.

Ke depan, pemerintah akan mengandalkan intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produksi pangan.

Saat menyampaikan pidatonya pada Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026, Hashim mengatakan target swasembada beras yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto pada 2029 telah tercapai tiga tahun lebih cepat.

“Presiden Prabowo menargetkan swasembada beras pada 2029. Saya dengan senang hati menyampaikan kepada teman-teman bahwa target ini telah kita capai tiga tahun lebih cepat,” ujarnya.

Read also:  Karhutla Bikin Polusi Udara Makin Mematikan, Korban Melonjak Hingga 42%

Hashim mengatakan capaian tersebut menjadi pertama kalinya Indonesia mencapai swasembada beras dalam 42 tahun. Menurut dia, cadangan beras pemerintah saat ini mencapai sekitar 5,3 juta ton dan terus bertambah hingga pemerintah perlu menyewa gudang milik swasta karena kapasitas gudang pemerintah tidak lagi mencukupi.

Menurut dia, peningkatan produksi selama ini didukung kebijakan yang memberikan insentif kepada petani. Pemerintah menaikkan harga pembelian beras dari sekitar Rp4.000 menjadi Rp6.500 per kilogram dan memangkas biaya pupuk sekitar 20 persen.

Menurut Hashim, tercapainya swasembada beras dapat dicapai tanpa perluasan lahan sawah di kawasan hutan, termasuk melalui program food estate seluas 2 juta hektare yang pernah dicanangkan.

Read also:  Tugas BPGMN Disorot, Pemulihan Gambut Disertai Evaluasi Izin dan Penegakan Hukum

“Karena keberhasilan pemerintah mencapai swasembada beras, pemerintah saat ini tidak perlu lagi memperluas budidaya beras di kawasan hutan. Program food estate 2 juta hektare sudah tercapai tanpa harus menanam di atas 2 juta hektare,” kata Hashim.

Dengan capaian tersebut, pemerintah akan mengubah strategi peningkatan produksi pangan dari ekstensifikasi menjadi intensifikasi, termasuk untuk komoditas pangan strategis lainnya seperti kedelai.

“Program yang akan kami dorong adalah intensifikasi. Kami tidak akan melakukan ekstensifikasi areal pertanian, tetapi melanjutkan langkah-langkah intensifikasi,” kata Hashim.

Read also:  Indonesia Perkuat Pengelolaan Gambut Terpadu, 24,6 Juta Hektare KHG Jadi Perhatian

Intensifikasi akan dilakukan antara lain melalui penggunaan varietas dan benih unggul untuk meningkatkan produktivitas padi dan kedelai tanpa harus membuka lahan pertanian baru.

Hashim menegaskan pemerintah tidak lagi melihat kebutuhan untuk memperluas areal budidaya padi di kawasan hutan yang sebelumnya masuk dalam rencana pengembangan pangan.

“Pemerintah melihat tidak ada lagi kebutuhan untuk memperluas areal budidaya beras di kawasan hutan atau zona hutan yang diumumkan beberapa tahun lalu,” ujarnya.

Hashim menyebut perubahan pendekatan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus memenuhi kebutuhan pangan nasional.***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Menhut Tegaskan Tak Akan Terbitkan Izin Tambang di Habitat Badak Jawa Ujung Kulon, Raja Juli: Saya Berjanji

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon...

Emisi Fosil Terus Meningkat, CERAH Dorong Indonesia Dukung Target Elektrifikasi Global 35% pada 2035

Ecobiz.asia – Peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil memperkuat urgensi percepatan elektrifikasi di Indonesia. CERAH mendorong pemerintah mendukung target elektrifikasi global sebesar...

Koalisi Pemantau Independen Desak Kemenhut Buka Data Asal Kayu, Soroti Risiko Kayu Ilegal Masuk Industri

Ecobiz.asia – Koalisi Pemantau Independen yang terdiri atas 66 organisasi masyarakat sipil mendesak Kementerian Kehutanan membuka data asal dan peredaran kayu untuk memperkuat pengawasan...

SKK Migas: Indonesia’s Oil and Gas Future Remains Promising Amid Global Challenges

Ecobiz.asia -- Indonesia’s oil and gas industry continues to have promising prospects despite mounting global challenges, with the future of the upstream sector depending...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...