Ecobiz.asia — Pemerintah menyatukan koordinasi program hilirisasi sumber daya alam dan transisi energi dalam satu kementerian koordinator. Presiden RI Prabowo Subianto melantik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Kamis (1/10), di Istana Negara, Jakarta.
Bahlil tetap merangkap jabatan sebagai Menteri ESDM. Pengangkatan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
Penyatuan koordinasi ini membawa dua agenda strategis pemerintah—meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri dan mempercepat penggunaan energi bersih—ke dalam satu kerangka kebijakan.
Keduanya memiliki keterkaitan langsung dengan agenda ekonomi nasional, mulai dari penciptaan lapangan kerja dan peningkatan penerimaan negara hingga penguatan ketahanan energi dan kepastian pasokan bagi masyarakat serta dunia usaha.
Usai pelantikan, Bahlil mengatakan siap menjalankan tugas barunya sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM.
“Insyaallah sebagai pembantu Presiden akan berusaha sekuat tenaga dengan totalitas untuk menjalankan tugas ini dengan baik, baik sebagai Menko maupun sebagai Menteri ESDM karena ini adalah sebagai bentuk panggilan pengabdian kepada Ibu Pertiwi,” ujar Bahlil.
Menurut Bahlil, perkembangan geopolitik dan dinamika ekonomi global membuat hilirisasi dan transisi energi tidak lagi dapat dijalankan secara parsial.
Di satu sisi, Indonesia terus mendorong pengolahan sumber daya alam di dalam negeri untuk menciptakan nilai tambah. Di sisi lain, tekanan global untuk meningkatkan penggunaan energi bersih semakin kuat, termasuk sebagai bagian dari komitmen terhadap Paris Agreement.
“Dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu dan konstelasi dinamika ekonomi dunia juga yang menuntut untuk terjadinya energi yang bersih, maka Bapak Presiden memandang penting untuk program-program prioritas terkait dengan hilirisasi, terkait dengan transisi energi sebagai komitmen global dari Paris Agreement,” kata Bahlil dalam keterangan pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
Karena itu, lanjut dia, kedua agenda tersebut harus dijalankan secara komprehensif dan terukur.
Penugasan Bahlil sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi juga melanjutkan sejumlah mandat yang sebelumnya telah diberikan pemerintah kepadanya.
Sebelumnya, Bahlil memimpin Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang bertugas menyiapkan sejumlah proyek prioritas hilirisasi sebelum memasuki tahap implementasi.
Pada Maret 2026, Presiden Prabowo juga menunjuk Bahlil sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi untuk mempercepat implementasi energi baru terbarukan, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya.
Dengan penggabungan koordinasi tersebut, pemerintah kini memiliki satu payung kebijakan untuk menghubungkan agenda pengolahan sumber daya alam dengan kebutuhan transformasi sistem energi.
Bagi dunia usaha, penyatuan koordinasi ini berpotensi menjadi salah satu instrumen untuk mempercepat penyiapan dan implementasi proyek-proyek prioritas, terutama proyek yang berada di persimpangan antara hilirisasi industri, kebutuhan energi, dan pengembangan energi bersih.
Namun, efektivitas kebijakan tersebut akan bergantung pada bagaimana koordinasi lintas kementerian dan lembaga diterjemahkan menjadi proyek, regulasi, skema pembiayaan, serta kepastian investasi di lapangan. ***
