Tak Lagi Fokus Kayu, Kemenhut Buka 5,67 Juta Hektare Hutan untuk Pangan, Energi dan Karbon

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan mengarahkan sekitar 5,67 juta hektare kawasan hutan untuk pemanfaatan yang lebih beragam, mulai dari pangan dan energi hingga hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan.

Arahan tersebut dituangkan dalam Peta Arahan Pemanfaatan Hutan (PAPH) untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) 2026, yang menurut Kementerian Kehutanan menjadi bagian dari perubahan pola pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti mengatakan pemanfaatan hutan ke depan tidak semata berorientasi pada hasil kayu, tetapi juga harus mampu menghasilkan nilai ekonomi tanpa menghilangkan tutupan hutan.
“Kami ingin membuktikan bahwa hutan yang tetap berdiri bisa lebih menguntungkan daripada hutan yang dikonversi. PAPH menjadi momentum koreksi pemanfaatan ruang di sektor kehutanan,” kata Laksmi dalam Sosialisasi PAPH 2026 di Makassar, Kamis (24/9/2026).

Read also:  KLH Dalami Penyebab Karhutla, Menteri Jumhur Ungkap Dugaan Sabotase Citra Pemerintah

Dari total arahan tersebut, sekitar 387.641 hektare dialokasikan untuk budidaya aren sebagai sumber bioenergi. Selain itu, sekitar 68.454 hektare diarahkan untuk agroforestri yang mencakup padi, jagung, kedelai, kopi, dan kakao.

Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan C. Hendro Widjanarko mengatakan pengembangan aren diarahkan menggunakan pola campuran, bukan monokultur, karena tanaman tersebut dapat tumbuh di bawah naungan.

“Aren justru tumbuh baik di bawah naungan, dengan tutupan hutan sekitar 50 persen. Jadi skemanya campuran. Hutannya tetap terjaga, hasilnya bisa dipanen,” ujarnya.

Read also:  Karhutla Bikin Polusi Udara Makin Mematikan, Korban Melonjak Hingga 42%

Selain pangan dan energi, PAPH 2026 mengalokasikan sekitar 902.298 hektare areal rehabilitasi hutan dan lahan yang kompak dan belum dibebani izin.

Pada areal tersebut, pemegang perizinan dapat menjalankan usaha jasa lingkungan, HHBK, dan cadangan karbon sembari memulihkan hutan.

Sementara itu, sekitar 1,33 juta hektare hutan lindung dan 1,37 juta hektare hutan produksi yang masuk kawasan moratorium (PIPPIB) hanya dapat dimanfaatkan tanpa mengubah bentang alam. Pemanfaatannya dibatasi pada jasa lingkungan dan HHBK.

Kementerian Kehutanan juga memperketat proses perizinan. Setiap permohonan PBPH kini wajib dilengkapi rekomendasi gubernur, sementara pemohon yang sebelumnya baru memiliki tanda terima diberi waktu paling lama 90 hari untuk melengkapinya.

Read also:  RSPO Bantah Perkebunan Sawit Jadi Pemicu Utama Karhutla, Sebut Ada Dugaan Sabotase

Menurut Laksmi, pelibatan pemerintah daerah sejak awal diperlukan untuk mencegah tumpang tindih areal.

PAPH 2026 ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7253 Tahun 2026 dan dapat diakses publik melalui portal SIGAP Kementerian Kehutanan. Peta tersebut bersifat dinamis dan akan diperbarui sedikitnya sekali setahun.

Kementerian Kehutanan menjadwalkan penyusunan PAPH 2027 mulai Desember 2026 dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan pelaku usaha. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Menhut Tegaskan Tak Akan Terbitkan Izin Tambang di Habitat Badak Jawa Ujung Kulon, Raja Juli: Saya Berjanji

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon...

Emisi Fosil Terus Meningkat, CERAH Dorong Indonesia Dukung Target Elektrifikasi Global 35% pada 2035

Ecobiz.asia – Peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil memperkuat urgensi percepatan elektrifikasi di Indonesia. CERAH mendorong pemerintah mendukung target elektrifikasi global sebesar...

Koalisi Pemantau Independen Desak Kemenhut Buka Data Asal Kayu, Soroti Risiko Kayu Ilegal Masuk Industri

Ecobiz.asia – Koalisi Pemantau Independen yang terdiri atas 66 organisasi masyarakat sipil mendesak Kementerian Kehutanan membuka data asal dan peredaran kayu untuk memperkuat pengawasan...

SKK Migas: Indonesia’s Oil and Gas Future Remains Promising Amid Global Challenges

Ecobiz.asia -- Indonesia’s oil and gas industry continues to have promising prospects despite mounting global challenges, with the future of the upstream sector depending...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...