Ecobiz.asia – Indonesia memperoleh pendanaan iklim sebesar US$9 juta dari Green Climate Fund (GCF) untuk memperkuat ketahanan masyarakat pesisir di Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Persetujuan tersebut sekaligus menjadi tonggak baru karena merupakan proyek pertama di Indonesia yang didanai melalui skema Direct Access Entity (DAE).
Pendanaan tersebut akan digunakan untuk menjalankan proyek Building Flood Resilient Community through Adaptive Livelihood and Runoff Management in Petanglong Area of Central Java Province of Indonesia (BRAVE) selama lima tahun.
Proyek BRAVE dirancang untuk meningkatkan ketahanan kawasan pesisir yang selama ini menghadapi ancaman banjir rob, abrasi, penurunan muka tanah, dan cuaca ekstrem akibat perubahan iklim.
Melalui program tersebut, Indonesia menargetkan pemulihan dan pengelolaan sekitar 3.700 hektare ekosistem pesisir, pengembangan mata pencaharian petani dan nelayan yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim, serta penguatan tata kelola adaptasi di tingkat daerah.
Program ini ditargetkan memberikan manfaat langsung kepada 136.360 orang dan menjangkau lebih dari 1,2 juta penduduk di wilayah Pekalongan dan Batang.
Direktur Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan Kementerian Keuangan sekaligus Kepala Sekretariat National Designated Authority Green Climate Fund Indonesia, Boby Wahyu Hernawan, mengatakan persetujuan tersebut menunjukkan meningkatnya kapasitas Indonesia dalam mengakses dan mengelola pendanaan iklim internasional.
“Keberhasilan ini menunjukkan bahwa lembaga nasional mampu memenuhi standar internasional GCF sekaligus menegaskan pentingnya kesiapan nasional sebagai fondasi utama dalam mengakses pembiayaan iklim,” ujar Boby.
Menurut dia, akses terhadap pendanaan global membutuhkan kesiapan kelembagaan yang kuat karena setiap proposal harus memenuhi persyaratan ketat, mulai dari aspek perlindungan lingkungan dan sosial, tata kelola, mekanisme akuntabilitas, hingga penggunaan data ilmiah yang kredibel.
Direktur Regional GCF untuk Asia dan Pasifik, Hemant Mandal, mengatakan BRAVE menjadi tonggak penting bagi Indonesia maupun GCF karena menunjukkan bahwa pendekatan country ownership dapat diwujudkan melalui aksi adaptasi yang dipimpin lembaga nasional.
“Proyek ini menjadi tonggak penting, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi Green Climate Fund. Sebagai proyek pertama di Indonesia yang didanai melalui skema Direct Access Entity, BRAVE menunjukkan bagaimana kepemilikan nasional dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan,” katanya.
Menurut Hemant, GCF menyetujui pendanaan tersebut karena BRAVE tidak hanya berfokus pada adaptasi perubahan iklim, tetapi juga membangun sistem ekonomi masyarakat yang lebih tangguh terhadap guncangan cuaca ekstrem.
Sebagai lembaga nasional pengelola dana, Direktur Eksekutif KEMITRAAN, Nurina Widagdo, mengatakan persetujuan tersebut membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk mengakses pendanaan iklim internasional secara langsung.
“Persetujuan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa lembaga nasional mampu mengelola pendanaan iklim internasional secara akuntabel. Kami bangga dapat menjadi bagian dari sejarah pendanaan iklim di Indonesia untuk menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat terdampak perubahan iklim,” ujarnya.
Dalam implementasinya, KEMITRAAN akan bekerja sama dengan pemerintah, Mercy Corps Indonesia sebagai Executing Entity, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat untuk menjalankan program di kawasan PETANGLONG yang meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Batang.
Direktur Eksekutif Mercy Corps Indonesia, Ade Soekadis, mengatakan program BRAVE tidak hanya berfokus pada pengurangan risiko iklim, tetapi juga memperkuat penghidupan masyarakat melalui pengembangan pertanian dan akuakultur yang lebih adaptif, pembangunan kawasan blue-green space, serta penguatan sistem informasi iklim.
“Harapan kami, BRAVE tidak hanya memberikan manfaat selama proyek berlangsung, tetapi juga meninggalkan kapasitas, pengetahuan, dan sistem yang akan terus memperkuat ketahanan masyarakat jauh setelah proyek ini selesai,” kata Ade. ***
