Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup bersama Pemerintah Republik Korea dan Global Green Growth Institute (GGGI) resmi meluncurkan proyek ASEAN-Korea Cooperation for Methane Mitigation (AKCMM) di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Indonesia menjadi negara ASEAN ketiga yang mengimplementasikan program tersebut setelah Malaysia dan Filipina.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, mengatakan penanganan sampah organik kini menjadi prioritas dalam agenda aksi iklim nasional.
Dengan komposisi sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) yang mencapai 63 persen material organik, potensi emisi metana Indonesia diperkirakan mencapai 21 juta ton CO2 ekuivalen.
“Pengelolaan sampah bukan sekadar masalah kebersihan, melainkan pilar krusial dalam aksi iklim kita. Melalui proyek AKCMM ini, Indonesia berkomitmen menghubungkan solusi praktis di lapangan dengan target penurunan emisi metana yang ambisius,” ujar Jumhur.
Ia menegaskan bahwa mitigasi gas metana harus dilakukan secara serius karena memiliki dampak kerusakan iklim yang jauh lebih masif dibandingkan gas rumah kaca lainnya.
Jumhur memaparkan, sumber utama emisi metana di Indonesia didominasi oleh tempat pembuangan sampah terbuka (open dumping) serta limbah cair pabrik kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME). Sebagai solusinya, pemerintah mempercepat adopsi teknologi pengolahan sampah menjadi energi dan listrik di puluhan wilayah.
AKCMM merupakan program kerja sama tiga tahun senilai US$20 juta di bawah Partnership for ASEAN-ROK Methane Action (PARMA) yang didukung Pemerintah Republik Korea melalui ASEAN-Korea Cooperation Fund (AKCF).
Duta Besar Misi Republik Korea untuk ASEAN, LEE Chul, mengatakan mitigasi metana menjadi salah satu intervensi paling efektif untuk memperlambat pemanasan global dalam jangka pendek.
“Republik Korea bangga dapat bermitra dengan Indonesia dan ASEAN melalui AKCF. Proyek AKCMM mencerminkan solidaritas Korea-ASEAN dalam menghadapi krisis iklim global melalui dukungan teknis dan finansial yang konkret,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Komunitas Sosial Budaya ASEAN, San Lwin, menilai proyek tersebut akan memperkuat kerja sama regional dalam pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim di kawasan ASEAN.
Country Representative GGGI Indonesia, Rowan Fraser, mengatakan proyek AKCMM dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat daerah.
“Dengan memperbaiki sistem pengukuran emisi dan merancang skema pembiayaan yang tepat, kita tidak hanya mengurangi dampak gas rumah kaca, tetapi juga menciptakan efisiensi ekonomi dalam pengelolaan sampah di kota-kota besar Indonesia,” kata Rowan.
Implementasi AKCMM akan dikoordinasikan melalui Forum Kerja Nasional dengan fokus pada penguatan kebijakan, sistem pemantauan emisi, pengembangan proyek yang layak secara finansial, serta penguatan dialog regional. Program ini juga mendukung target RPJMN 2025–2029 dan memperkuat peran Indonesia dalam diplomasi hijau di Asia Tenggara. ***
