Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mempercepat implementasi high integrity biodiversity credit untuk memperkuat pembiayaan keanekaragaman hayati dan mendorong pendekatan pembangunan berbasis nature positive.
Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan perlindungan keanekaragaman hayati menjadi agenda prioritas nasional yang harus terintegrasi dalam kebijakan pembangunan.
“Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat besar, namun juga menghadapi tekanan akibat pembangunan dan perubahan penggunaan lahan. Oleh karena itu, kita tidak boleh berdiam diri,” ujar Hanif dalam Kick Off Indonesia Chapter on High Integrity Biodiversity Credit di Jakarta, Selasa (22/4/2026).
Hanif menekankan keanekaragaman hayati tidak hanya berfungsi sebagai aset ekologis, tetapi juga menjadi fondasi ketahanan pangan, kesehatan, energi, dan keberlanjutan ekonomi nasional.
Instrumen biodiversity credit dinilai sebagai mekanisme berbasis hasil yang dapat mendorong kontribusi sektor publik dan swasta secara transparan dan akuntabel dalam konservasi dan restorasi ekosistem.
Pemerintah menyiapkan tiga skema utama dalam implementasinya. Pertama, skema mandatory yang mengatur kewajiban konservasi dalam kegiatan usaha. Kedua, skema biodiversity offset untuk pemulihan ekosistem akibat dampak kegiatan ekonomi. Ketiga, skema biodiversity credit berbasis sukarela yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor swasta.
Selain penguatan kebijakan, KLH/BPLH juga mendorong pengembangan proyek percontohan di berbagai wilayah sebagai model implementasi yang dapat direplikasi secara nasional.
Langkah ini sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai negara megabiodiversitas yang aktif mengintegrasikan nilai keanekaragaman hayati ke dalam sistem ekonomi dan kebijakan pembangunan. ***
