Ecobiz.asia — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan pengelolaan ekosistem karbon biru nasional akan dijalankan dengan prinsip high integrity guna menjaga kredibilitas Indonesia dalam pengembangan pasar karbon, sekaligus memastikan manfaat iklim, sosial, dan ekonomi berjalan seimbang.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, mengatakan pendekatan berintegritas tinggi menjadi prasyarat utama agar karbon biru dapat berkontribusi nyata terhadap target iklim nasional dan kepercayaan pasar.
“Pengembangan karbon biru harus berbasis sains, didukung tata kelola yang kuat, sistem MRV yang kredibel, serta perlindungan sosial dan lingkungan. Tanpa itu, kredibilitas program nasional akan dipertanyakan,” kata Koswara dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Penegasan tersebut disampaikan menyusul penyelenggaraan Workshop on High-Integrity Blue Carbon di Jakarta, yang digelar KKP sebagai langkah strategis memperkuat kesiapan Indonesia dalam merancang dan mengelola inisiatif karbon biru yang transparan dan berkelanjutan dalam kerangka Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
Forum tersebut melibatkan pejabat pimpinan tinggi dan tenaga teknis lintas unit di lingkungan KKP, kementerian dan lembaga terkait, mitra pembangunan, serta organisasi internasional di bidang iklim, ekosistem pesisir, dan pasar karbon. Workshop difokuskan pada penyelarasan pemahaman teknis, kebijakan, dan kesiapan implementasi karbon biru di Indonesia.
Menurut Koswara, penguatan karbon biru juga menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan ekosistem mangrove dan padang lamun terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis dalam mitigasi perubahan iklim berbasis pesisir.
“Ekosistem karbon biru tidak hanya berperan menyerap emisi, tetapi juga menjaga ketahanan pesisir, keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir,” ujarnya.
Untuk memperkuat tata kelola, KKP mendorong penguatan koordinasi internal melalui pembentukan Tim Terpadu Pengelolaan Karbon Biru lintas Eselon I. Tim ini akan berperan dalam standardisasi metodologi, penguatan sistem MRV, penyusunan baseline dan target, serta pelaporan karbon sektor kelautan secara terintegrasi.
Direktur Konservasi Ekosistem KKP, Firdaus Agung, menegaskan karbon biru tidak boleh semata diposisikan sebagai instrumen ekonomi. Menurutnya, pengembangannya harus berbasis sains dan memberikan manfaat nyata bagi ekosistem serta masyarakat pesisir, sejalan dengan agenda Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim dalam RPJMN 2025–2029.
Workshop tersebut juga membahas aspek safeguards dan uji tuntas proyek karbon biru. Perwakilan dari United Nations Office on Drugs and Crime dan Indonesia Ocean Justice Initiative menyoroti pentingnya perlindungan sosial, transparansi tata kelola, serta pencegahan risiko dalam pengembangan proyek karbon biru.
Sementara itu, Steven Lutz dari GRID-Arendal menekankan pentingnya integritas data, kejelasan tata kelola, dan kesesuaian dengan standar internasional untuk menjaga daya saing karbon biru Indonesia di pasar global.
Dalam sesi studi kasus global, Kenya Marine and Fisheries Research Institute memaparkan pengalaman pengembangan proyek karbon biru berbasis padang lamun, sedangkan Japan Blue Economy Association berbagi praktik Jepang dalam membangun pasar karbon biru nasional, termasuk pendekatan penetapan harga dan penggunaan panduan IPCC.
Workshop ini diselenggarakan KKP bekerja sama dengan GRID-Arendal dan Yayasan Rekam Nusantara, serta didukung oleh Norwegian Agency for Development Cooperation melalui Program Oceans for Development. ***
