Transisi Energi, Sekjen Kementerian ESDM Tegaskan Batubara tak akan Ditinggal

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Indonesia tengah menjalankan kebijakan transisi energi dan bertransformasi menuju masa depan yang lebih hijau dengan target net zero emission pada tahun 2060. 

Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak serta merta akan meninggalkan pemanfaatan bahan bakar fosil, batu bara. Pemerintah saat ini tengah merumuskan strategi untuk memanfaatkan batubara secara lebih berkelanjutan.

Salah satu strateginya adalah mengurangi penggunaan batubara langsung sebagai bahan bakar pembangkit listrik. PLTU batubara akan beralih menggunakan teknologi CCS/CCUS untuk menangkap dan menyimpan karbon. 

Baca juga: Pemerintah Akselerasi PLTS Terapung, Optimalkan Potensi Energi Surya 3.294 GW

Selain itu, batubara juga akan diolah menjadi produk turunan seperti Dimethyl Ether (DME) yang lebih ramah lingkungan untuk keperluan rumah tangga.

“Transisi energi itu bukan bagaimana kita mempercepat pensiunnya batubara, tetapi bagaimana kita mendorong pemanfaatan energi yang bersih seperti pembangkit-pembangkit energi terbarukan yang sumbernya ada di kita,” jelas Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana di Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024. 

Read also:  Agincourt Resources Nego Pembayaran Denda Lingkungan Hidup, Nilainya Ratusan Miliar Rupiah

Menurut Dadan, program pensiun dini PLTU batubara menjadi sorotan dalam upaya mencapai target Net Zero Emission (NZE) di 2060. 

Sebagai contoh, PLTU Cirebon Unit 1 akan dipensiunkan lebih awal tujuh tahun dari jadwal semula. Untuk menggantikan kapasitas yang hilang, pemerintah akan mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan (EBT), seperti PLT Panas Bumi, PLT Surya, dan PLT Bayu.

Di sisi lain, batubara masih menopang penyediaan energi nasional. Produksi batubara tahun 2023 sebesar 775 juta ton atau 112% dari target 2023 (695 juta ton). Pemanfaatan domestik sebesar 213 juta ton atau 121% dari target (177 juta ton). Dengan produksi batubara yang mencapai 775 juta ton pada tahun 2023, PNBP subsektor minerba berhasil mencapai realisasi sebesar Rp172,66 Triliun atau sebesar 118,41% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp146,07 triliun.

Read also:  Habitat Gajah dan Harimau, Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Jadi Sasaran Pembalakan Liar

“Kita ingin mendorong supaya program hilirisasi yang sudah berjalan sangat baik sekarang itu tetap dan produksinya juga akan menjadi semakin green atau bersih,” terangnya.

Di samping melakukan hilirisasi batubara dan bergerak menuju energi bersih, pemerintah gencar pula secara bertahap mengoptimalkan peran gas bumi sebagai sumber energi transisi. 

Sejumlah proyek pengembangan lapangan gas baru diproyeksikan akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produksi nasional. Pada tahun 2027-2028, beberapa proyek strategis di sektor hulu migas akan sangat penting untuk meningkatkan produksi gas bumi Indonesia.

Read also:  Indonesia Gandeng Jepang dan AS Perkuat Fondasi Pengembangan PLTN

Baca juga: Mahasiswa UGM Teliti Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Angin Tanpa Baling-baling, Gunakan Internet of Things (IoT)

Proyek Geng North diperkirakan akan menghasilkan 1.000 MMSCFD tambahan dengan cadangan 4,1 TCF, sementara proyek IDD Gandang Gendalo diperkirakan akan menghasilkan 4.900 MMSCFD dengan cadangan 6,3 TCF. Proyek Andaman juga memiliki potensi besar dengan produksi 527 MMSCFD dan cadangan sekitar 6,3 TCF.

“Strateginya sekarang ini kan banyak menemukan gas yang baru, sederhananya bagaimana kalau listrik dari batuara ini kita ganti dengan gas. Secara emisi turun separuhnya dan kita coba dan sedang di lakukan kajian-kajian nya,” tutup Dadan. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Dua Perusahaan Besi dan Baja Segera Disidangkan Atas Pidana Lingkungan, KLH Tak Toleransi Pencemar

Ecobiz.asia — Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak...

KKP Terbitkan Permen KP 6/2026, Ketentuan Ekspor Pasir Laut Dihapus

Ecobiz.asia — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 6 Tahun 2026 yang mengubah ketentuan pelaksanaan pengelolaan...

Presiden Siapkan Inpres Penyelamatan Gajah, Intervensi Penyusutan Kantong Habitat

Ecobiz.asia — Presiden Prabowo Subianto menyiapkan dua kebijakan strategis untuk memperkuat konservasi satwa liar dan pengelolaan kawasan konservasi, yakni Instruksi Presiden (Inpres) penyelamatan gajah...

Pertamina Evakuasi 19 Pekerja dari Irak dan Dubai, Perjalanan Pulang Capai 14 Hari

Ecobiz.asia — PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) berhasil mengevakuasi 19 Perwira yang bertugas di kawasan Timur Tengah, terdiri dari 11 pekerja di...

LPEM UI: Kontribusi Ekonomi AMMAN Capai Rp173,4 Triliun Selama 2018–2024

Ecobiz.asia -- Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) merilis kajian bertajuk Analisis Dampak Makroekonomi dan Sosial...

TOP STORIES

Govt Reviews Scheme as Norway Eyes Carbon Credits from Indonesia Floating Solar Projects

Ecobiz.asia — The government is currently reviewing the scheme in greater detail, including assessing long-term price considerations and mechanisms to ensure that potential funding...

Gold Standard Rilis Metodologi Kredit Karbon untuk Proyek Pensiun Dini PLTU

Ecobiz.asia — Lembaga sertifikasi iklim Gold Standard meluncurkan metodologi baru untuk mendukung percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara sekaligus memastikan transisi...

Pakar IPB: Perdagangan Karbon Sah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ecobiz.asia — Perdagangan karbon dinilai dapat diterima dalam perspektif ekonomi syariah sepanjang memenuhi prinsip transparansi, verifikasi ilmiah, serta bebas dari unsur spekulasi dan riba. Ketua...

Dua Perusahaan Besi dan Baja Segera Disidangkan Atas Pidana Lingkungan, KLH Tak Toleransi Pencemar

Ecobiz.asia — Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak...

Indonesia Removes Sea Sand Export Provision in New Marine Sedimentation Rule

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Marine Affairs and Fisheries has issued a new regulation revising the implementation rules for managing marine sedimentation, including the...