Dekontaminasi Selesai Desember, Kasus Radioaktif Cs-137 di Cikande Dipastikan Tak Terulang

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Pemerintah menargetkan proses dekontaminasi radioaktif Cs-137 di Cikande, Kabupaten Serang, rampung pada Desember 2025, setelah ditemukan sejumlah titik paparan di kawasan industri dan pabrik logam.

Pemerintah juga memastikan seluruh langkah teknis dan hukum berjalan paralel untuk mencegah insiden serupa terulang.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq selaku Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Radiasi Radionuklida Cs-137 memimpin apel kesiapsiagaan penanganan radiasi di Mako Polsek Cikande, Senin (13/10/2025), bersama unsur lintas lembaga seperti Gubernur Banten, BRIN, BAPETEN, TNI, Polri, dan pemerintah daerah.

Read also:  Penyuluh Kehutanan Aceh Dikerahkan Perkuat Konservasi Gajah Sumatera Lewat Program PECI

“Tugas kita bukan hanya mengatasi kontaminasi fisik, tetapi juga membangun pondasi regulasi yang kuat agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan,” ujarnya.

Langkah dekontaminasi difokuskan pada sepuluh titik utama yang teridentifikasi memiliki paparan Cs-137.

Proses dilakukan bertahap dalam waktu satu bulan pertama, sebelum berlanjut ke tahap pemulihan penuh hingga akhir tahun. Pemerintah menegaskan seluruh kegiatan berjalan di bawah pengawasan ketat lembaga teknis dan aparat penegak hukum untuk menjamin keamanan masyarakat.

KLH juga menegaskan dua sumber potensial kontaminasi tengah ditelusuri yaitu impor scrap besi dan baja serta limbah komersial yang mengandung Cs-137. Penyelidikan melibatkan BRIN dan BAPETEN guna memastikan penelusuran ilmiah dan pengawasan bahan radioaktif berjalan optimal.

Read also:  Menteri Bahlil Lantik Empat Pejabat Eselon I Kementerian ESDM: Ingatkan Soal Hilirisasi

Sebagai langkah pencegahan, pemerintah menghentikan sementara rekomendasi impor scrap besi dan baja dari luar negeri hingga seluruh sistem pengawasan dinyatakan aman. “Pemerintah ingin memastikan sistem keamanan dan fasilitas pemantauan radiasi berjalan maksimal,” kata Hanif.

Untuk mendukung pengelolaan limbah radioaktif jangka panjang, Pengelola Kawasan Industri Modern Cikande diwajibkan menyiapkan fasilitas penyimpanan sementara (interim storage) di PT PMT, yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2026.

Read also:  Tiga Pilar Baru Pengelolaan Hutan Lestari Jadi Arah Reformasi Sektor Kehutanan, Apa Saja?

KLH bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Sosial juga memastikan pemantauan kesehatan masyarakat di sekitar lokasi berlangsung berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten Serang turut terlibat dalam pemulihan lingkungan dan sosial.

“Partisipasi publik sangat berpengaruh dalam keberhasilan penanganan kontaminasi Cs-137. Hanya dengan kerja sama seluruh elemen, kita bisa mengembalikan Indonesia yang aman, bersih, dan sehat dari bahaya radiasi,” pungkas Hanif. ***

TOP STORIES

MORE ARTICLES

Karhutla Tahun 2025 Turun Signifikan, Menhut: Berkat Kepemimpinan Presiden Prabowo

Ecobiz.asia — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia berhasil ditekan secara signifikan sepanjang 2025. Luas area terbakar tercatat hanya 213.985 hektare, turun hampir...

Kemenperin Sebut Transisi Hijau Tak Harus Mahal, Tawarkan Skema Zero Capex

Ecobiz.asia - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan bahwa transisi hijau di sektor industri dapat dilakukan tanpa belanja modal awal (zero capex) dengan memanfaatkan sumber pembiayaan...

Tiga Pilar Baru Pengelolaan Hutan Lestari Jadi Arah Reformasi Sektor Kehutanan, Apa Saja?

Ecobiz.asia — Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti, menegaskan bahwa arah pengelolaan hutan Indonesia saat ini bertumpu pada tiga pilar...

Belantara Foundation-Conservation Allies Jalin Kolaborasi Selamatkan Gajah Sumatra

Ecobiz.asia — Belantara Foundation menjalin kerja sama dengan organisasi nirlaba asal Amerika Serikat, Conservation Allies, untuk memperkuat upaya konservasi gajah Sumatra yang terancam punah...

Kemenhut Percepat Transformasi Digital Data Kawasan Hutan, Bangun Tata Kelola Kehutanan Inklusif

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mempercepat transformasi digital informasi kawasan hutan sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola kehutanan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Direktur...

TOP STORIES

Indonesia Opens Carbon Market Access with New Presidential Regulation

Ecobiz.asia — Indonesia has opened broader access to its carbon market following the issuance of Presidential Regulation (Perpres) No. 110 of 2025 on the...

Prabowo Terbitkan Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2025, Perdagangan Karbon Terbuka Lebar

Ecobiz.asia – Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian...

HDF Energy, GIZ, NEA SEA Team Up to Develop Green Hydrogen Ferry Infrastructure in Indonesia

Ecobiz.asia — French renewable energy developer HDF Energy, Germany’s GIZ, and Neuman & Esser South East Asia (NEA SEA) have signed an agreement to...

ESDM Siap Gelar Minerba Convex 2025, Dorong Pertambangan Berkelanjutan Lewat Inovasi dan Kolaborasi

Ecobiz.asia — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) akan menggelar Minerba Convention and Exhibition (Minerba...

MedcoEnergi Kurangi Konsumsi Gas, Tingkatkan Efisiensi Operasi dan Transisi Energi

Ecobiz.asia — PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) mencatat kemajuan signifikan dalam program optimasi bahan bakar gas di seluruh aset minyak dan gasnya. Langkah...