Kemenhut Luncurkan MOOC, Kembangkan Kompetensi Pendamping Perhutanan Sosial

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan meluncurkan program Pengembangan Kompetensi Pendamping Perhutanan Sosial melalui MOOC (Massive Open Online Course) menggunakan Learning Management System (LMS).

Peluncuran ini menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kapasitas pendamping sebagai penghubung strategis antara kebijakan nasional dan implementasi langsung di tingkat tapak.

Peluncuruan dilakukan saat webinar bertajuk “Penguatan Pendampingan Perhutanan Sosial untuk Mendukung Ketahanan Pangan, Air dan Energi”, Rabu (30/4/2025).

Baca juga: Pertamina Dukung 13 Kelompok Perhutanan Sosial untuk Penguatan Komoditas Pangan, Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Dalam sambutannya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan apresiasi tinggi terhadap peran para pendamping perhutanan sosial yang dianggap sebagai “middle range of leadership”, yaitu pemimpin yang menjembatani antara kebijakan di pusat dan realitas di lapangan. 

Read also:  Ekonomi Hijau Jadi Mesin Pertumbuhan Baru Indonesia, Potensi Serap 5,3 Juta Lapangan Kerja

Para pendamping tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai evaluator, pengkritik yang konstruktif, dan penyumbang gagasan untuk penyempurnaan kebijakan.

“Tanpa pendamping, gagasan besar perhutanan sosial mustahil dapat diimplementasikan dengan baik,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya para pendamping untuk terus belajar, berpikir kritis, dan aktif memberikan umpan balik berdasarkan pengalaman mereka bersama masyarakat.

Read also:  Tak Tebang Pilih, Menhut Bekukan Izin Enam Perusahaan di Kalteng terkait Karhutla

Melalui MOOC ini, pendamping di seluruh Indonesia dapat mengakses pelatihan berkualitas secara daring, meningkatkan literasi kebijakan, serta menyelaraskan pengetahuan teknis dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.

Lebih lanjut, Menhut menyampaikan program Perhutanan Sosial kini telah memberikan akses kelola hutan seluas 8 juta hektar kepada masyarakat, dan direncanakan akan bertambah hingga 300 ribu hektar. 

Baca juga: Dukung Perhutanan Sosial KLHK, Subholding Upstream Pertamina Teken Lima Perjanjian Kerja Sama dengan KUPS

Meski demikian, tantangan masih besar, terutama dalam mendorong produktivitas dan keberlanjutan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS). Saat ini, hanya 0,58% dari KUPS yang telah mencapai kategori standar tinggi, menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan berbagi praktik baik antar wilayah.

Read also:  Kronologi Gugurnya Empat Petugas Pemadam Karhutla di Bromo, Terjebak Api hingga Luka Bakar Berat

Pada kesempatan itu, diluncurkan pula inisiatif regenerative farming yang mengintegrasikan kebutuhan pasar internasional dengan praktik agroforestri berkelanjutan. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian hutan.

Pada kesempatan itu Menhut menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pendamping yang telah bekerja keras mendampingi masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

IWC-11 Dorong Pembiayaan Inovatif untuk Perluas Solusi Pengelolaan Perairan Berkelanjutan

Ecobiz.asia – Pembiayaan inovatif dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk memperluas penerapan solusi pengelolaan perairan, mulai dari konservasi pesisir hingga penanganan sampah plastik. Isu...

Tak Tebang Pilih, Menhut Bekukan Izin Enam Perusahaan di Kalteng terkait Karhutla

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membekukan izin enam perusahaan yang terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Dengan penambahan tersebut,...

Kemenhut Tanggapi Kritik Greenpeace Soal Karhutla, Beberkan Operasi Pemadaman hingga Sanksi ke Perusahaan

Ecobiz.asia - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menanggapi kritik Greenpeace Indonesia dengan menegaskan bahwa anggapan pemerintah tidak bertindak dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak...

Pusat Data Butuh Tambahan 20 GW, Bahlil Siapkan Energi Bersih untuk Batam–Karimun–Bintan

Ecobiz.asia — Indonesia membutuhkan tambahan pasokan listrik sekitar 20 gigawatt (GW) untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pusat data. Pemerintah menyiapkan Batam, Karimun, dan Bintan sebagai...

Transmisi Jadi Tantangan, PLN Sebut Butuh Investasi Rp3.400 Triliun Untuk Transisi Energi

Ecobiz.asia — Pembangunan jaringan transmisi menjadi salah satu tantangan utama transisi energi Indonesia karena sumber energi dan pusat permintaan listrik tersebar di wilayah berbeda....

TOP STORIES

PHE Andalkan Teknologi Geosains untuk Optimalkan Potensi Migas Nasional

Ecobiz.asia — PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Subholding Upstream Pertamina, mendorong pemanfaatan teknologi geosains untuk meningkatkan keberhasilan eksplorasi dan mengoptimalkan produksi lapangan minyak dan...

Pertagas Kerahkan Tim Tanggap Darurat untuk Bantu Penanganan Karhutla di Sumsel

Ecobiz.asia -- PT Pertamina Gas (Pertagas), bagian dari Subholding Gas Pertamina, mengerahkan tim tanggap darurat dan mobil pemadam kebakaran untuk membantu penanganan kebakaran hutan...

Uni Eropa Sepakati Kenaikan Ambang Penghapusan Kuota Karbon, Jaga Stabilitas Pasar

Ecobiz.asia – Dewan Uni Eropa dan Parlemen Eropa mencapai kesepakatan sementara untuk menaikkan ambang penghapusan kuota emisi dalam Market Stability Reserve (MSR) dari 400...

IWC-11 Dorong Pembiayaan Inovatif untuk Perluas Solusi Pengelolaan Perairan Berkelanjutan

Ecobiz.asia – Pembiayaan inovatif dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk memperluas penerapan solusi pengelolaan perairan, mulai dari konservasi pesisir hingga penanganan sampah plastik. Isu...

PEP Tanjung Salurkan 1,16 Juta Liter Air Bersih untuk Atasi Kekeringan dan Karhutla di Tabalong

Ecobiz.asia – PT Pertamina EP (PEP) Tanjung Field menyalurkan 1,156 juta liter air bersih untuk membantu masyarakat menghadapi kekeringan sekaligus mendukung penanganan kebakaran hutan...