Ecobiz.asia – Lembaga Perempuan Dayak Nasional (LPDN) menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran perempuan Dayak dalam pembangunan berkelanjutan melalui penguatan kelembagaan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III dan Lokakarya Nasional (Loknas) 2025 yang digelar di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, pada 3–4 Oktober 2025.
Ketua Umum LPDN, Ir Nyelong Inga Simon, mengatakan penguatan kelembagaan masyarakat adat menjadi dasar bagi penyiapan program Sekolah Lapang yang ditujukan untuk pemberdayaan perempuan Dayak. Program tersebut direncanakan akan diintegrasikan dengan skema Perhutanan Sosial pemerintah.
“Masyarakat adat Dayak hidup berdampingan dengan hutan dan sungai, menggantungkan hidup dari alam sekaligus menjaga kelestariannya dengan kearifan tradisional. Namun kebijakan tertentu, seperti larangan ladang berpindah atau pemanfaatan kayu, telah menggerus sumber penghidupan masyarakat,” ujarnya.
Situasi tersebut, lanjut Nyelong, berdampak pada berbagai masalah sosial, mulai dari stunting hingga meningkatnya pernikahan dini. Untuk itu, LPDN bersama Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) berupaya mengembangkan program nyata agar perempuan Dayak dapat mengolah lahan produktif tanpa meninggalkan kearifan menjaga hutan.
Melalui Sekolah Lapang, perempuan Dayak dan generasi muda akan dibekali keterampilan pertanian, perkebunan, dan peternakan yang terintegrasi dengan upaya rehabilitasi hutan. Program ini juga akan dilengkapi pelatihan teknologi tepat guna, akses permodalan, hingga sinergi dengan akademisi, pelaku usaha, pemerintah, dan komunitas.
Rakernas dan Loknas LPDN 2025 turut diisi diskusi panel tentang pemberdayaan ekonomi kreatif serta kepemimpinan perempuan Dayak, dengan melibatkan berbagai tokoh masyarakat. ***
