Target Pangkas Emisi 525,4 Juta Ton CO2e di Second NDC, Indonesia Skenariokan Penghentian PLTU Batubara

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Pemerintah Indonesia memasukkan skenario penghentian pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara secara bertahap dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (NDC) versi 3.0, sebagai langkah strategis menurunkan emisi karbon. Target penurunan emisi dalam NDC terbaru ini mencapai 525,4 juta ton CO2e pada 2035.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, saat pertemuan dengan dalam pertemuan dengan Sekretariat UNFCCC Simon Stiell di Jakarta, Jumat (25/7/2025) menegaskan bahwa komitmen iklim Indonesia harus realistis dengan mempertimbangkan kondisi sebagai negara berkembang.

Read also:  Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Transisi menuju ekonomi hijau memerlukan langkah bertahap, dukungan sumber daya besar, dan kerja sama lintas sektor. KLH/BPLH tengah memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga untuk memastikan NDC 3.0 ambisius namun tetap seimbang antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Pemerintah, kata Hanif juga mendorong sektor energi dan kehutanan sebagai penyumbang emisi utama untuk meningkatkan kontribusi penurunan emisi.

Strateginya mencakup percepatan penghentian PLTU batubara, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta penguatan target sektor Forestry and Other Land Use (FOLU).

Read also:  Paviliun Indonesia di COP31 Gelar 67 Sesi, Bahas Transisi Energi hingga Pasar Karbon

NDC 3.0 menggunakan tahun dasar 2019 dengan total emisi 1,147 miliar ton CO2e. Target penurunan emisi ditetapkan sebesar 440,2 juta ton CO2e pada 2030 dan meningkat menjadi 525,4 juta ton CO2e pada 2035. Penyusunan dokumen ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan diselaraskan dengan arah pembangunan jangka menengah.

“Penyusunan dokumen dilakukan secara inklusif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta terintegrasi dalam agenda pembangunan nasional,” jelas Menteri Hanif.

Read also:  Kredit Karbon Jadi Opsi Tingkatkan Kelayakan Proyek PLTS 100 GW

KLH/BPLH juga tengah menyusun skenario penurunan emisi pasca-2030 sebagai bagian dari peta jalan menuju net-zero emission pada 2060 atau lebih cepat. Untuk mendukung transisi tersebut, Menteri Hanif mendorong penguatan kapasitas nasional dan operasionalisasi pasar karbon, termasuk melalui fasilitasi forum regional di bawah UNFCCC.

Langkah Indonesia ini mempertegas komitmen dalam memimpin aksi iklim global, sekaligus menunjukkan bahwa agenda penghentian PLTU batubara bukan hanya target jangka panjang, tetapi sudah mulai dikunci dalam dokumen iklim resmi negara. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Perkuat Data Emisi untuk Cegah Penghitungan Ganda Kredit Karbon

Ecobiz.asia – Indonesia memperkuat integritas perdagangan karbon melalui pembenahan data emisi, standardisasi alat pemantauan, pengujian laboratorium, dan keterhubungan sistem registri. Penguatan dari hulu hingga...

Indonesia Resmi Gabung FCLP, Dorong Kerja Sama Pasar Karbon dan Perlindungan Gambut

Ecobiz.asia — Indonesia resmi bergabung dalam Forest and Climate Leaders’ Partnership (FCLP), kemitraan internasional yang mendorong peran hutan dalam aksi iklim global. Keikutsertaan tersebut...

Kredit Karbon Jadi Opsi Tingkatkan Kelayakan Proyek PLTS 100 GW

Ecobiz.asia - Kredit karbon dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dalam program 100 gigawatt (GW). Skema ini ditawarkan...

Kolaborasi Pertamina NRE dan Inhutani, Proyek Karbon Rangkong Basakian Targetkan Penerbitan Kredit Pertama pada 2029

Ecobiz.asia – PT Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) bersama PT Inhutani I menyiapkan proyek konservasi sekitar 37.000 hektare hutan alam di Kalimantan...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...