Ecobiz.asia — Pemerintah terus mengejar ketertinggalan elektrifikasi di Papua. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) menggencarkan Program Listrik Desa (Lisdes) demi menyalakan akses listrik di wilayah-wilayah terluar Indonesia.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia turun langsung ke sejumlah titik terpencil, dari Desa Tindaret di Kabupaten Kepulauan Yapen, Desa Sauyas di Supiori, hingga Pulau Owi di Biak Numfor, Papua. Di hadapan warga, Bahlil menegaskan bahwa listrik bukan semata fasilitas, melainkan jalan menuju masa depan yang setara.
“Kalau listrik masuk, anak-anak bisa belajar pakai teknologi. Mereka yang hari ini sekolah di kampung, suatu saat bisa jadi pemimpin Papua, jadi pemimpin bangsa,” kata Bahlil, Kamis (24/7/2025).
Ia menyebut, pemerintah menargetkan penerangan untuk lebih dari 10 ribu titik di seluruh Indonesia, termasuk 4.310 lokasi di Papua. “Ini mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Tidak boleh ada warga Indonesia yang tak merasakan listrik,” ujarnya.
Menurut roadmap Lisdes 2025–2029, program ini menyasar sekitar 280 ribu keluarga di Papua. Khusus di tiga kabupaten yang baru saja dikunjungi — Biak Numfor, Supiori, dan Kepulauan Yapen — proyek akan digarap melalui perluasan jaringan, pembangunan PLTS, dan pemanfaatan sistem hybrid SuperSUN.
Dukungan datang dari pemerintah daerah. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy menyebut kehadiran Bahlil sebagai “wujud perhatian besar pemerintah pusat”. Ia menilai, listrik tak hanya menyalakan lampu, tetapi juga peluang ekonomi dan kemajuan sosial di kampung-kampung.
PLN sendiri telah menyelesaikan elektrifikasi 36 desa di Papua selama semester pertama 2025. “Sudah ada 1.606 keluarga yang kini hidup dengan terang,” kata Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo. “Arahan Pak Menteri jelas: tak boleh ada satu pun saudara kita yang hidup dalam kegelapan.”
PLN juga menyiapkan energi untuk pendidikan. Melalui program Revitalisasi Sekolah dan Digitalisasi Pembelajaran, PLN akan menyuplai listrik ke 693 sekolah lewat PLTS atap. “Ini bagian dari tanggung jawab kami dalam membangun peradaban bangsa,” ujar Darmawan.
***
